oleh

Wilayah Kelola Rakyat Sebagai Strategi Kepentingan Warga Menghadapi Perubahan Iklim Di Pulau Kecil Dan Wilayah Ekologi Genting

-Opini-753 views

 

Oleh : Ony Mahardika

(Manajer Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil – WALHI)

 RADARNTT, Opini – Dampak perubahan iklim secara global terlah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, termasuk indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagi sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar terkena dampak negatif perubahaan iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap danmpak perubahaan iklim.

 Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), proses perubahaan iklim berjalan semakin cepat dan dampak-dampak perubahan iklim dirasakan semakin meluas pada berbagi aspek kehidupan masyarakat dan semakin nyata dirasakan oleh umat manusia diberbagai belahan bumi.

Dalam COP21 di Paris dibahas tentang kontribusi Negara dalam mengurangi emisi karbon yang dikenal dengan istilah Intended Nationally Determined Contributions (INDC) dimana masing – masing negara diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kontribusi yang akan diberikan dalam penurunan emisi karbon. Indonesia sendiri mematok target penurunan emisi sebesar 26% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

 Adapun adaptasi artinya adalah proses penyesuaian terhadap iklim yang aktual atau yang diprediksikan beserta dampaknya (IPCC, 2014). Adaptasi menjadi penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim terutama pada kelompok rentan. Ditambah lagi dari data BNPB terlihat bahwa sejak tahun 2008, frekuensi kejadian bencana di Indonesia yang berkaitan dengan perubahan iklim cenderung meningkat.

Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65% penduduk tinggal diwilayah pesisir, wilayah indonesia rentan terhadap perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob. Kenaikan muka air laut, selain menyebabkan dampak langsung berupa berkurangnya wilayah akibat tenggelamnya oleh air laut, rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencairan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dekat pantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antar pulau, serta rusak atau hilangnya obyek wisata pulau dan pesisir.

Kenaikan muka air laut akibat perubahaan iklim diproyeksikan mencapai 35-40 cm pada tahun 2050 dibandingkan secara relatif sejak tahun 2000. Kenaikan muka air laut tersebut akan mencapai 175 cm pada tahun 2100 dengan memperhitungkan faktor pencairan es di kutub Utara dan Selatan. Proyeksi kehilangan pada 2010 seluas 7.408 km2, pada 2050 seluas 30.120 km2 dan 90.260 km2 (Susandi et al. 2008).

Secara umum ada empat dampak perubahan iklim yaitu curah hujan, cuaca ekstrim, kenaikan suhu dan perubahan permukaan air laut. Dengan demikian, perubahan iklim dapat menimbulkan permasalahan serius seperti banjir rob, vektor penyakit dan kekeringan yang bisa berdampak terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin yang tidak mempunyai pengetahuan dan kapasitas untuk merespon dampak perubahan iklim.

Kondisi tersebut menuntut sebuah peta jalan sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi berbasis rakyat dan kearifan lokal yang berlaku dan tumbuh di masing-masing pesisir dan pulau-pulau kecil.

KRISIS PADA PESISIR & PULAU-PULAU KECIL

Penguasaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Aturan hukum yang memberikan ruang penguasaan bagi pemodal bisa terlihat pada undang-undang nomor 1 tahun 2014, pasal 26 A “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri” mengakibatkan sedikitnya 100 pulau-pulau kecil berhasil dikuasai diinvestasikan oleh swasta sejak tahun 2014-2019.

Dianulirnya kepentingan pengusaha terlihat jelas pada pasal 1 ayat 18 dalam Undang-Undang Nomor 27/ 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menjelaskan tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Namun pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 dan 33. Karena dengan memiliki sertifikat HP3, perseorangan atau badan hukum tertentu bisa mengapling wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan komersial selama 60 tahun. Seolah tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menguasai pulau-pulau kecil, HP3 diubah penyebutannya menjadi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan didalam undang-undang nomor 1 taun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lagi-lagi pasal itu untuk mempermudah berlangsungnya praktik privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Fakta “swastanisasi” pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga 2017 setidaknya tercatat usaha penguasaan pulau-pulau kecil oleh swasta yang terlacak pada wilayah NTT, NTB, Kepulauan Seribu, dan Lampung.

