oleh

Kemerdekaan Masyarakat Pulau Komodo Yang Gagal

-Opini-974 views

RADAR NTTJudul tulisan ini sengaja dibuat untuk membuka mata dan pikiran dan mengajak kita untuk mengintip rahasia konflik sosial yang mungkin selama ini tersembunyi tetapi itulah fakta yang terjadi yang sungguh dirasakan oleh masyarakat Pulau Komodo, kecematan Komodon Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur(NTT). Ditengah pemerintah pusat yang mungkin sedang sibuk untuk menyulap pulau komodo menjadi “The Real Heaven” bagi wisatawan namun menjadi “The Real Hell” bagi masyarakat pulau komodo. Karena bukan tidak mungkin akan ada aturan baru yang ditegakan sebagai konsekuensi menjadi masyarakat pesisir yang hidup di kawasan TNK.

Ketika ribuan lensa mata dunia fokus meneropongi keindahan alam pulau komodo dan pulau pulau kecil lain disekitarnya, serta bagaiman mensejahterakan binatang buas komodo, sejumlah menteri dalam negeri pun tampak huru hara bertandang menerobosi keterbatasan infrastruktur di daerah tersebut untuk menyaksikan secara langsung pesona alam pulau komodo dan keelokan pantai pantainya yang mampu mengundang decak kagum bagi lensa mata yang pernah meneropong.

Masing masing menteri ini pun akan menyusun strategi yang dibuat dalam perjanjian dengan pemda setempat dan masyarakat untuk menyulap pulau komodo menjadi “new Bali” yang bisa menghipnotis ribuan wisatawan asing dan domestik sehingga mampu mensejahterakan masyarakat yang menghuni di dalam perahu Manggarai Barat. Jika pemerintah pusat bisa menyadari bahwa sesungguhnya tumpukan rupiah dan dolar yang menggunung di pulau komodo selalu disedot untuk pembangunan infrastruktur di pusat. Terus di labuan bajonya? Ya kalau boleh jujur pasti hanya menyedot sampah dan tumpukan persoalan sosial. Apalagi untuk masyarakat pulau komodonya sendiri luput dari perhatian pemerintah pusat dan daerah. Baik pemda maupun pusat selalu mengabaikan kehidupan sosial masyarakat Pulau Komodo.

Satu minggu saya merasakan kehidupan di pulau komodo, rupanya waktu yang terlalu singkat bagi saya untuk mendengar sejuta curahan hati (curhat) dari masyarakat pulau komodo bagaiman mengalami pahit manisnya hidup yang selalu berada dibawa tekanan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Maklum hidup di dalam kawasan Taman Nasional Komodo memang harus pasrah untuk menelan pil pahit. Salah satu tokoh masyarakat di pulau komodo yakni Dami, menceritakan bahwa jika warganya tidak merasakan kehidupan yang merdeka. Justru mereka selalu dijajah oleh sejumlah aturan yang membelenggu. Bahkan dirinya dan warga di sana sering ditodong senjata oleh pagawai yang menjaga kawasan TNK. Selain ditodong dengan senjata, mereka juga sering mengalami penganiayaan dengan cara dipukul dan diceburkan ke laut ketika mereka (katanya) melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang kehidupan di kawasan TNK. Padahal sesungguhnya menurut pengakuan masyarakat Pulau Komodo tidak pernah pemerintah melakukan sosialisasi terkait aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di kawasan TNK.

Sayangnya SDM masyarakat pulau komodo yang tergolong rendah sehingga menerima begitu saja perlakuan kasar dari petugas di TNK. Menurut cerita masyarakat Pulau Komodo bahwa pemerintah khususnya di TNK tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat pulau komodo tentang aturan ataupun larangan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kawasan TNK. Sehingga mereka pun kadang bingung ketika mereka menjual barang barang hasil kreativitasnya seperti patung komodo yang dijual kepada setiap tamu yang datang ke sana tiba tiba dilarang bahkan diancam akan memenjarakan warga yang melawan. Ihwal larangan ini pun tidak diberitahu kepada masyarakat pulau komodo alasannya laranganya apa dan mengapa tidak boleh menjual patung dan dimana kawasan yang boleh menjual patung dan hasil karyanya.

