oleh

Mencermati Perilaku DPR Dalam Kasus KTP Elektronik

-Opini-1.117 views

Oleh: Petrus Plarintus

Figur fenomenal Setya Novanto kini telah menjadi tawanan KPK. Ibarat pepatah; sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu akan jatuh juga, kini menjadi pengalaman pahit yang tak dapat dielak oleh sang ketua DPR.

Novanto memang fenomenal. Berawal dari kasus papa minta saham, nama tersebut terus melambung dengan sejumlah “permintaan” lain. Bahkan sehari sebelum pelariannya dihentikan oleh tiang listrik, wakil rakyat dari NTT ini masih punya permintaan: minta bertemu presiden.

Lebih daripada itu,  dari  bilik jeruji KPK pun tak berhasil menghentikan ulah suka minta beliau: minta tetap menjadi ketua partai dan ketua dewan terhormat. Aneh tapi nyata, lucu tapi serius; menyedihkan tapi juga memuakan.

Semenjak Novanto diamankan KPK, sejumlah nama pejabat lain beredar dalam medsos yang patut diduga terlibat dalam aliran dana KTP elektonik. Di antara nama-nama tersebut ada yang sudah sempat dimintai keterangan oleh KPK namun mereka masih bisa berkelit. Konon, kalau maling mengaku, pasti penjara penuh. Tapi KPK tentu punya mekanisme dan langkah-langkah strategis untuk mengurai benang kusut kasus KTP elektronik ini.

Terlepas dari upaya KPK mengusut kasus ini sampai tuntas, namun beredarnya sejumlah nama pejabat yang disinyalir terlibat dalam aliran dana KTP elektronik menimbulkan tanda tanya besar: apakah para wakil rakyat yang terlibat, sudah kehilangan nurani dan moralitasnya sehingga tega melakukan tindakan sekeji  ini?

Bagaimana dengan fungsi kontrol dan pengawasan secara internal? Lalu mengapa sejak kasus ini terungkap, selalu saja ada kesan dan upaya untuk menutupi dan melindungi di dalam tubuh DPR sendiri? Fakta yang paling menarik adalah bahwa ada tarik ulur di dalam lembaga dewan untuk mengajukan angket terhadap KPK.

Bahkan sampai saat ini sikap anggota dewan terhadap Novanto yang sudah jadi pesakitan itu pun masih ambigu dan tak ada ketegasan. Uang negara triliunan rupiah lenyap bak ditelan bumi, namun sebagian besar anggota dewan sepertinya tidak memberikan reaksi yang proporsional.

Argumentasi bisa kompromistis tapi realitas akan tetap problematis ketika sang papa yang sudah berstatus tersangka masih saja dibela dan dibelai. Ataukah semua ini terjadi karena ada ketakutan sejumlah orang kalau Novanto akan menjadi “justice collabolator” dalam kasus KTP elektronik; persis seperti yang telah dilakukan oleh pendahulunya Nasarudin?

Kalau pertanyaan terakhir ini bisa dibenarkan seiring dengan sikap diamnya MKD; maka sebuah peti mati layak dikirim ke gedung DPR untuk segera menguburkan matinya nurani dan harga diri dewan yang  telah terkulai dan tercabik-cabik.

Berkaca dari kisah memilukan KTP elektronik yang akan menyeret sejumlah pejabat, kita tentu tidak cukup sekedar memaki dan meludahi para pelaku sebagaimana yang biasa terjadi dalam permainan bola ketika team andalan kita tengah menelan pil pahit. Karena untuk sebuah permainan bola, kekalahan tidak saja terjadi karena kelemahan para pemain sendiri tapi juga karena faktor kekuatan lawan yang juga harus diperhitungkan.

Namun dalam kasus KTP elektronik, para pejabat tidak saja lalai dalam menunaikan tupoksinya, tapi juga telah mengkhianati mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Mereka tidak menjadikan gedung dewan sebagai lembaga untuk menyampaikan aspirasi rakyat tapi malah sebaliknya menjadikan gedung tersebut sebagai lumbung untuk menumpukkan kekayaaan pribadi.

Namun kita masih percaya bahwa hukum dan keadilan masih tetap menjadi panglima di negri ini. Yang bermain api akan hangus, yang bermain air akan basah. Mereka yang mempermainkan mandat dari rakyat, akan memperoleh upahnya di bui. Dan semoga saja momen ini menjadi pelajaran yang berharga:   untuk menjadi kaya, jadilah pengusaha dan jangan jadi politisi.

Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Ini merupakan moment evaluasi dan reformasi demi mengembalikan marwah DPR yang tengah terpuruk. Lembaga sosial seperti LSM, Organisasi Keagamanaan dan kemasyarakatan serta  lembaga pendidikan tidak saja menjadi pengamat di luar lapangan tapi juga dibutuhkan keterlibatannya dalam menentukan standarisasi figur yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai untuk duduk di lembaga terhormat.

Saatnya kita bangkit, saatnya rakyat yang harus menentukan wakilnya yang dapat dipercaya. Jangan lagi menggadaikan hak suara dengan sejumlah uang. Karena  terbukti, partai telah gagal dalam menciptakan kader yang militan, berintegritas dan bermoral. (*)

Komentar