oleh

KPK Segera Panggil SBY Sebagai Saksi Terkait Kesaksian Mirwan Amir dan Dugaan Jatah 150 M Untuk Partai Demokrat

-Opini-1.393 views

RADARNTT, Jakarta – Pengakuan Mantan Politisi Partai Demokrat,  Mirwan Amir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Setya Novanto, bahwa dirinya selaku Angota DPR RI dan Wakil Ketua Banggar pernah meminta kepada Presiden SBY untuk menghentikan proyek nasional pengadaan e-KTP karena bermasalah, namun permintaannya itu ditolak oleh SBY, adalah sebagai pernyataan yang sangat memiliki arti penting dalam membantu KPK mengungkap tuntas siapapun yang diduga terlibat dalam proyek nasional pengadaan e-KTP.

Apalagi pernyataan Mirwan Amir itu adalah pernyataan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sebagai Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam kapasitas dirinya sebagai Saksi untuk Terdakwa Setya Novanto.

Sebagai keterangan seorang Saksi yang diberikan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi Mirwan Amir, mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat, karena apa-apa yang disampaikan Mirwan Amir dalam persidangan itu adalah merupakan apa yang Ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan Ia alami sendiri (tidak boleh dikarang atau berdasarkan informasi yang ia dengar dari cerita orang lain/testimonium de auditu) dan memiliki konsekuensi hukum sehingga tidak boleh dianggap sebagai saksi palsu.

Oleh karena itu, Partai Demokrat harus mendorong KPK memanggil SBY untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam penyidikan kasus e-KTP untuk mengungkap peran pihak lain yang hingga saat ini belum diungkap tuntas oleh KPK dan para Terdakwa lainnya yang sudah lebih dahulu diproses, juga terkait jatah Demokrat Rp. 150 Miliar.

Keterangan Saksi Mirwan Amir bahwa dirinya pernah meminta kepada SBY yang pada waktu itu adalah sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sedangkan Mirwan Amir saat itu adalah sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menjabat Wakil Ketua Banggar, harus dipandang secara positif sebagai sikap yang berani dan jujur, terlebih-terlebih karena terdapat fakta lain yang sudah diungkap lebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa Andi Narogong dalam perkara dugaan korupsi proyek nasional e-KTP,  bahwasanya Partai Demokrat mendapatkan jatah dari uang dugaan korupsi e-KTP,  sebanyak Rp. 150 Miliar rupiah disamping Partai-Partai lainnya.

KPK harus didukung untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi proyek nasional e-KTP ini pada bagian hulu dari korupsi, karena pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Surat Dakwaan Jaksa terhadap beberapa Terdakwa, dengan tegas menguraikan jumlah uang negara yang diduga dikorupsi dan kemana saja aliran dana korupsi itu diberikan dan besaran jumlah yang diberikan kepada pihak-pihak yang berperan, termasuk untuk Partai Demokrat mendapat jatah Rp. 150 miliar.

Oleh karena hingga saat ini tidak ada satupun pimpinan Partai Politik yang membantah atau mengiyakan, sementara terdapat fakta hukum bahwa SBY menolak membatalkan proyek nasional e-KTP meskipun sudah diberitahukan oleh Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Mirwan Amir.

Antara kesaksian Mirwan Amir dibawah sumpah dalam perkara atas nama Terdakwa Setya Novanto dan Isi Surat Dakwaan dalam perkara terkait atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto dan perkara Andi Narogong di satu pihak dan nyanyian Nazaruddin di pihak yang lain, terdapat persesuaian antara fakta dan peristiwa yang disajikan yaitu bahwa proyek nasional e-KTP ini adalah proyek pemerintahan Presiden SBY yang ketika itu dikelola oleh Kementeria  Dalam Negeri RI, sementara itu di DPR RI proyek ini dikawal oleh Ketua Fraksi Golkar dan Ketua Fraksi Demokrat, sementara ada fakta hukum yang sudah diungkap oleh KPK, bahwa Partai Demokrat mendapatkan jatah sebesar Rp. 150 Miliar.

Karena itu tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memanggil SBY untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara korupsi e-KTP ini guna memperkuat persangkaan dimaksud.

(Penulis, Koordinator TPDI dan Advokat PERADI)

Komentar