Model penguasaan akses terhadap pesisir lainnya ialah Reklamasi, model penguasaan tersebut berdampak hilangnya akses nelayan dan masyarakat pesisir terhadap wilayah penghidupannya, baik di pesisir ataupun di laut. Hingga saat ini tercatat 47 titik proyek reklamasi di seluruh Indonesia, yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, NTB, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua

 Ekspansi Perkebunan Monokultur serta Pertambangan

Dengan memperhatikan kerentanan sebuah wilayah, seharusnya tidak ada lagi kegiatan investasi rakus ruang di pulau-pulau kecil.  Kegiatan investasi seperti HPH, HTI, perkebunan skala besar, ataupun pertambangan,  akan menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat .

Salah satu dampaknya  adalah krisis air akibat hilangnya sumber-sumber air tawar bagi masyarakat. Hasil kajian FWI menunjukkan terdapat 2,97 Juta Ha lahan yang masih memiliki hutan alam dari 7,40 Juta Ha total daratan di pulau-pulau kecil seluruh Indonesia. Dari total luas daratan di pulau-pulau kecil, 1,3 juta Ha atau 18% telah dibebani oleh izin investasi berbasis lahan, seperti HPH, HTI, Perkebunan sawit, dan Pertambangan.

Ancaman terbaru bagi hutan alam dipulau-pulau kecil juga datang setelah Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan tentang arahan lokasi untuk HPH, HTI, dan RE melalui Surat Keputusan No. 5984/Menhut-II/BPRUK/2014.  Kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk konsesi perusahan seluas 0.85 juta Ha yang tersebar pada 242 pulau kecil di selurah Indonesia.

Air Bersih Sebagai Kebutuhan Dasar Masih Langka

Pengembangan dan pembangunan pulau kecil seringkali terkendala lantaran ketersediaan sumberdaya air yang sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti, tangkapan curah hujan yang terbatas pada luas pulau yang sempit dan jumlah simpanan dalam bentuk lensa air tanah yang sedikit pula. Selain itu, pulau-pulau kecil memiliki potensi kerusakan sumber daya air tanah akibat intrusi air laut serta pengaruh dampak perubahan iklim.

Sangat tidak adil jika rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil, yang jumlahnya sekitar 20% penduduk dari keseluruhan penduduk Indonesia itu tidak mendapat akses mudah dalam menikmati air bersih sedang mereka ikut berjuang dalam menjamin kebutuhan pangan nasional dan pembangunan nasional dengan sumber daya alam yang mereka miliki.

Dibatalkannya Undang-undang Sumberdaya Air 7/2004 tidak serta merta menghilangkan ancaman terhadap penguasaan hak air oleh swasta. Faktanya belum ada paying hukum yang membatasinya, sedangkan draft usulan RUU Sumberdaya Air yang saat ini berada di DPR belum melibatkan peran maksimal masyarakat sipil.

Insiasi Wilayah Kelola Rakyat

Solusi terhadap kerusakan ekologis harus meletakkan ekologi dan masyarakat sebagai subyek, memberikan akses terhadap rakyat bukan hanya persoalan ekonomi, keterikatan sosial dan kultur rakyat terhadap alam sebagai tempat tinggalnya, lebih memberikan kemungkinan besar untuk menjaga lingkungan dibandingkan memberikan akses terhadap pemodal besar, baik industri ekstraktif maupun perkebunan besar monokultur. Maka pengakuan terhadap Wilayah Kelola Rakyat menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi.

Dalam konteks taktis menuju Wilayah Kelola Rakyat, Presiden telah berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria sebagai jalan untuk mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program redistirbusi tanah 9 juta hektar. Namun, selama tiga tahun ini, tidak sampai 5% persen kebijakan tersebut direalisasikan. Ironisnya, selama tiga tahun berjalan terhitung sedikitnya 4.526.434 juta hektar lahan rakyat yang telah dirampas untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh rezim pemerintahan saat ini. Komitmen presiden lainnya ialah 12,7 juta hutan untuk rakyat. Baik TORA ataupun PS harusnya dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian hak wilayah kelola rakyat, menyelesaikan konflik, mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di kawasan perdesaan khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta menjawab tantangan perubahan iklim.

Diatas kertas, Hak-hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. Begitu juga dengan UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.

PENDEKATAN “HELP”

WALHI sebagai bagian dari Civil Society Forum on Climate Justice disingkat CSF, mengusung sebuah pendekatan yang dikenal dengan HELP, yang merupakan kepanjangan dari empat gagasan. Pertama, Human Safety/Security atau keselamatan/keamanan manusia, kedua, adalah ecological debt  payment atau pembayaran utang ekologis, ketiga, adalah land rights assurance atau jaminan hak atas tanah bagi rakyat, dan keempat, adalah sustainable production-consumption atau produksi dan konsumsi yang menjamin keberlanjutan keselamatan dan fungsi-fungsi vital ekologis.

