oleh

Kades di NTT Tolak Masa Jabatan 9 Tahun

-News-315 views

RADARNTT, Kupang – Kepala Desa (Kades) Letbaun, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, Charlens Herison Bising menolak tuntutan tambahan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi 9 tahun. Ia menilai tuntutan ini namanya rakus.

Charlens yang baru satu tahun menjadi Kades itu meminta agar undang-undang desa jangan digiring ke politik untuk kepentingan Pemilu 2024.

Selain jabatan Kades, ia menilai sejumlah pendamping desa di Provinsi NTT mulai diperalat partai tertentu demi kepentingan Pemilu 2024.

“Sebagai kepala desa yang baru dipercaya satu tahun, saya sangat tidak setuju dengan bergulirnya usulan masa jabatan 9 tahun,” ungkapnya, melansir victorynews.

“Ini namanya rakus. Kenapa, karena kepala daerah dan presiden itu hanya lima tahun. Sementara Kades sudah diatur sendiri enam tahun. Jadi mau apa lagi untuk dinaikkan menjadi 9 tahun,” tandas mantan wartawan Koran Timor Express.

“Toh, enam tahun saja korupsinya besar-besaran. Nepotisme buka-bukaan. Keretakan hubungan sosial akibat pilkades malah makin menyengsarakan masyarakat,” tambah Charlens.

Dia mengatakan, kehadiran dana desa sudah sangat cukup bagi seorang kepala desa untuk membangun desanya selama lima tahun. Apalagi periode enam tahun.

“Sulit dibayangkan ketika terjadi sesuatu lalu seorang kades melepas jabatan di tahun pertama atau tahun kedua. Dimana sisa waktu delapan atau tujuh tahun berikutnya harus dijabat ASN dari pihak kecamatan,” kata Carlens.

Dia mengatakan, sistem pengelolaan dana desa ditambah alokasi dana desa, sudah sangat cukup untuk dikelola demi kesejahteraan di desa. Apalagi masih ada dana dari kabupaten, provinsi dan juga pemerintah pusat.

“Seandainya dalam proses pilkades itu terjadi hal di luar dugaan dan yang terpilih adalah orang yang tidak tepat. Desa tersebut akan mengalami kemunduran dalam waktu yang sangat lama, yakni sembilan tahun,” ungkapnya.

Pendapat Kades Letbaun mendapat respons positif pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, DR Yohanes Tuba Helan, SH, MH, bahwa peryataan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada saat ini.

“Jadi seorang kepala desa yang aktif/sedang menjabat harus menjalankan tugas dan wewenang sesuai undang-undang yang berlaku.

Hal ini juga menjadi materi sumpah jabatan saat dilantik berbunyi “… melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa…”.

Maka, tegas Tuba Helan, mereka tidak boleh menuntut tambah masa jabatan, karena dianggap melanggar undang-undang.

“Semakin lama menjabat KKN makin merajalela di desa,” pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar