oleh

Hak Masyarakat NTT Lakukan Uji Publik SP3 POLDA NTT Untuk Marianus Sae

-Opini-1.696 views

Publik NTT sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan produk SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Polda NTT terhadap Marianus Sae, berhak menguji keabsahan SP3 itu melalui Praperadilan untuk memastikan apakah SP3 itu dikeluarkan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh KUHAP atau tidak.

Oleh karena itu, bagi masyarakat NTT yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya SP3 dimaksud, berhak menguji SP3 Polda NTT terhadap Marianus Sae dalam kasus Blokir Bandara Turelelo, Soa, melalui mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang. 

Sebagai pejabat publik, sebagai warga negara bahkan sebagai bakal calon Gubernur NTT, maka upaya hukum yang ditempuh untuk menguji integritas moral dan kejujuran termasuk aspek kepemimpinan Pejabat Publik dalam mengelola APBD, adalah yang terbaik dan tidak ada alasan atau kekuatan yang bisa menghalang-halangi upaya hukum dimaksud, termasuk oleh Marianus Sae dan Kapolda NTT.

Bagi Publik yang memiliki bukti keterlibatan seorang Bacalon dalam suatu Tindak Pidana, sebaiknya menggunakan saluran hukum yang tersedia secara lebih bertanggung jawab dan tidak berimpilikasi kepada fitnah. 

Laporkan ke aparat Penegak Hukum jika itu menyangkut aspek Tindak Pidana Umum dan/atau Khusus, gugat Perdata jika menyangkut konflik Privat atau ajukan Praperadilan bila menyangkut prosedure KUHAP dan bawa korbannya ke Aparat Penegak Hukum untuk melapor, jika itu menyangkut Delik Aduan.

Hentikan cara-cara tidak produktif yang mengarah kepada fitnah, selain tidak ada manfaatnya, juga hal itu bisa melahirkan tuntutan balik dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik atau Menyebarkan Informasi Bohong yang menyesatkan dan merugikan kepentingan umum melalui ITE yang diancaman dengan pidana penjara maksimum 6 tahun.

Terkait dengan Pilkada, Pemerintah sudah menyediakan beberapa Lembaga Hukum (Bawaslu, Gakumdu, PTTUN, MK, DKPP), untuk memproses hukum setiap pelanggaran Pidana, pelanggaran Administratif, pelanggaran Etika bahkan Hasil Pilkada, bagi Paslon dan Timses, selama proses Pilkada hingga Penghitungan Hasil Pilkada ditetapkan.

Namun demikian Pemerintah tidak menutup pintu bagi proses hukum terhadap Perbuatan Pidana di luar soal Pilkada, terkait dengan “perilaku hukum” seseorang Bacalon Gubernur/Bupati ketika akan mengikuti kontestasi pilkada, sebagai bagian dari proses uji publik yang menjadi hak Masyarakat. 

Banyak pihak mengaku memiliki informasi dan bukti-bukti hukum terkait perilaku masa lalu bakal calon Gubernur dan Bupati, namun informasi yang dimilikinya itu dihabiskan hanya untuk konsumsi berita di medsos yang melahirkan komentar bermuatan fitnah, berita bohong dan lain-lain, yang mengarah kepada Tindak Pidana menurut UU ITE.

Karena itu kepada anggota masyarakat NTT atau siapapun sekiranya memiliki informasi dan bukti-bukti tentang perilaku menyimpang (rekam jejak buruk) para Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTT di masa lalu maupun pada saat ini, supaya melaporkan kepada Polri dan/atau Kejaksaan, untuk diproses hukum guna melahirkan seorang pemimpin NTT yang sesuai dengan harapan masyarakat.

KAPOLDA NTT, harus menggaransi bahwa aparatnya mampu bertindak profesional, transparan dan akuntabel terhadap semua Laporan Masyarakat, agar dengan garansi itu partisipasi masyarakat dalam bentuk (Laporan/Pengaduan) dapat bermanfaat untuk ikut melahirkan Gubernur NTT “berkelas”.

Laporan Masyarakat merupakan bagian dari Informasi Publik, sekaligus Hak atas Pelayanan Publik yang harus diberikan, mengingat soal Pelayanan Publik merupakan sektor yang paling sial dialami oleh mayarakat NTT, sehingga bukan saja merugikan Polri dan Masyarakat yang melapor tetapi juga Terlapornya. 

Kasus Blokir Bandara Turelelo, Soa merupakan salah satu contoh konkrit, dimana proses hukum berjalan lamban, tidak transparan dan melahirkan sikap saling tuduh antara Masyarakat, Polri dan Terlapor, meskipun akhirnya Polda NTT berhasil membuktikan kinerjanya dengan membawa kasus Bandara Turelelo, Soa ke Pengadilan hingga Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2016 yang menjadi HAK MASYARAKAT NTT LAKUKAN UJI PUBLIK SP3 POLDA NTT UNTUK MARIANUS SAE.