Selain itu, areal pemancingan ikan pun serba dilarang. Padahal tidak dibuatkan tanda oleh pemerintah yang mana perairan zona larang mancing. Sehingga masyarakat pulau komodo semakin terjepit untuk mencari mata penceharian mereka. Jika disadari bahwa masyarakat pulau itu mata penceharian utamanya adalah melaut. Jika melaut juga dilarang lantas bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Pemerintah sepertinya mengabaikan sisi kemanusia masyarakat komodo demi aturan. Inilah yang disebut “manusia untuk aturan, bukan aturan untuk manusia.” Kalau saya membongkar sedikit rahasia bahwa sebenarnya masyarakat komodo selalu main “kucing kucingan” dengan petugas di TNK ketika mereka sedang mencari nafkah di laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasalnya jika petugas melihat mereka sedang menjual patung di laut di atas motor laut (kapal mini) mereka sendiri, bisa bisa mereka dikejar dan diceburkan ke laut. Sementara barang barang hasil karya mereka itu diambil oleh petugas tanpa diberikan kembali. Dan hal ini sudah seringkali dialami oleh masyarakat pulau komodo.  Ketika mereka dihadapkan dengan persoalan hukum, tidak ada pembela bagi mereka. Padahal menurut cerita mereka, yang sering dan banyak melakukan pelanggaran itu adalah pegawai di TNK itu sendiri. Mulau dari polisi kehutanan, polair, dan pegawai TNK. Contohnya ada larangan bahwa tidak boleh berburu rusah di TNK, tetapi pegawainya sendiri sering makan daging rusah bahkan dibawa pulang ke rumah. Demikian pun dengan hewan buruan lain yang hidup di pulau komodo. Jika demikian, inikah yang disebut dengan kemerdekaan? Yang lain menjajah yang lain? Pemerimtah (pegawai) harus memerintah dengan tangan besi? Pemerintah mengabaikan sisi kemanusia masyarakat pulau komodo demi hewan buas “komodo.” Tentu dalam hal ini saya tidak bermaksud mengabaikan keberadaan binatang komodo tetapi lebih pada keseimbangan kesejahteraan hidup dua maklup hidup ini yang sama sama hidup di pulau komodo yakni manusia dan binatang komodo.

Jika tiap hari binatang komodo diberi makan tiga kali sehari ditambah binatang komodo ini mencari makan sendiri di hutan. Bukankah lebih sulit masyarakat komodo mencari makan ketimbang binatang komodo mencari makan. Sebenarnya tanpa diberi makan, binatang komodo itu masih tetap hidup karena banyaknya hewan liar di sana yang bisa dimangsanya.

Pemerintah mestinya harus melakukan pembenahan terhadap sejumlah aturan dan larangan yang sebenarnya sangat apatis. Pemerintah justru harus mengangkat sisi kemanusia masyarakat pulau komodo yang justru lebih tahu sejarah tentang pulua komodo, binatang komodo, dan menjadi informen ketika sejumlah wisatawan bertanya bagaimana mungkin di suatu pulau bisa hidup bersama antara manusia dan binatang buas komodo. Ada hubungan apa antara masyarakat komodo dan hewan buas komodo sehingga tidak saling menyerang.

