oleh

Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif Kepada Menteri Pertanian Terkait Pendataan dan Penebusan Pupuk Subsidi

-News-228 views

RADARNTT, Jakarta – Ombudsman menyampaikan Tindakan Korektif kepada Menteri  Pertanian (Mentan), Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, dan para Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait untuk melakukan perbaikan pelayanan publik pada pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi.

Ombudsman menemukan fakta, dari total Kartu Tani yang telah dicetak oleh Himbara sejumlah 14.569.671, yang terdistribusi kepada petani sebanyak 10.146.103 Kartu Tani dan yang sudah aktif baru sekitar 2,6 juta.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menerangkan, pihaknya menemukan maladministrasi pada pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi. Di antaranya, kegagalan penyediaan data penerima pupuk subsidi yang valid, pemaksaan alat tebus hanya menggunakan kartu tani, masih terdapat kios pengecer yang melakukan penyaluran tidak sesuai prosedur, tidak optimalnya pendistribusian kartu tani sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK), serta belum adanya pengelolaan pengaduan terkait permasalahan Kartu Tani.

Maladministrasi tersebut merupakan hasil temuan dari rangkaian pemeriksaan oleh Ombudsman RI pada 25 Oktober hingga 25 November 2022. Sebelumnya, Ombudsman telah meminta keterangan langsung dari beberapa pihak terkait, permintaan keterangan tertulis dinas pertanian provinsi dan kota/kabupaten. Serta pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah petani, kelompok tani, pengecer, penyuluh pertanian, dan dinas pertanian di enam kabupaten, yakniBandung Barat, Pangandaran, Cilacap, Wonogiri, Ponorogo dan Pacitan.

“Ombudsman menemukan permasalahan pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi. Pada pendataan, kami temukan terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian menjadi masalah dominan diikuti dengan keterbatasan kompetensi penyuluh dan keterbatasan anggaran,” terang Yeka pada acara penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, Selasa (29/11/2022) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Selain itu, Ombudsman menemukan ketidakakuratan data dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Misalnya, masih ditemukan perorangan yang bukan petani namun terdaftar dalam e-RDKK, adanya data ganda petani yang  terdaftar dalam e-RDKK, data tidak mutakhir, petani kecil tidak terdaftar dalam e-RDKK, NIK petani di e-RDKK tidak sesuai data kependudukan, dan banyaknya data luas lahan yang homogen pada data e-RDKK.

Sedangkan pada penebusan pupuk subsidi, Ombudsman menemukan ketidaksiapan implementasi Kartu Tani secara serentak. Seperti belum optimalnya pendistribusian Kartu Tani serta belum siapnya infrastruktur pendukung seperti mesin EDC dan jaringan internet.

Ombudsman mencatat terdapat  12.548 desa yang belum memiliki jaringan infrastruktur digital atau sebesar 15 persen. “Sehingga kartu tani ini secara teknis belum bisa dilakukan secara serentak,” tegas Yeka

Ombudsman memberikan Tindakan Korektif kepada Menteri Pertanian yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari kerja setelah LAHP diserahkan. “Menteri Pertanian kami minta untuk memastikan validitas data petani penerima pupuk bersubsidi melalui optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan penyusunan RDKK oleh kelompok tani,” ujarnya.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas penyuluh pertanian dan pemutakhiran data e-RDKK.

“Kami minta Menteri Pertanian dapat memastikan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi yang memudahkan para petani, serta memastikan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi tidak hanya dilakukan menggunakan Kartu Tani, selama Kartu Tani dan sistem pendukung lainnya belum tersedia di seluruh Indonesia,” ujar Yeka.

Selain itu, Menteri Pertanian juga diminta untuk memastikan sebelum 15 Desember 2022, data e-Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk penyaluran Tahun 2023 telah tersedia dan disampaikan kepada Himbara dan PT Pupuk Indonesia.

Kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Ombudsman meminta agar sebelum 1 Januari 2023, data e-Alokasi yang diterima dari Kementerian Pertanian, telah disampaikan kepada seluruh kios pengecer. Kemudian, agar PT Pupuk Indonesia melakukan sosialiasi terkait mekanisme penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi kepada seluruh distributor dan kios pengecer, sebagai bentuk dari pengawasan dan pembinaan.

Kepada Dirut Bank Mandiri, BNI dan BRI, Ombudsman meminta agar sebelum 1 Januari 2023, Kartu Tani yang sudah didistribusikan, telah diinput kuota pupuk bersubsidi sesuai data e-Alokasi yang diterima dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya, memastikan pendistribusian Mesin EDC ke seluruh kios pengecer di sepanjang wilayah yang telah memiliki infrastruktur digital yang memadai, paling lambat sampai dengan Juni 2023.

Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Agar bisa memenuhi prinsip 6T, Kementerian Pertanian (Kementan) terus kawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

Mengenai pupuk bersubsidi ini diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

“Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy.

Prinsip 6T ini, lanjut Sarwo Edhy, juga untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana Kementan  diminta mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani.

Perintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan juga diminta menetapkan single HPP sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran. Kemudian PIHC diminta meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.

“Selain itu, Kementerian pertanian juga diminta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi,” ungkapnya.

Kementan juga meminta dukungan semua pihak, terutama aparat, untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

“Kita sudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi peredaran pupuk subsidi. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi, silakan laporkan ke pihak berwenang bila menemukan kejanggalan,” ungkap Sarwo Edhy.

Selain itu, Indonesia menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal. Salah satunya adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk.

“Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami bersama Pupuk Indonesia mengantisipasi dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi,” ungkapnya.

Program e-RDKK dan kartu tani juga merupakan langkah kongret Kementan dalam memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten dan kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK,” jelas Sarwo Edhy.

Pada peraturan tersebut juga diatur mengenai produsen pupuk itu sendiri. Di sini produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam.

Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani.

“Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja,” tambahnya.

Mengenai jenis pupuk subsidi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 3 yakni Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15 : 15 : 15 dan 20 : 10 : 10. Semua pupuk tersebut harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Pupuk bersubsidi memang bermacam jenisnya. Dan masing-masing memiliki manfaat tersendiri,” kata Sarwo Edhy.

Contohnya Urea, terbuat dari campuran gas amoniak dan gas asam arang. Pupuk bersubsidi urea ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan petani baik untuk lahan pertanian maupun budidaya.

“Pupuk ini memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman. Adanya kandungan air juga membuat tanaman akan tumbuh hijau,” jelasnya.

Pupuk selanjutnya adalah SP-36 yang memiliki manfaat menambah unsur hara phosphor pada tanaman. Dengan pupuk ini buah yang dihasilkan akan lebih banyak dan kualitas biji jadi lebih baik.

“Begitu juga dengan pemasakan buah menjadi lebih cepat,” Sarwo Edhy menambahkan.

Lalu ada pula pupuk ZA yang memberikan manfaat memperbaiki kualitas tanaman dan menambah nilai gizi. Selain itu, ada pula pupuk NPK yang memiliki manfaat memperkuat tumbuhnya akar, sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Dengan begitu tanaman tidak tumbuh secara kerdil.

Terakhir, ada pupuk organik yang terbuat dari sisa makhluk hidup seperti pelapukan kayu, kotoran hewan dan sebagainya. Penggunaan pupuk ini dapat menjaga tanah tetap subur dan mencegah eros.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para petani. Salah satu syaratnya adalah petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani yang ada di desa dan wilayahnya.

“Tujuannya adalah agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Persyaratan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi,” tutur Sarwo Edhy. (TIM/RN)

Komentar