Human Safety/Security atau keselamatan/keamanan manusia

UNDP memerinci human security dalam beberapa komponen sebagai berikut: (1) keamanan ekonomi (assured basic income); (2) keamanan pangan (physical and economic access to food); (3) keamanan kesehatan (relative freedom from disease and infection); (4) keamanan lingkungan (access to sanitary water supply, clean air and a non-degraded land system); (5) keamanan sosial (security for cultural identity); (6) keamanan individual (security from physical violence and threat); dan (7) keamanan politik (protection of basic human rights and freedom).

Berdasar konsep diatas maka human security terkait langsung dengan keamanan lingkungan, perlindungan ekosistem esensial dengan membatasi ijin baru (industry ekstraktif dan perkebunan monokultur) akan memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap masyarakat pada wilayah yang selama ini dikuasai oleh pemegang ijin.

Pembatasan ijin akan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan total bagi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembatasan tersebut tidak dibatasi waktu, melainkan oleh pencapaian yang jelas dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan moratorium ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang turut mencakup pemenuhan safeguards lingkungan dan sosial;

 Ecological debt  payment atau pembayaran utang ekologis

Hutang ekologis adalah hutang yang masih harus dibayar oleh negara-negara industri terhadap negara-negara Dunia Ketiga karena menjarah sumber daya, kerusakan lingkungan, dan pendudukan atas lingkungan hidup. Sayangnya kebijakan yang lahir justru memudahkan industry ekstraktif berkembang, sebut saja UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, termasuk kebijakan perpanjangan ekspor mineral mentah. Ironisnya solusi melalui program-program iklim justru berbasis hutang, seperti hutang dari JBIC, AFD, dan World Bank.

Dari sisi perlindungan terhadap lingkungan, sumber kehidupan dan penghidupan, Pemerintah harus memberikan kepastian keselamatan rakyat dari dampak perubahan iklim. Terutama sumber kehidupan rakyat.  Pendekatan yang digunakan harus melindungi struktur, pola, dan fungsi ruang, serta keanekaan sistem yang berlaku dalam masyarakat dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, yang pendekatan serta modelnya disesuaikan dengan karakteristik lokal,

 Land rights assurance atau jaminan hak atas tanah bagi rakyat,

Penguasaan dan pengelolaan tanah bagi masyarakat adat adalah bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan tanah merupakan simbol sosial dan bentuk eksistensi komunitas masyarakat. Sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah ini berbeda-beda di tiap daerah, merujuk pada adat-istiadat dan kebiasaan setempat. Melihat dari keragaman budaya masyarakat, sistem tenurial dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hak yang sifatnya memiliki dan menguasai, serta hak untuk mengelola. Pengakuan terhadap kearifan dan hak lokal/adat dengan : Terintegrasinya pengetahuan dan ketrampilan lokal dalam pola-pola pembangunan, Perlindungan kearifan tradisional dalam pengurangan emisi GRK dan adaptasi, Pengakuan ketrampilan/keahlian rakyat dalam mengelola sumber daya alam, Pengakuan wilayah kelola sumber daya alam rakyat, Kepastian wilayah kelola rakyat di darat dan laut, dan menjamin keberlangsungan hidup rakyat.

Sustainable production-consumption atau produksi dan konsumsi yang menjamin keberlanjutan keselamatan dan fungsi-fungsi vital ekologis.

 Konsumsi dan produksi sangat terkait dengan penggunaan energi, sayangnya penggunaan energi saat ini sebagian besar masih didominasi energi fosil. Pengembangan energi terbarukan harus memperhatikan : Mainstreaming/prioritas energi terbarukan yang bersih, aman, berkelanjutan, dan berkeadilan, Pilihan energi terbarukan harus berbasis pada kapasitas penyediaan setempat, Penggunaan energi terbarukan menjadi faktor utama dalam hal pengurangan emisi, Pemenuhan listrik dengan energi terbarukan untuk masyarakat Indonesia yang belum mendapat akses listrik untuk mewujudkan keadilan energi di Indonesia, Penghentian ketergantungan terhadap energi fosil terutama batubara dengan tingkat emisi terbesarnya, dan beralih ke energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan.(***)

 

Komentar