oleh

POLRI yang Restoratif

-Opini-940 views

Oleh : Alex  Take Ofong, S.Fil  

Wakil Ketua DPRD NTT

Radarntt.co, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang berbenah. Komitmen Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian, sungguh luar biasa. Hampir semua aspek dia benahi. Bukan hanya terjadi di pusat, tapi merambat sampai ke tingkat paling bawah. Komitmen ini sepatutnya diapresiasi dan didukung untuk terciptanya Polri yang restoratif.

Termin Restoratif di sini, saya gunakan bukan karena saya kader NasDem yang bertagline Restorasi. Tapi, pencermatan saya terkait dengan komitmen dan ikhtiar berbenah ini masuk dalam bingkai dan semangat restorasi; dengan kata lain berkarakter restoratif. Karena melalui komitmen itu, Polri sedang berusaha merestorasi diri: memperbaiki, mengembalikan, menyembuhkan, dan mencerahkan. Sistem dan kebijakan, sikap dan perilaku, serta kebiasaan-kebiasaan Polri yang sudah rusak diperbaiki, yang berada di luar jalur/rel dikembalikan pada posisinya, yang sedang sakit disembuhkan, serta yang masih kabur diperjelas dan dicerahkan.

Salah satu komitmen Polri terkait ini adalah penerimaan Casis terpadu — Akpol, Bintara, Tamtama — tanpa mahar, tanpa pungutan mulai dari pendaftaran sampai seleksi akhir, hingga penentuan dan penetapan. Penerimaan Casis bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas bebas KKN antara Polda NTT, Casis, dan Orangtua Casis, serta disaksikan oleh Ombudsman NTT, yang berlansung di GOR Oepoi Kupang, Senin 17 April 2017. Hal ini merupakan tindak lanjut dan bagian dari konsistensi Polda NTT terhadap kampanye dan sosialisasi akbar tentang Penerimaan Casis terpadu Akpol, Bintara, Tamtama  tanpa mahar, tanpa pungutan, pada 24 Maret lalu di Plaza Mall Kupang, yang disambungkan ke seluruh Polres se-NTT. Komitmen bebas KKN ini disosialisasikan secara luas, sambil mengedepankan kesatuan kapasitas — intelektualitas dan kesehatan fisik, psikis, spiritual — sebagai kriteria dan syarat mutlak penerimaan.

Optimisme dan Pesimisme

Sikap optimistik Polda NTT menjalankan komitmen Penerimaan Casis bebas KKN ini, memang patut diacungi jempol, diberi apresiasi, dan didukung oleh semua pihak, bahkan seluruh warga NTT. Namun, idealisasi itu, saat ini, sulit dicapai. Malah sebaliknya, optimisme itu harus berhadapan dengan pesimisme bahkan skeptisisme warga.

Selesai menghadiri dan terlibat sepanggung dengan Wakapolda NTT dalam kegiatan sosialisasi akbar di Plaza Mall Kupang, 24 Maret lalu, saya dengan sikap optimistik mensosialisasikan komitmen Polda NTT itu melalui akun facebook saya. Namun, respon yang diberikan bernada pesimistik. Hampir semua yang memberikan komentar pesimis,bahwa komitmen itu bisa diwujudkan.

Minggu, 16 April 2017, hampir tengah malam, saya  secara sadar dan sengaja mengekspresikan rasa ‘marah’ saya melalui akun facebook saya atas fakta miris praktik percaloan terkait dengan penerimaan Casis baru anggota Polri yang sudah dikampanyekan bebas KKN itu, setelah mendengar laporan informal dalam obrolan informal silahturahmi Paskah di Larantuka. Bukan tanggung-tanggung angkanya; mencapai Rp 150 juta, yang katanya, melalui jalur ‘jatahnya orang besar’. “Ini miris, kalau benar,” demikian saya tulis!

Tak disangka, respon begitu banyak dan beragam — baik persepsi maupun sikap. Karena itu, wartawan Antara meminta ijin saya untuk dijadikan berita, dengan tambahan wawancara melalui WhatsApp. Berita yang dirilis Antara pun disebarkan oleh “perempuan biasa” Lanny Koroh, di akun facebooknya, yang tidak sedikit memantik respons dan diskusi. Mulai dari secara halus sampai yang keras, harus Lawan!!!

Berbagai respons itu bisa dipetakan dalam tiga kategori: optimis, pesimis, skeptis. Kategori optimis adalah yang paling sedikit antara lain diwakili oleh Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, yang secara konsisten mengajak semua orang untuk percaya dan optimistik terhadap komitmen Polri/Polda NTT, sekaligus mengajak untuk sama-sama mengawal.

