oleh

Demokrasi dititik Nol

-Opini-859 views

Oleh: Petrus Plarintus

RADARNTT, Opini – Dinamika politik di NTT terasa semakin menggeliat seiring dengan pencanangan pilgub dan pilbup yang sudah di depan mata. Ibarat sebuah ajang kontes, masing-masing kandidat sudah sangat gencar beraksi; melakukan sosialisasi, mobilisasi , publikasi dan berbagai aktivitas lainnya agar bisa unggul dalam hal popularitas dan berefek pada elektabilitas.

Menarik bahwa pada saat-saat seperti inilah makna demokrasi yang berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu mulai mendapat apresiasinya dari para politisi dan kontestan. Maka tidak heran bila para kontestan itu rela berlelah-lelah, bermandi peluh dan bila perlu berdarah-darah dalam usaha untuk merebut simpati dan empati dari rakyat yang punya hak suara. Berbagai strategi dan taktik dimainkan, demi merebut suara rakyat itu. Dan demi tujuan tersebut tidak heran bila cara-cara tidak halal pun terpaksa dipakai; money politic misalnya. Atau seperti pilgub DKI, isu agama sengaja dihembuskan untuk mengunggulkan kandidat tertentu dan kandidat yang lain dibantai habis-habisan.

Hal yang sama juga sedang menggerogoti suasana politik di NTT menjelang pilbup dan pilgub. Dalam kontestasi politik di NTT, isu SARA menjadi sangat dominan dalam penentuan kandidat. Tidak heran bila kriteria utama untuk setiap kontestan adalah dari agama apa dan dari suku mana; dan bukan dia bisa apa dan sudah buat apa. Maka pertanyaan kritis retorisnya adalah: sebetulnya kita sedang mencari kepala suku-kah, pemimpin agama-kah ataukah pemimpin politik yang nasionalis?. Rasanya miris memang, tapi begitulah fakta yang sedang berkembang dalam dinamika politik di NTT.

Tak dapat disangkal bahwa ketika diperhadapakan dengan para kandidat dan kontestan; rakyat tidak pernah diberi pencerahan agar dapat menjalankan hak pilihnya secara bertanggung jawab, bermoral dan beretika. Ibarat kayu, yang dikasih gelondongan saja. Sebagian besar masyarakat tidak paham tentang jenis kayu dan akan diapakan kayu tersebut. Dalam kondisi seperti ini, isu murahan mulai dimainkan, entah masalah suku, agama, dukungan dana dan sebagainya. Maka tidak heran bila pamrih agama, suku dan kepentingan sesaat menjadi landasan dalam menjatuhkan pilihan politik.

Uraian ini tidak saja sedang mendeskripsikan kegelisahan penulis atas konstelasi politik yang sedang terjadi. Lebih dari pada itu tulisan ini juga menjadi semacam pencerahan politik bagi setiap pembaca untuk menyadari bahwa sesungguhnya politik kita itu cenderung oportunis, primordialis dan puritan. Dan dalam alam politik seperti ini maka demokrasi hanya menjadi lip service belaka.

Reformasi politik yang melahirkan anak tunggal demokrasi, sering kali dianaktirikan karena ternyata: Power tends to corrupt (kekuasaan itu cenderung korup); persis seperti yang dikatakan oleh guru besar Lord Action dari universitas Cambridge Inggris pada abad ke 19. Dan korupsi terhadap kekuasaan itu terjadi karena oportunisme dan primordialisme yang masih sangat kuat bercokol dalam diri kaum birokrat, para politisi dan partai yang menaunginya.

GERAKAN SPEEDOMETER DEMOKRASI

Buruknya sistem politik dan demokrasi yang berkembang dewasa ini merupakan bukti paling nyata dari kegagalan reformasi politik yang digaungkan sejak tahun 1998. Demokrasi yang digadang sebagai kekuatan baru dalam menerjang sistem politik yang didominasi oleh KKN, ternyata gagal dalam implementasinya. Sebaliknya KKN semakin bertumbuh subur karena ditunjang dengan sistem politik yang koruptif.

Kondisi ini terjadi karena reformasi politik yang digadang-gadang selama dua dekade belakangan belum menemukan format dan rumusan yang ideal. Realitas ini semakin diperparah dengan lahirnya para birokrat dan politisi yang minim kualitas dan kerdil dalam hal etika dan moralitas. Kalau sebelum reformasi korupsi menjadi momok bagi para eksekutif, ternyata di era reformasi korupsi juga sudah menjadi penyakit menahun di kalangan legislatif dan yudikatif.

Fakta ini menunjukan bahwa reformasi politik dengan kekuatan demokrasi sebagai andalannya belum bergerak sama sekali dari tempat semula. Demokrasi masih di titik nol. Beranjak dari titik nol berarti kekuatan rakyat harus diberdayakan kembali. Dan amunisi pergerakan itu justeru hadir pada saat pesta demokrasi. Oleh karena itu, pesta demokrasi jangan hanya dilihat sebagai seremonial belaka, namun perlu dipandang sebagai moment paling strategis untuk menunjukan kekuatan rakyat yang sesungguhnya.

Dua puluh tahun memang bukanlah waktu yang singkat untuk beralih dari sistem politik yang koruptif kepada sistem politik yang demokratis. Karena itu demokrasi harus mulai bergerak maju. Panduan dasarnya adalah pilihlah wakil/pemimpin yang dapat dipercaya; bukan wakil/pemimpin yang dapat membayar. Jangan menggadaikan suara dengan sejumlah uang atau sejumput bantuan karena semua ini hanya jebakan batman. Demokrasi akan kehilangan taringnya apabila kepentingan sesaat didahulukan sementara masa depan rakyat dan negara selalu dikorbankan.

Sebagai momen strategis, maka pesta demokrasi perlu dilihat sebagai gerakan awal perubahan dimana kontestan/kandidat yang akan dipilih adalah yang memiliki kualitas dengan muatan dasarnya adalah integritas dan kreativitas. Integritas agar tidak bermental korup dan kreativitas agar dapat memberikan inovasi dan solusi atas problem yang sedang melilit kehidupan rakyat.

Pesta demokrasi juga menjadi moment strategis karena pada saat itulah para kontestan/kandidat yang bermental oportunis dan primordialis tidak usah dipilih tapi sebaiknya diganti. Untuk kemajuan demokrasi maka kontestan/kandidat yang dipilih tidak hanya baik tetapi juga harus berguna, tidak hanya cerdas tapi juga yang kreatif, tidak cukup hanya jujur tapi juga harus berani. Dan apabila panduan ini disepakati sebagai pegangan, maka di bilik suara sewaktu pesta demokrasi berlangsung, perkaranya menjadi sangat muda. Sama mudanya dengan seorang ibu muda mengganti popok anaknya: yang kotor dan tidak berguna dibuang, yang bersih dan berguna dipakai (dipilih). ****

Komentar