oleh

Pilkada Langsung dan Deviasi Politik di Daerah

-Opini-872 views

Oleh : David B.W. Pandie/Dosen Fisip Undana

Dewasa ini sangat santer pengaitan antara pemilihan langsung kepala daerah dan maraknya korupsi yang besangkut paut dengan jabatan kepala daerah. Setidaknya keprihatinan itu datang dari Mendagri Cahyo Kumolo yang mengomentari berbagai kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah yang terjaring korupsi, yang terakhir kemarin terhadap Walikota Cilegon, Tubagus Imam Ariyadi, yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap pembangunan Transmart di Kota Cilegon. Secara keseluruhan, sejak 2004 hinnga Juni 2017, menurut data statistik KPK ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang Gubernur dan 60 walikota/bupati.

Maraknya kasus hukum dan korupsi yang melibatkan kepala daerah perlu dicari tahu akar sebabnya dan salah satu sebabnya adalah pembiayaan pemilukada yang sangat mahal. Kita tahu persis bahwa tahapan dalam seleksi bakal calon oleh parpol menjadi salah satu titik rawan yang ditengarai berawalnya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jika seorang kepala daerah sudah menggunakan politik uang dalam membeli dukungan sebagai “mahar politik”, maka otomatis orientasi kekuasaannya terfokus untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkannya. Sinyalemen tentang mahalnya mahar politik pernah dikemukakan oleh Ahok pada Pilkada DKI Jakarta, yaitu sekitar 100-200 milyar. Karena itu, ia berusaha untuk masuk melalui jalur dukungan perseorangan, namun kemudian tidak berlanjut, karena parpol sendiri yang melamarnya.

Litbang Depdagri dalam studinya pada pilkada serentak 2015 menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh seorang kandidat untuk Pilkada Kabupaten/Kota sekitar Rp. 30 M, dan untuk Provinsi sekitar 20-100 M. Padahal menurut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, gaji seorang Gubernur/Bupati per bulan tidak lebih dari Rp. 10 juta.

Di pihak lain, hasil penilitian KPK (2015) terhadap 140 kepala daerah menemukan bahwa biaya terbesar dari proses pencalonan adalah “mahar politik”. Karena besarnya biaya, maka seorang kandidat mencari “cukong politik” untuk mem-back up-nya dengan sejumlah iming-iming, yaitu: Mudah memperoleh izin (65,7%), Akses jabatan (60,1%) terutama ASN, Akses kemudahan barang dan jasa (64,7%), Akses jaminan keamanan bisnis (61,5%), Akses terhadap pembuatan Perda/Kebijakan daerah (49,3%), Mendapat Bansos/Hibah (50,7%).

Ijon politik menjadi lumrah, sehingga relasi tuan-hamba (patron-client relationship) akan berlaku sebelum pilkada dan kemudian sang tuan akan menjadi  hamba dari mereka yang telah membayar ongkos politik. Dalam fenomena tersebut, kepemimpinan kepala daerah bersifat transaktif dan otomatis memposisikan mereka dalam jebakan yang senantiasa mendorong mereka terpeleset dalam berbagai kasus. Itulah sebabnya, menjadi tidak heran kalau pilkada langsung mempunyai korelasipositif terhadap meningkatnya kasus korupsi kepala daerah akhir-akhir ini.

Padahal pengeluaran uang yang demikian banyak tidak berbanding lurus dengan kemenangan. Sebab, yang dikedepankan dalam pemilukada adalah permainan “spekulasi politik” sebagai suatu perjudian yang tidak pernah pasti. Membayar banyak, belum tentu bisa memenangkan suatu pilkada. Bahkan didukung oleh banyak partai pun tidak ada jaminan untuk menang.

Diakui, dalam pemilihan langsung yang bersifat liberal ini, modal uang sangat diperlukan, tetapi jika uang menjadi andalan segalanya, maka demokrasi pun gampang diselewengkan sebagai “kesempatan” sesaat, di mana  partai dan juga pemilih dapat memainkan kartu truf untuk mengeksploitasi obsesi dari setiap bakal calon yang kadang tidak rasional. Dengan demikian, pemilu dimaknakan sebagai  “pasar politik” bagi semua agensi, baik itu penyelenggara, partai, kandidat, maupun pemilih untuk berkonspirasi dalam jaringan kepentingan politik transaksional yang berbasis kekuasaan, materi dan uang. Nilai keutamaan penyelenggaraan pemilu yang mengusung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak menjadi nilai-nilai yang menggarami seluruh proses penyelenggaraan pilkada dan dikesampingkan atau hanya sebagai pajangan yang retoris.

Fenomena di atas, oleh Marijan (2010) disebut “paradoks demokrasi”, bahwa demokrasi direduksi sebagai demokrasi elektoral atau defisit democracy atau minimal democracy. Kedudukan Indonesia dalam penilaian tentang indeks demokrasi, belum dikategorikan sebagai negara true democracy atau genuine democracy. Padahal dalam suatu sistem demokrasi yang sesungguhnya, menurut Zakaria (2003), a political system market not  only by free and fair election but also by the rule, separation of power, and the protection basic liberties of speech, essembly, religion and property.

Kita masih trauma juga dengan penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta tahun yang silam, di mana intrik agama sangat kental mempengaruhi dan membuat nilai-nilai demokrasi tidak bermakna. Masyarakat pemilih dipaksa dan terpaksa digiring masuk ke dalam kerangkeng primordial yang menimbulkan “tirani mayoritas” (the tyranny of the majority). Karena itu, “tirani uang” jangan lagi menjadi batu sandungan yang mebuat paradoks demokrasi terulang lagi dalam domain demokrasi lokal Indonesia, khususnya di NTT kini dan ke depan. (*)

Komentar