Kategori pesimis, agak banyak adalah mereka yang tahu akan komitmen kuat Polri/Polda NTT, namun tetap pesimis untuk bisa terwujud karena berbagai pengalaman yang dialami dan informasi yang diperoleh. Kendati demikian, mereka juga berharap agar komitmen itu bisa diwujudkan.

Kategori skeptis adalah yang paling banyak, yaitu mereka yang — entah berdasarkan pengalaman atau informasi — menyangsikan komitmen Polri/Polda NTT, bahkan tidak percaya bahwa komitmen penerimaan Casis bebas KKN bisa diwujudkan Polri/Polda NTT.

Inilah tantangan Polda NTT hari ini. Optimisme itu diperhadapkan dengan pesimisme bahkan skeptisisme.

Apresiasi dalam Bingkai Advokasi

Kendati ada pesimisme bahkan skeptisisme warga terhadap komitmen bebas KKN dalam rekrutmen anggota baru Polri, namun apresiasi dan dukungan terhadap komitmen luhur ini harus tetap diberikan.

Dan supaya apresiasi dan dukungan itu menjadi efektif, tidak asal ‘bongkar dan lawan’ — yang dalam banyak kasus kontraproduktif dan berakhir mengecewakan — maka apresiasi itu harus dibingkai dalam perspektif dan semangat advokasi: mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan yang dilakukan dalam tiga aras: kebijakan, struktur, dan kultur.

Pertama, kebijakan. Perubahan sesungguhnya dimulai dari penataan sistem yang benar melalaui perubahan kebijakan. Sistem rekrutmen Anggota Polri Baru bebas KKN, tanpa pungutan sepeser pun yang dibingkai dalam kebijakan Polri ini adalah sesuatu perubahan yang mendasar. Tidak sekedar slogan. Secara konkret diwujudkan sampe pada penandatanganan Pakta Integritas. Mekanisme dan prosedurnya pun sudah sedang dibenahi. Tidak ada yang lebih mendasar dan prospektif dari Perubahan kebijakan dan sistem ini.

Kedua, struktur. Penataan sistem yang benar melalui kebijakan ‘Rekrutmen Bebas KKN’ ini hanya mungkin terwujud jika dan hanya jika dijalankan secara konsisten (murni dan konsekuen) oleh struktur Polri/Polda NTT — baik kelembagaan maupun personilnya — yang berintegritas. Sikap dan perilaku personalia Polda NTT mulai dari jajaran tinggi sampai terendah sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan ini.

Komitmen kuat untuk konsisten, termasuk membasmi praktik percaloan dan menolak suap serta menghindari nepotisme-kolutif, adalah kunci sukses mewujudkan kebijakan ini. Karena, selain semakin memperkuat komitmen internal, tetapi juga secara eksternal menciptakan image Polri yang baik di mata masyarakat, sehingga membangkitkan kepercayaan dan mengundang keterlibatan aktif masyarakat untuk sama-sama mewujudkannya.

Ketiga, kultur. Terwujudnya kebijakan dan komitmen kuat Polri/Polda NTT terkait ‘rekrutmen bebas KKN’ ini sangat terpergantung juga pada kultur masyarakat, meliputi sikap dan perilaku, yang ditentukan oleh mindset atau cara pandangnya. Perlu digarisbawahi bahwa perubahan mindset itu sulit, butuh waktu, apalagi sikap dan perilaku. Butuh habituasi yang konsisten. Saat ini, mindset masyarakat terhadap Polri, khususnya terkait ‘rekrutmen bebas KKN’ ini, belum berubah. Masyarakat masih berpandangan bahwa penerimaan Casis Polri sarat KKN. Butuh kolusi yg nepotis, dan butuh uang (banyak). Terbukti dari pesimisme dan skeptisisme masyarakat di atas.

Karena itu, dibutuhkan kampanye dan sosialisasi yang terus menerus, diikuti dengan konsistensi sikap Personalia Polda NTT dalam menjalankannya, agar pertama, masyarakat tahu tentang kebijakan dan komitmen Polri/Polda NTT tentang hal ini; kedua, mindsetnya mulai berubah untuk percaya; ketiga, bersikap optimistik untuk terlibat mendukung.

Ini, berat, tapi bukan tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa kebijakan dan penataan sistem rekrutmen bebas KKN ini adalah bagian dari perubahan besar dan mendasar dari Polri yang restoratif. Karena itu, mari kita dukung komitmen dan konsistensi institusi dan personalia Polri/Polda NTT dalam mewujudkannya.

Polri sudah memulai yang benar. Berproses pasti banyak tantangan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat adalah kekuatan mereka. Bravo Polri, Bravo Polda NTT. ***

 

 

Komentar