oleh

Mengendus Pemilu Yang Demokratis

-Opini-731 views

Oleh : Petrus Plarintus

RADARNTT, Opini – Geliat pemilu terlihat semakin menggelora seiring dengan semakin dekatnya hajatan tersebut akan dilangsungkan. Sementara itu para kontestan dan pendukungnya seakan berlomba-lomba dalam menjaring popularitas. Semua cara ditempuh, semua gaya pun dilakoni; demi tujuan yang satu dan sama: menjaring simpati dan mendapatkan popularitas serta menang dalam pemilu kelak.

Sebagai salah satu strategi pemenangan, masing-masing kandidat mulai membentuk team sukses. Dan tentu saja untuk operasional dan pergerakan team sukses, tidak sedikit biaya yang akan digelontorkan demi  memperlancar dan mencapai target-target perjuangan. Maka dalam suasana perjuangan seperti ini, tak ada istilah: makan siang gratis. Semua target dan pergerakan sudah terukur dan terencana dengan senilai uang dan materi. Pepatah lama: ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang; nyata terasa dalam arena  politik seperti  ini.

Indikasi politik seperti ini menuntun kita pada sebuah konklusi bahwa politik itu mahal. Mahal tidak saja karena biaya operasional, pengadaan sarana sosialisasi dan publikasi; tapi juga mahal karena mahar dan lobi-lobi politik yang sering kali mencapai angka yang fantastis. Malah moment seperti ini oleh beberapa oknum  dijadikan sebagai kesempatan untuk menggandakan penghasilan. Miris memang. Tapi inilah sistem yang sedang berkembang  saat ini: oportunis, pragmatis dan koruptif. Kalau prosesnya saja sudah seperti ini, maka mustahil bila kita mengharapkan pemimpin dan wakil rakyat yang berpihak pada rakyat. Sebab dari awal proses, semua sudah diarahkan pada uang dan kekuasaan. Dengan demikian kiblat akhirnya pun jelas:  demi uang dan kekuasaan.

Dalam suasana alam demokrasi yang kebablasan seperti ini, mimpi untuk mendapatkan seorang pemimpin yang pro-rakyat, rasanya sulit untuk terrealisasi. Pasalnya adalah, investasi politik itu sudah menjadi sebegitu mahal. Maka para pemenang pemilu pertama-tama akan berhitung mengenai Break Event Point dan Profit Taking selama mendapatkan kesempatan berkuasa.

Peran dan Fungsi Partai Dalam Pemilu

Partai politik adalah pilar demokrasi.  Sebagai pilar demokrasi partai berperan untuk menentukan sistem perpolitikan nasional baik dalam arti membuat parameter dan seleksi terhadap kepemimpinan  nasional dan daerah. Kinerja dan kapasitas partai politik sangat menentukan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Namun molornya pembahasan mengenai undang-undang pemilu menjadi bukti bahwa idealisme peran partai terhadap konstelasi politik masih jauh dari harapan.

Dalam konteks pilgub dan pilkada di NTT, peran dan fungsi partai sebagai pilar demokrasi seakan tidak berjalan. Ibarat sebuah pisau, fungsi ini terlihat sangat tumpul. Partai seolah membuka ajang kontes untuk kandidatnya sendiri, tanpa memberikan kriteria dan parameter yang jelas untuk figur pemimpin masa depan. Maka tidak heran bila antara para kontestan terjadi kompetisi yang tidak sehat dalam merebut simpati dan popularitas. Sementara partai di sini lebih mengambil peran sebagai wasit dalam perlombaan dengan hukum rimba sebagai tolok ukurnya.

Peran dan fungsi partai yang jauh dari harapan ini, juga sangat jelas terlihat dalam beberapa sikap dan argumentasi terhadap beberapa permasalahan negara. Sebagai contoh misalnya, lahirnya kelompok radikal di tengah masyarakat yang mengancam disintegrasi bangsa. Pemerintah berusaha untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dengan mengeluarkan PP; namun ternyata tidak  mendapat sambutan yang  setara dari beberapa partai. Belum lagi mengenai kasus mega korupsi yang tengah diselidiki oleh KPK tapi dibalas dengan usulan hak angket oleh sebagian anggota dewan dan partai politik. Di sini sangat jelas terlihat bahwa peran dan fungsi partai sangat terfokus pada agenda kepentingan internal partai dan bukan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pemilu Yang Demokratis

Kondisi umum mengenai peran wakil rakyat dan fungsi partai sebagai kendaraan politik akhir-akhir ini, memang sering dipertontonkan sebagai sebuah dagelan yang memilukan sekaligus memalukan. Hal ini terlihat dari sikap politik partai dan pernyataan para wakil rakyat yang sama sekali tidak merepresentasikan kehendak dan nurani rakyat. Apalagi bila dikonfrontir dengan sikap dan perlikau koruptif yang seakan sudah membudaya dalam proses rektumen para kontestan.

Berkaca dari realitas ini maka salah satu langkah strategis untuk mengakhiri budaya koruptif adalah pada saat pemilu. Oleh karena itu pemilu jangan sampai hanya dilihat sebagai mobilisasi politik semata; namun juga perlu disadari sebagai moment strategis dalam membangun demokrasi kerakyatan. Efek domino dari  kesadaran ini adalah bawah baik partai maupun kader yang menjadikan politik hanya sebagai lahan untuk mencari makan dan ajang untuk unjuk kekuasaan akan tereliminasi dengan sendirinya. Sebab yang dipilih rakyat saat pemilu adalah: wakil yang dipercaya, partai yang aspiratif dan pemimpin yang melayani.(***)

 

 

Komentar