Satu minggu saya hidup di pulau komodo betul betul saya banyak belejar khususnya sejarah hewan komodo tersebut. Bagaimana dulu antara nenek moyang orang pulau komodo (masyarakat) dan hewan komodo bisa membangun relasi yang sangat intim. Sesungguhnya sisi penasaran wisatawan ketika mendengar pulau komodo itu tidak saja berpikir tentang pulaunya,  binatang komodonya, dan keindahan pantainya. Namun, ada hal yang lebih menarik yang perlu digali di sana. Yaitu relasi kehidupan antara masyarakat Pulau Komodo dan binatang komodo. Dalam hal ini, masyarakat Pulau  Komodo menjadi saksi sejarah bahwa binatang buas bisa diajak berteman. Caranya bagaimana? Ya tentu kita harus berguru ke pulau komodo mendengar cerita masyarakat Pulau Komodo. Ada banyak rahasia kehidupan di pulau ribuan binatang buas ini. Jika disadari bahwa binatang buas (komodo) yang tidak memiliki akal budi dan tidak bisa berbicara namun mampu membangun relasi yang harmonis dengan manusia. Terus kenapa pegawai (manusia) di TNK yang memiliki akal budi dan bisa berkomunikasi namun tidak mampu membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat Pulau komodo?
Bahasa kasarnya pegawai TNK belajarlah dengan binatang buas (komodo) bagaimana strategi membangun komunikasi dan relasi yang harmonis antara manusia.

Lebih ironisnya lagi, dari miliaran rupiah yang masuk ke pulau komodo, tidak ada sepeserpun rupiah tersebut untuk disumbangkan kepada masyarakat Pulau Komodo. Cerita itu sangat menggores batin tentunya. Dalam bayangan dunia pasti berpikir bahwa dari sekian rupiah dan dolar yang masuk ke TNK pasti ada sekian persen yang diselipkan untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Komodo. Namun kenyataannya tidaklah demikan. Malah penjajahan yang semakin dirasahkan oleh masyarakat Pulau Komodo. Ketakutan dan kecemasan terus menghantui kehidupan harian mereka. Penghuni manusia yang pertama ada di pulau komodo itu adalah masyarakat pulau komodo bukan para pegawai TNK. Justru masyarakat pulau komodo sendiri sebagai penemu hewan buas pertama kalinya dan kemudian diperkenalakan kepada wisatawan yang kebetulan singgah di pulau komodo zaman dulu. Dulu pada tahun 1974 pada zamannya pak Soeharto mantan presiden indonesia menurut cerita masyarakat setempat bahwa  masyarakat Pulau Komodo pernah mengalami pengusiran dengan tangan besi. Sebenarnya kampung masyarakat Pulau Komodo awalnya di Lohliang (yang sekarang dijadikan TNK). Masyarakat pulau komodo yang dulu tinggal di Lohliang yang sekarang disulap menjadi TNK mengalami pengusiran denga cara paksa oleh aparat pada jaman itu. Tempat tinggal mereka yang dulu itu, sekarang sudah dijadikan TNK dan menjadi kantor reservasi bagi setiap wisatawan yang datang. Pada zaman pengusiran tersebut itulah masa masa tidak enak yang masih membekas dalam ingatan mereka. Hewan peliharaan mereka diracuni dengan obat, pohon pohon kelapa disiram dengan air aki oleh pemerintah zaman itu. Hal itu dilakukan pemerintah untuk menghilangkan jejak dan barang bukti jika suatu ketika pemerintah digugat oleh masyarakat Pulau Komodo tentang kepemilikan wilaya di kawasan TNK. Namun, sejumlah pohon kedondong yang sudah membesar dan masih bertumbuh rapi berbaris menjadi bukti bahwa memang dulu ada penghuni sebelum adanya TNK. Dari cerita masyarakat setempat, sebelum TNK dulu dinamakan cagar alam. Dan kemudian menjadi TNK. Sampai hari ini pun masyarakat pulau komodo masih hidup dibawah tekanan. Hampir tiap hari saya menerima SMS (pesan singkat) dari warga di Pulau Komodo tentang kejamnya kehidupan di Pulau Komodo yang selalu dikejar oleh petugas TNK ketika mereka sedang mencari nafkah. Bukankah lebih baik bekerja daripada menggemis dan korupsi?

 

Penulis: Saverinus Suryanto, S.I. Kom

Bekerja sebagai wartawan disalah satu media lokal di Denpasar Bali dan Media Lokal NTT

Sekarang tinggal di Kota Denpasar

 

 

 

Komentar