oleh

Ulang Tahun Provinsi NTT ke 59, Membungkus Kegagalan Memimpin dengan Sukses Semu

-Opini-1.940 views

Oleh : Petrus Selestinus

Tanggal 20 Desember, adalah hari ulang tahun bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pada tahun 1958 lahir atau dibentuk melalui UU Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT dan kemudian dalam perjalanan selanjutnya karena perkembangan pembangunan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk, maka masing-masing dimekarkan menjadi Provinsi yang berdiri sendiri-sendiri seperti sekarang ini.

NTT menjadi provinsi yang beruntung, karena pemisahaan itu NTT menjadi Provinsi yang berbatasan langsung dengan dua negara sahabat yaitu Timor Leste dan Australia, sehingga memiliki posisi strategis dari aspek politik luar negeri, perdagangan, ekomomi dan lain-lain.

Pada perayaan ulang tahun Provinsi NTT ke 56 tanggal 20 Desember 2014 yang lalu, Presiden Jokowi yang ketika itu baru dilantik menjadi Presiden, turut hadir bersama Ahok, Gubernur DKI Jakarta dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, di Kupang.

Perhatian Presiden Jokowi pada Provinsi NTT memang sangat besar, setelah dalam kampanye Pilpres 2014 Presiden Jokowi melihat secara langsung kondisi NTT yang serba kekurangan, sehingga sangat beralasan, kalau Presiden Jokowi hampir setiap tahun berkunjung ke Provinsi NTT dan melakukan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Bagaimana dengan Perayaan Ulang Tahun Provinsi NTT ke 59, apakah kondisi NTT yang serba minus itu, sudah mengalami perubahan kearah perbaikan yang signifikant, jawabannya tentu saja belum, karena pembangunan yang disebut-sebut untuk masyarakat, nyatanya belum dinikmati oleh masyarakat sebagai pihak yang menjadi target pembangunan.

Lalu siapa yang menikmati, yang menikmati adalah pejabat-pejabat itu dengan kroni-kroninya sebagai pelaku proyek pembangunan yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Ini semua terjadi karena NTT belum mampu melahirkan pemimpin fenomenal yang berkarakter mau mengabdi dan melayani kepentingan sebesar-besarnya bagi masyrakat NTT.

Perayaan Ulang Tahun yang dilakukan di tengah kemajuan pembangunan fisik di Kupang, Kota Provinsi NTT, hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang-orang kota di Provinsi dan Kabupaten, sementara mayoritas masyarakat di Desa belum dibangun kesadarannya untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan ketergantunganya pada lingkungan alam sekitarnya.

Masyarakat belum diberikan fasilitas memadai untuk menikmati hasil pembangunan yang hanya berpusat di Kota, bahkan masyarakat di desa-desa yang jumlahnya jauh lebih besar hanya bisa menatap dari jauh hasil-hasil pembangunan sebagai barang mewah di dalam etalase, tanpa pernah mereka nikmati.

Dengan demikian, Perayaan HUT Provinsi NTT yang dilakukan setiap tahun, sesungguhnya hanya bermakna memperingati kegagalan para pemimpin daerah, dalam mengelola APBN dan APBD secara tepat guna dan tepat sasaran. Kemasan dalam acara Perayaan HUT Provinsi NTT dari tahun ke tahun, selalu dipoles sedemikian rupa untuk menutup-nutupi kegagalan Pemerintah dan yang ditampilkan adalah sukses-sukses semu.

Ini adalah bagian dari politik tipu muslihat konyol yang sering dipertontonkan ke publik. Padahal HUT Provinsi NTT seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi dan koreksi secara total kegagalan pemimpin dalam membangun NTT,  bukan membungkus kegagalan pemimpin dengan pameran berbagai kesuksesan semu.