Publik NTT sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan produk SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Polda NTT terhadap Marianus Sae, berhak menguji keabsahan SP3 itu melalui Praperadilan untuk memastikan apakah SP3 itu dikeluarkan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh KUHAP atau tidak.

Oleh karena itu, bagi masyarakat NTT yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya SP3 dimaksud, berhak menguji SP3 Polda NTT terhadap Marianus Sae dalam kasus Blokir Bandara Turelelo, Soa, melalui mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang. 

Sebagai pejabat publik, sebagai warga negara bahkan sebagai bakal calon Gubernur NTT, maka upaya hukum yang ditempuh untuk menguji integritas moral dan kejujuran termasuk aspek kepemimpinan Pejabat Publik dalam mengelola APBD, adalah yang terbaik dan tidak alasan atau kekuatan yang bisa menghalang-halangi upaya hukum dimaksud, termasuk oleh Marianus Sae dan Kapolda NTT.

Bagi Publik yang memiliki bukti keterlibatan seorang Bacalon dalam suatu Tindak Pidana, sebaiknya menggunakan saluran hukum yang tersedia secara lebih bertanggung jawab dan tidak berimpilikasi kepada fitnah. 

Laporkan ke aparat Penegak Hukum jika itu menyangkut aspek Tindak Pidana Umum dan/atau Khusus, gugat Perdata jika menyangkut konflik Privat atau ajukan Praperadilan bila menyangkut prosedure KUHAP dan bawa korbannya ke Aparat Penegak Hukum untuk melapor, jika itu menyangkut Delik Aduan.

Hentikan cara-cara tidak produktif yang mengarah kepada fitnah, selain tidak ada manfaatnya, juga hal itu bisa melahirkan tuntutan balik dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik atau Menyebarkan Informasi Bohong yang menyesatkan dan merugikan kepentingan umum melalui ITE yang diancaman dengan pidana penjara maksimum 6 tahun.

Terkait dengan Pilkada, Pemerintah sudah menyediakan beberapa Lembaga Hukum (Bawaslu, Gakumdu, PTTUN, MK, DKPP), untuk memproses hukum setiap pelanggaran Pidana, pelanggaran Administratif, pelanggaran Etika bahkan Hasil Pilkada, bagi Paslon dan Timses, selama proses Pilkada hingga Penghitungan Hasil Pilkada ditetapkan.

Namun demikian Pemerintah tidak menutup pintu bagi proses hukum terhadap Perbuatan Pidana di luar soal Pilkada, terkait dengan “perilaku hukum” seseorang Bacalon Gubernur/Bupati ketika akan mengikuti kontestasi pilkada, sebagai bagian dari proses uji publik yang menjadi hak Masyarakat. 

Banyak pihak mengaku memiliki informasi dan bukti-bukti hukum terkait perilaku masa lalu bakal calon Gubernur dan Bupati, namun informasi yang dimilikinya itu dihabiskan hanya untuk konsumsi berita di medsos yang melahirkan komentar bermuatan fitnah, berita bohong dll, yang mengarah kepada Tindak Pidana menurut UU ITE.

Karena itu kepada anggota masyarakat NTT atau siapapun sekiranya memiliki informasi dan bukti-bukti tentang perilaku menyimpang (rekam jejak buruk) para Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTT di masa lalu maupun pada saat ini, supaya melaporkan kepada Polri dan/atau Kejaksaan, untuk diproses hukum guna melahirkan seorang pemimpin NTT yang sesuai dengan harapan masyarakat.

KAPOLDA NTT, harus menggaransi bahwa aparatnya mampu bertindak profesional, transparan dan akuntabel terhadap semua Laporan Masyarakat, agar dengan garansi itu partisipasi masyarakat dalam bentuk (Laporan/Pengaduan) dapat bermanfaat untuk ikut melahirkan Gubernur NTT “berkelas”.

Laporan Masyarakat merupakan bagian dari Informasi Publik, sekaligus Hak atas Pelayanan Publik yang harus diberikan, mengingat soal Pelayanan Publik merupakan sektor yang paling sial dialami oleh mayarakat NTT, sehingga bukan saja merugikan Polri dan Masyarakat yang melapor tetapi juga Terlapornya. 

Kasus Blokir Bandara Turelelo, Soa merupakan salah satu contoh konkrit, dimana proses hukum berjalan lamban, tidak transparan dan melahirkan sikap saling tuduh antara Masyarakat, Polri dan Terlapor, meskipun akhirnya Polda NTT berhasil membuktikan kinerjanya dengan membawa kasus Bandara Turelelo, Soa ke Pengadilan hingga Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2016 yang mememberikan Kepastian Hukum.

(Penulis adalah Koordinator TPDI & Advokat PERADI)

Komentar

Jangan Lewatkan