oleh

Sinyalemen Pemimpin Ideal Dalam Pilgub NTT 2018

-Opini-619 views

oleh: Petrus Plarintus

RADARNTT, Opini – Pilgub NTT memang sudah di depan mata. Namun hingga saat ini belum ada satu partai pun yang mengusung jagoan defenitif. Tentu hal ini ada seribu satu alasan. Alasan klasiknya antara lain, masih menunggu proses di internal partai, belum ada hasil survey, masih mengikuti mekanisme di KPU, masih proses pendekatan dengan partai koalisi, dan sebagainya dan seterusnya. Namun sekali lagi ini hanyalah alasan klasik. Karena semua alasan ini tidak menjadi jaminan bagi lahirnya seorang pemimpin ideal. Sesungguhnya di balik semua alasan klasik ini, ada sebuah fakta memilukan yakni: karena politik saat ini orientasinya masih pada kepentingan dan kekuasaan; dan bukan demi  kesejahteraan masyarakat. Dan tak dapat dipungkiri lagi bahwa rahim politik seperti ini hanya akan melahirkan anak haram pemimpin oportunis.

Akibat lanjut dari kondisi politik seperti ini adalah bahwa kandidat pemimpin yang mau serius Berjuang, tersisih oleh kandidat yang Ber-uang. Calon yang memiliki Visi dan Misi, bisa tersingkir oleh mereka yang hanya memiliki Ambisi semata. Mereka yang mau bekerja dengan Tulus, bisa terjungkal oleh permainan licik si Bulus. Kandidat  Militan bisa kalah saing dengan kandidat Karbitan. Mereka yang memiliki Kualitas dan Moralitas bisa kalah pamor dengan yang memiliki Koneksitas ke pusat kekuasaan dan permodalan.

Hal menarik lain dalam pilgub NTT 2018 adalah adanya begitu banyak pajangan bakal calon dalam kontestasi, dimana hal ini bukan merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat Flomaboratas. Sebaliknya fenomena ini bisa berakibat buruk bagi banyak pihak. Di internal partai misalnya, persaingan tidak sehat antar kandidat bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya bibit gejolak dalam masyarakat. Selain itu kondisi ini  juga bisa jadi cikal bakal bagi lahirnya politik transaksional. Atau istilah lain yang sering dipakai: politik dagang sapi dan politik sapi perah. Sementara di sisi lain dalam keseharian, masyarakat seakan sulit membidik, siapa sebenarnya yang pantas memimpin NTT ke depan.

Untuk mendapatkan seorang pemimpin ideal lima tahun ke depan, maka tidak ada salahnya bila kita berkaca pada kondisi riil NTT saat ini. Baru setelah itu kita bisa melirik, kandidat mana yang mampu dan cocok untuk membawa rakyat NTT keluar dari problematika klasiknya selama ini.

Stigma NTT sebagai propinsi termiskin sekaligus terkorup sungguh merupakan sebuah julukan yang memalukan sekaligus memilukan. Belum lagi pelayanan dan fasilitas publik yang masih jauh panggang dari api. Masalah listrik, air dan  human trafficking seakan tak pernah berujung. Sementara slogan NTT sebagai New Teritory Tourism tidak didukung dengan kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai. Pola pembangunan kita masih menyasar masyarakat sebagai obyek pembangunan dan program pemberdayaan masih sebatas wacana. Apalagi entitas NTT sebagai propinsi kepulauan; keadilan dan pemerataan dalam pembangunan masih jauh dari harapan. Belum lagi perbedaan SARA yang di satu sisi menjadi kebanggaan sebagai miniatur Indonesia, tapi juga sekaligus menjadi ancaman disintegrasi bila tidak dikawal dengan baik.

Berkaca pada realitas masyarakat dan gejolak politik yang berkembang selama ini, maka rasanya sulit untuk  dilakukan identifikasi secara personal dalam penentuan calon pemimpin ideal NTT 2018. Karena setiap  kandidat merupakan representasi dari kelompok ataupun partai tertentu. Dan sudah bisa dipastikan bahwa kelompok ataupun partai yang mengedepankan mahar dalam hajatan politiknya, tentu hanya menghasilkan regim yang koruptif. Keinginan untuk keluar dari kubangan lumpur korupsi hanya sebuah utopia. Dan perjuangan untuk membebaskan NTT sebagai propinsi termiskin, tak akan pernah kesampaian karena kesempatan berkuasa dilihat sebagai peluang untuk membalas jasa kepada para kroni. Partai yang merupakan kendaraan politik sekaligus jembatan aspirasi masyarakat ternyata hanya merupakan sebuah jargon dalam praksisnya.

Argumentasi bisa kompromistis, tapi realitas akan tetap problematis bila sistem demokrasi seperti ini tidak diletakan di atas landasan moral dan etika yang benar.

Sementara itu ancaman disintegrasi bangsa sebagai efek dari pilgub DKI merupakan sebuah penyakit endemik yang bukan tidak mungkin bisa menyebar sampai ke bumi Flobamoratas. Hal ini berarti kejelian dalam memilah dan memilih pemimpin serta partai pendukungnya merupakan sebuah conditio sine quo non bagi keutuhan dan kedamaian hidup masyarakat Flobamoratas.

Bila kita merujuk pada budaya dan sejarah demokrasi di negeri ini pada masa yang lampau maka pemilihan pemimpin ditujukan untuk menghormati rasa keadilan dan harapan publik. Orang yang dipilih didasarkan pada pertimbangan primus inter pares dengan tugas utama adalah untuk mengemban harapan, keinginan dan mimpi bersama untuk membuat hidup makin manusiawi. Seorang pemimpin yang dipilih atas dasar primus interpares adalah seorang yang memiliki kepercayaan penuh, memiliki wibawah dan pengaruh yang luas serta memiliki kualitas pribadi dan integritas yang tidak diragukan lagi. Seorang pemimpin yang terpilih atas dasar primus inter pares adalah juga seorang yang merupakan tokoh teladan bagi warganya. Setiap kata dan perbuatannya selalu mendatangkan kedamaian dan ketenteraman bagi hidup bermasyarakat. Pemimpin primus inter pares memiliki karakter: verba movent exempla trahunt (perkataannya mendorong, teladan hidupnya menarik). Seorang pemimpin primus inter pares adalah merupakan seorang pengemban amanat sekaligus representasi jiwa dan semangat dari masyarakat itu sendiri. Ia lahir di tengah masyarakat, hidup bersama masyarakat; ia mengerti serta memahami kerinduan terdalam dari setiap warganya. Ia bukan produk karbitan; apalagi produk import dari negeri antah berantah.

Adakah kita sudah menemukan primus inter pares dari para kandidat gubernur yang berseliweran selama ini? (*****)

Komentar