Beberapa kali kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, sesungguhnya signal bahwa Presiden Jokowi sudah melihat secara langsung Pemerintah Provinsi gagal melaksankan dan mendistribusikan hasil pembangunan secara adil, hingga ke desa-desa. Mayoritas masyarakat Desa di NTT belum mendapatkan akses untuk bisa menikmati hak-haknya atas pembangunan, karena memang masyarakat dibiarkan untuk tidak bangkit dari ketertinggalannya selama puluhan tahun.

Presiden Jokowi tahu bahwa mayoritas masyarakat NTT yang diam, belum disentuh oleh target pembangunan, sementara kejahatan korupsi melanda di hampir semua level pejabat dibiarkan, sehingga predikat sebagai salah satu Provinsi terkorup, melekat terus hingga sekarang.

Predikat Provinsi terkorup, minus dan defisit dalam berbagai bidang, sebagaimana terbukti dari hasil survei sejumlah lembaga survei, menempatkan NTT sebagai Provinsi dengan kejahatan Human Trafficking tertinggi, masyarakat kurang gizi, gizi buruk di kalangan balita (Stunting) yang tinggi, busung lapar dan kelaparan akut yang muncul saban tahun, narkoba, HIV, dan lain-lain, adalah potret buram kondisi NTT yang realistis.

Oleh karena itu, kunjungan Presiden Jokowi untuk pertama kali pada Ulang Tahun Provinsi NTT ke 56 bulan Desember 2014, sesungguhnya Presiden ingin dengarkan Laporan dan Informasi yang jujur atau sesungguhnya dari Gubernur NTT tentang kondisi NTT sebagaimana Presiden Jokowi sudah dengar dan lihat sendiri saat kampanye Pilpres tahun 2014.

Gubernur NTT boleh jadi telah salah mempersepsikan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ulang tahun Provinsi NTT ke-56 atau pada tanggal 20 Desember 2014 yang lalu dan beberapa kali kunjungan berikutnya, sebagai kunjungan yang bermakna sebuah apresiasi atas keberhasilan pembangunan di NTT, sementara Presiden Jokowi sendiri berkunjung ke NTT karena Presiden Jokowi tahu di NTT selalu terjadi pembelokan target pembangunan yang tidak ditujukan kepada Masyarakat Desa melainkan target pambangunan itu dibelokan hanya ditujukan untuk menguntungkan pejabat tertentu dan kroni-kroninya.

Namun demikian, Gubernur NTT Frans Lebu Raya berhasil membungkus kegagalannya selama dua periode membangun NTT dengan kemasan Informasi atau Laporan tentang keberhasilannya.

Dari banyak sumber, Presiden Jokowi tahu apa yang dilakukan oleh Pejabat Daerah di NTT. Tidak kurang dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak kurang dari 16 orang Kepala Daerah di NTT, tersangkut kasus hukum atau sedang menghadapi proses hukum pidana.

Bisa dibayangkan kalau saja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Para Bupati se-NTT, semuanya hadir pada setiap Presiden Jokowi berkunjung ke NTT, maka dapat dipastikan bahwa Presiden Jokowi dikelilingi oleh mayoritas Pejabat Daerah  dengan status “sedang bermasalah dengan hukum”, termasuk Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakilnya, Benny Litelnoni yang disebut-sebut tersangkut kasus dugaan korupsi.

Karena itu, hingga HUT Provinsi NTT ke-59-pun, Gubernur NTT tidak menjadikan peryaan Ulang Tahun Provonsi NTT sebagai momentum saling mendengarkan guna memperbaiki yang salah, untuk melakukan refleksi dan koreksi secara total kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari norma-norma Hukum, Moral dan Etika, terlebih-lebih kebijakan yang tidak bermakna bagi upaya memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat NTT, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan penegakan hukum dan lain-lain, tetapi hanya bermakna seremonial sesaat, membungkus kegagalan dengan sukses-sukses semu demi pencitraan Gubernur NTT.

 

(Penulis adalah Koordinator TPDI dan Advokat PERADI)

Komentar