oleh

Aneh dan Tidak Berdasar Tuntutan 9 Tahun Masa Jabatan Kades, DPR Bisa Abaikan!

-News-137 views

RADARNTT, Kupang – Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang DR Yohanes Tuba Helan, SH, MH merasa aneh dan tidak mendasar tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan mendesak revisi Undang-Undang (UU) 6/2014 yang telah mengatur masa jabatan Kades 6 tahun dan dapat dipilih kembali tiga kali.

“Saya rasa aneh, para kepala desa yang sedang menjabat menuntut perpanjangan masa jabatan ditambah menjadi 9 tahun,” kata Tuba Helan.

Padahal, lanjutnya, mereka (Kades) menjabat berdasarkan undang-undang yang mengatur masa jabatan 6 tahun dapat dipilih sampai 3 periode, berarti sampai 18 tahun.

“Masa 18 tahun masih kurang dan minta menjadi 9 tahun yang jika tiga periode maka 27 tahun,” tandas Tuba Helan.

Menurutnya, argumentasi yang dikemukakan juga lemah, yakni 6 tahun tidak menghasilkan apa-apa, dan saat pilkades terjadi konflik maka Kades terpilih harus menyelesaikan konflik itu.

Faktanya, kata Tuba Helan, kepala daerah yang menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, dapat bekerja dengan baik, dan banyak yang berhasil.

“Jadi tuntutan ini diabaikan saja,” tegas Tuba Helan.

Dilansir antaranews, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) berharap adanya revisi sejumlah pasal dalam UU 6/2014 tentang Desa dan PP nomor 43 Tahun 2014 Juncto nomor 47 Tahun 2015.

“Revisi itu berdasarkan aspirasi dari para kepala desa,” kata Ketua Umum DPP Papdesi Wargiyati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, (20/1/2023).

Dia menjelaskan selama dua pekan pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa di Indonesia, untuk mendapatkan sejumlah poin penting yang telah disampaikan pada pertemuan bersama pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dia menjelaskan aspirasi itu yakni perpanjang masa jabatan, dimana tidak ada periodesasi selama masih dipilih oleh masyarakat.

Selanjutnya, ketika kepala desa mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun pejabat lainnya, tidak perlu mengundurkan diri untuk cuti seperti pejabat publik lainnya. Kemudian, pengurangan dana desa (DD) mengacu pada Musrenbang Desa ataupun Musyawarah Desa.

Beberapa poin juga disampaikan terkait UU tentang Desa di antaranya, pengembalian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU 6/2014 tentang “syarat domisili calon kepala daerah dan perangkat desa.”

Perihal PP nomor 43 Tahun 2014 Juncto nomor 47 Tahun 2015, ada sejumlah poin yang dianggap perlu direvisi. Pertama, penggunaan dana desa dikembalikan sesuai UU Nomor 6/2014 tentang Desa yakni berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbang Desa tidak dikotak-kotakkan dengan Permendesa tentang skala prioritas Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Desa.

Kedua, memohon persentase besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70 persen dan penghasilan tetap (siltap) per bulan dan perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50 persen dari siltap kepala desa per bulan dihitung secara bottom-up.

Adapun besaran siltap perangkat desa selain sekretaris desa serendah-rendahnya setara gaji ASN Golongan II-A. Ketiga, menghapus revisi pasal 81 PP nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP nomor 43 Tahun 2014.

Selanjutnya, merevisi pasal 100 ayat (1) b PP nomor 47 Tahun 2015 menjadi paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, besaran tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Intensif RT/RW selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup).

Terakhir, menghapus revisi Pasal 41 ayat (3) huruf c yang berbunyi penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang.

Dia berharap, pemerintah melalui Kemendes PDTT dapat segera menindaklanjuti berbagai usulan atas aspirasi para kepala desa di seluruh Indonesia. Usulan-usulan dan aspirasi ini beralasan, karena tujuannya demi kesejahteraan masyarakat desa, bumdes, dan perangkat desa lainnya.

“Harapan kami apa yang menjadi usulan kami segera direspon dan ditindaklanjuti,” katanya.

Wargiyati menegaskan, Papdesi akan memberikan waktu kepada Kemendes PDTT untuk merespon dan menindaklanjuti aspirasi kepala desa dalam batas waktu tiga bulan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid menyambut baik audiensi dan penyampaian aspirasi dari Papdesi. Menurut Taufik, hal ini adalah bentuk komunikasi baik yang terjalin antara pemerintah di tingkat pusat dan desa.

“Kami menerima banyak hal usulan dari pengurus Papdesi dan pengurus yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Taufik.

Taufik menyebut, berbagai usulan tersebut nantinya akan diteruskan kepada Menteri Desa PDTT dan kementerian maupun lembaga terkait. Sebab, ada sejumlah poin yang bukan kewenangan dari Kemendes PDTT.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur yang meminta tidak dikorankan identitasnya mengatakan bahwa wacana yang sedang berkembang terkait desakan revisi UU 6/2014 tentang Desa hanya berorientasi subjektif untuk kesejahteraan Kades dan Aparat Desa bukan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami melihat perjuangan ini berbau subjektif dan orientasi untuk kesejahteraan Kades dan Aparat Desa bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di desa yang masih sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Dia berharap para pihak terkait di Kemendes PDTT dan DPR tidak gegabah dan latah dalam mengambil sikap memenuhi tuntutan tersebut, karena kesannya perjuangan ini hanya dinikmati oleh segelintir elit di desa, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

“Kepemimpinan desa bukan soal berapa lama anda menjadi kepala desa tetapi apa yang anda perbuat dalam waktu yang meskipun singkat,” tandasnya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait 3 Kali Masa Jabatan

Mengutip dari kanal MK RI , Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan dalam ketentuan praktis atas Pasal 39 UU 6/2014 memunculkan kepala desa yang berlaku lebih dari 3 periode. Kondisi tersebut merupakan prinsip modifikasi masa jabatan kepala desa yang dianut oleh UU 6/2014.

Keadaan itu, menurut Enny, rentan berakibat pada kesewenang-wenangan dan berbagai penyimpangan oleh Kepala Desa. Untuk menghindari hal itu, penghitungan periodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya mendasarkan pada UU 32/2004.

Artinya, kata Enny, bagi kepala desa yang sudah penanggalan tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang sebelum berlakunya UU 6/2014, jika telah pernah memperpanjang selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode.

Sehingga menurut dia, penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 berdasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa.

“Selain itu, periodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa, baik yang membelah di desa yang sama maupun yang melayani di desa yang berbeda,” ujar Enny, melansir tempo.co.

Maka, lanjut dia, penghitungan tiga kali berturut-turut dalam Pasal 39 ayat 2 UU 6/2014 berdasarkan fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa.

“Periodesasi 3 kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa, baik yang membelah di desa yang sama maupun yang paruh di desa yang berbeda,” kata Enny.

Terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Pasal 39 UU 6/2014. Pasal tersebut menetapkan kepala desa memiliki masa jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.(TIM/RN)

Komentar