oleh

Menggugat Kualitas Demokrasi Dalam Kasus Setya Novanto

-Opini-922 views

Oleh: Petrus Plarintus

Mencengangkan, itulah kata yang tepat untuk melukiskan betapa viralnya nama Setya Novanto dalam beberapa hari terakhir. Namun peristiwa ini bukanlah proloģ dari apa yang pernah dilakoni oleh Novanto. Dikatakan demikian karena jauh sebelun kasus e-ktp menghangat, nama tersebut juga sempat viral dalam kasus papa minta saham. Ini adalah kasus yang menunjukan sebuah superioritas gender yang memuakan. Disebut superioritas gender karena papa minta saham; sementara mama cuma minta pulsa.

Terkuaknya kasus e-ktp ini berawal dari nyanyian solo sang bendahara Partai Demokrat bernama Muhammad Nazarudin. Sekalipun pada awalnya nyanyian ini mendapat banyak nada sumbang, namun perlahan tapi pasti satu per satu petinggi partai mulai berjatuhan.

Hal yang menarik bahwa kasus wisma atlet Hambalang, menjadi gerbang masuk bagi terbongkarnya sejumlah kasus lain yang menyeret sejumlah anggota wakil rakyat. Hambalang dengan demikian telah menjadi teropong untuk mengendus korupsi dan kolusi yang terjadi dalam lembaga perwakilan rakyat. Sorot tajam teropong Hambalang tidak saja telah merongrong wibawa lembaga dewan yang terhormat, tapi juga telah berhasil menguak dan menelanjangi praktek kotor para wakil rakyat yang selama ini tersembunyi dibalik kemegahan gedung DPR.

Begitu banyaknya kasus korupsi yang terungkap melalui kerja keras dan militansi anggota KPK, di satu sisi telah meningkatkan kredibilitas dan dukungan masyarakat luas atas kinerja KPK namun di sisi lain telah mendegradasi martabat wakil rakyat di mata para konstituen karena ulah para wakil rakyat sendiri.

Moment Introspeksi

Berbagai ragam reaksi atas kasus mega korupasi e-ktp telah menjadi batu sandungan bagi kiprah para wakil rakyat dalam menjalankan tupoksinya. Oleh karena itu lebih bijaksana bila kita tidak hanya mengutuki kegelapan, tapi juga mencoba memasang lilin untuk menerangi ruang gelap itu.

Kalau bang napi mengatakan bahwa kejahatan terjadi bukan karena niat tapi karena adanya kesempatan maka tak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus korupsi yang menjerat sebagaian para wakil rakyat disebabkan oleh mental koruptif para wakil rakyat yang berselingkuh dengan sistem perpolitikan kita yang juga masih sangat koruptif dan pragmatis.

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan para wakil rakyat dalam lembaga DPR itu karena mereka terpilih sekalipun mereka belum tentu adalah orang pilihan. Hal ini karena sistem rekrumen dalam partai sering kali mengabaikan kualitas kandidat dan mengutamkan isi tas para calon wakil rakyat. Maka para wakil rakyat yang terpilih bukan karena mereka dapat dipercaya tapi karena mereka dapat membayar.

Disinyalir bahwa molornya penetapan paket dalam pilbup dan pilgub tahun 2018 antara lain karena sistem perpolitikan kita yang syarat dengan aroma politik transaksional.

Berkaca pada panorama memilukan dalam setiap ajang pemilu, maka kiranya dalam pemilu tahun 2018 dan 2019 dapat menjadi kesempatan restorasi dalam sistem perpolitikan kita. Rasanya tidak tepat bila momen pemilu dilihat sebagai pesta demokrasi. Hal ini karena kata pesta selalu merujuk pada suasana sekedar bersenang-senang atau untuk hura-hura. Padahal pemilu sebetulnya adalah moment strategis untuk menentukan sekaligus kesempatan evaluasi atas kinerja para pemegang amanat penderitaan rakyat.

Semoga…!!!

Komentar

Jangan Lewatkan