oleh

Ketika Pilkada Tersandung Korupsi dan Isu SARA

-Opini-3 Dilihat

Hiruk pikuk pilkada semakin terasa di seantero negeri ini. Tak ketinggalan pula provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sedang dalam proses kontestasi Pilkada Gubernur (Pilgub) dan Pilkada Bupati (Pilbup) di sepuluh kabupaten.

Ibarat sebuah permainan bola, masing-masing supporter mengelu-elukan jagoannya. Tak perduli apakah jagoannya akan menang ataupun kalah dalam pertarungan kelak.

Suhu politik kian panas tatkala salah satu peserta kontestasi terjerat dalam OTT KPK. Maka muncullah praduga dan isu miring bahwa ini sebagai bagian dari strategi lawan dalam menjegal lawan politiknya.

Namun kalau dilihat dari bukti permulaan yang disampaikan KPK, sepertinya MS sudah lama berada dalam incaran KPK. Kebetulan OTT terjadi sehari menjelang penetapan oleh KPU. Maka analisa fakta sebagai bagian dari permainan lawan politik bisa mendapatkan legitimasinya.

Dan tidak tanggung-tanggung karena ternyata ada 3 calon yang tersandung karena mendapatkan status tersangka dari KPK, yakni selain NTT, ada juga dari Subang dan Jombang. Namun sepertinya dari NTT yang paling banyak memberikan reaksi beragam dan cukup miris mengenai status tersangka yang dikenakan oleh KPK.

Pada titik ini, OTT KPK bisa diperdebatkan dan pilihan paling tepatnya bisa dipraperadilankan. Dan ini adalah langkah hukum yang paling dimungkinkan daripada membangun argumentasi tanpa dalil yang hanya membingungkan masyarakat umum.

Seharusnya masyarakat NTT bersyukur dengan peristiwa ini karena NTT yang dikenal sebagai propinsi termiskin dan terkorup diingatkan secara dini untuk tidak memilih pemimpin yang menuntun untuk terjebak ke dalam jurang korupsi yang lebih dalam.

Melihat konstelasi politik yang sedang berkembang beberapa waktu terakhir, nampaknya kita perlu mewaspadai permainan politik yang pernah terjadi di DKI. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pilkada DKI yang baru berlalu, isu agama dan peran kelompok radikal sangat dominan.

Untuk itu kewaspadaan kita akan penyusupan kelompok radikal dalam proses kontestasi adalah sebuah sikap bijak. Hal ini karena NTT dikenal sebagai Nusa Teladan Toleransi. Janganlah bangunan persaudaraan kita menjadi berantakan karena kepentingan politik sesaat.

Perlu disadari bahwa siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur, ia menjadi gubernur untuk semua suku dan agama. Ia bukannya gubernur untuk agama atau suku tertentu. Hal ini karena bila gubernur sebagai representasi suku atau agama tertentu maka ia adalah seorang kepala suku atau pimpinan lembaga agama.

Faktanya gubernur selama ini selalu mempresentasikan semua golongan dan kelompok. Maka jualan SARA dalam proses kontestasi sebetulnya hanyalah sebuah tipuan yang telah lama basi. Bukankah demikian logikanya?

Komentar

Jangan Lewatkan