oleh

Kapolda NTT SP3 Kasus Pemblokiran Bandara Soa Terhadap Marianus Sae Sebagai Langkah Tepat

-Opini-1.752 views

Penjelasan Kapolda NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso sebagaimana dilansir oleh beberapa media lokal NTT (Poskupang.com, Rabu 27 Desember 2017), dengan judul berita bahwa kasus dugaan Tindak Pidana Pemblokiran Bandara Turelelu Soa yang dituduhkan terhadap Sdr. Marianus Sae, Bupati Ngada yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2013, telah dihentikan Penyidikannya atau di SP3-kan, sekaligus menjawab tanda tanya publik dan memastikan bahwa Bupati Ngada Marianus Sae tidak terlibat dan karena itu tidak  dapat dimintakan pertangung jawaban pidana.

Meskipun demikian Publik berhak menilai penjelasan Kapolda NTT dan kedudukan Marianus Sae dalam kasus ini.

Penjelasan Kapolda NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso sebagai penjelasan yang tepat waktu dan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban Polda NTT kepada publik, berdasarkan alasan normatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP dan didukung dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/PID.SUS/2016 a/n. Tedakwa Adrianus Neke dan kawan-kawan, dan Putusan Mahkamah Agubg RI No. 11 K/PID.SUS/2016 a/n. Terdakwa Henderikus Wake dan Yohanes Wado yang telah berkekuatan hukum tetap, atas seluruh pelaku yang terbukti terlibat.

Alasan normatif untuk mengeluarkan SP3 atas Marianus Sae menurut pasal 109 ayat (2) KUHAP, adalah, tidak terdapat cukup bukti, diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana No. 11 K/PID.SUS/2016, a/n. Terdakwa Henderikus Wake yang telah menjatuhkan vonis penjara sebanyak 1 tahun 6 bulan penjara dan Yohanes Wado dengan pidana penjara, 1 tahun.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI No. : 10 K/PID.SUS/2016, a/n. Terdakwa Adrianus Neke dkk. telah divonis dengan pidana penjara masing-masing sebanyak 6 bulan penjara, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan.

Kasus blokir Bandara Turelelo Soa, pertama disidik oleh Penyidik Polda NTT pada akhir tahun 2013 dan oleh Direskrimum Polda NTT dihentikan Penyidikannya, kemudian dengan Surat Kapolda NTT No. : B/846/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, diserahkan Penyelidikan dan Penyidikannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Perhubungan.

Karena berdasarkan hasil Penyelidikan Polda NTT, para pelaku yang diduga terlibat Tindak Pidana Blokir Bandara Turelelo, adalah berstatus PNS Kabupaten Ngada, sehingga kewenangan untuk Penyelidikan dan Penyidikan termasuk dalam wilayah kekuasaan Penyidik PPNS sesuai dengan ketentuan KUHAP.

PPNS Kementerian Perhubungan berdasarkan Penyidikan dibawah koordinasi Polda NTT berhasil membawa kasus dugaan Tindak Pidana Pemblokiran Bandara Turelelu, Soa dengan pasal Kejahatan Penerbangan sesuai ketentuan pasal 421 ayat (2) UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan.

Berdasarkan Tuntutan Jaksa dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 11K/PID.SUS/2016,  a/n. Terdakwa Henderikus Wake dan Yohanes Mado dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 10 K/PID.SUS/2016, a/n. Terdakwa Adrianus Neke dkk. yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan, memberi makna telah ada kepastian hukum dalam perkara ini. 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa  kasus Tindak Pidana Pemblokiran Bandara Turelelu, Soa, Kabupaten Ngada yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2013, Sdr. Marianus Sae, Bupati Kabupaten Ngada, tidak berada pada posisi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Karena keterangan Terdakwa dan juga Saksi Sdr. Henderikus Wake di dalam persidangan dengan tegas menyatakan bahwa “Saksi Henderikus Wake merupakan pihak yang mempunyai inisiatif melakukan Pemblokiran Bandara Turlelo Soa, karena Marianus Sae tidak dapat tiket pulang ke Bajawa tanggal 21 Desember 2013 itu”.

Oleh karena itu, Marianus Sae hanya sebagai Saksi yang dimintai Keterangan oleh PPNS Kementerian Perhubungan dan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bajawa. Dengan demikian kasus Tindak Pidana Blokir Bandara Turelelu Soa harus dipandang sebagai telah selesai sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Tuntutan Rasa Keadilan Publik.

Dimana Bupati Ngada, Marianus Sae tidak berada pada posisi hukum sebagai orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana oleh aparat Penegak Hukum, karena tidak ditemukan bukti tentang perintah via HP ke Sdr. Henderikus Wake.

(Penulis, Koordinator TPDI & Advokat PERADI)

Komentar

Jangan Lewatkan