oleh

Mempercepat Program Perhutanan Sosial sebagai Strategi Kerja Memperluas Wilayah Kelola Rakyat

-Opini-1.386 views

Oleh : R. Yando Zakaria

 

Selasa, (14/03/17) Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Pertemuan ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Termasuk upaya menyelesaikan kesenjangan yang ada melalui reforma agraria.

Presiden Jokowi memang telah menetapkan reforma agraria sebagai program prioritasnya. Target program akan dicapai melalui dua skema. Pertama melalui skema  legislasi  dan  redistribusi  lahan  (seluas  9  juta  ha),  dan  kedua  melalui pelaksanaan program perhutanan  sosial (seluas 12,7 juta ha).

Program perhutanan sosial akan dilakukan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai negara kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (PS). Peraturan ini menegaskan bahwa PS adalah “sistem pengelolaan  hutan  lestari  yang  dilakukan  dalam  kawasan  hutan  negara  atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,  Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Melalui kebijakan ini Pemerintah ingin (a) menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi asset  sumberdaya hutan; (b) menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan; dan (c) mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Tentu terlalu awal untuk mengevaluasi capaian kebijakan yang baru berjalan setahun ini. Namun, sebagai wujud mutakhir dari program yang berupaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang sudah berjalan sejak awal tahun 1980-an, atau telah berlangsung lebih dari 35 tahun itu, maka tetap terbuka kesempatan untuk menguji kebijakan baru itu: apakah dapat mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan ini berdasarkan pengalaman pelaksanaan yang ada selama ini.

Bagaimana prospek pelaksanannya di tingkat lapangan? Langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program  itu. Apa peran pemerintah Pusat, Kabupaten, dan Desa yang perlu disnergikan?

Kendala Pencapaian

Menurut Wiratno (2016), target PS Pemerintah itu setara 10% dari keseluruhan kawasan hutan negara). Kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti saat ini, merujuk data 2010-2014 dan pada 2015-Juli 2016, nyatanya  Pemerintah  hanya  mampu  menyerahkan  hak  kelola  dan/atau  izin seluas 200.000-300.000 hektar/tahun. Artinya, target rata-rata 2,5 juta hektar/ tahun pada periode 2015-2019 sudah pasti tidak akan tercapai.

Belum lagi hambatan pendanaan program. Namun, menurut Dr. Mubariq Ahmad, seorang ekonom senior cum praktisi dunia PS, sebenarnya pemerintah punya banyak sekali dana untuk kegiatan dengan tema PS ini. Sayangnya dana itu dikelola dalam kapling-kapling kecil dan dikuasai raja-raja kecil yang hasilnya kecil  juga. Menurutnya, perlu  dilakukan  konsolidasi  program  dan  dananya disatukan dalam satu sistem pengendalian.

Oleh sebab itu, catatan yang dikemukakan Wiratno tentang perlunya struktur kelembagaan, regulasi, dana, dan kekuatan jaringan kerja multipihak untuk ditinjau ulang harus mendapat perhatian yang serius.

Kendala lain dari rendahnya realisasi program PS adalah panjangnya rantai perizinan. Dari tingkat kelompok tani hutan hingga menteri! Walaupun ada pengecualian pada pada provinsi yang telah memasukkan PS dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur  tentang PS dan memiliki anggaran dalam dalam APBD.

Di samping menghadapi kendala dari atas, program reforma agrarian, khususnya yang melalui jalur perhutanan sosial, juga menghadapi kendala dari bawah. Lambannya realisasi pemberian izin juga berpangkal dari sedikitnya kelompok masyarakat–dan desa–yang mampu dan siap mengajukan permohonan sebagai penyelenggara salah satu skema Perhutanan Sosial itu.

Beberapa masalah yang tercatat adalah kurangnya sosialisasi kebijakan Perhutanan Sosial pada level masyarakat dan desa, sehingga inisiatif usulan dari masyarakat dan desa mustahil di harapkan; dan masih diperlukannya pendampingan kepada masyarakat dan desa tentang rencana kelola hutan serta hal teknis lainnya. Untuk mengatasi persoalan ini peran pemerintah kabupaten dan desa perlu dioptimalkan.

Memangkas Proses Izin dan Peran KPH

Adanya  pengecualian  pemberian  izin  yang  diberikan  kepada Gubernur sebenarnya mengindikasikan adanya kemungkinan pendelegasian kewenangan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Bahkan bukannya tidak mungkin hingga unit pemerintahan yang paling bahwa (dalam sektor kehutanan). Hal ini sebenarnya sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kendala perizinan yang dihadapi program perhutanan sosial selama  ini  mengindikasikan bahwa strategi devolusi kekuasaan merupakan suatu keniscayaan.

Oleh sebab itu, alih-alih sekedar sebagai pengecualian, pendelegasian kewenangan kepada provinsi cq. gubernur ini justru dapat diperkuat posisinya sebagai pilihan utama untuk menggantikan posisi Pusat cq. Menteri LHK. Dalam praktiknya, proses penerbitan hak pengelolaan dan/atau izin itu bisa didelegasikan kepada Dinas Kehutanan, misalnya. Dengan demikian peran Pusat cq. Menteri LHK betul-betul berfungsi pada tingkat penyusunan kebijakan dan pengendalian  kegiatan  di  tingkat  lapangan.  Antara  lain,  kebijakan  tentang kawasan hutan yang dapat dialokasikan.

Dalam satu dasa warsa terakhir, untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan, keseluruhan kawasan hutan di Indonesia telah terbagi habis ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Kementerian Kehutanan, 2011). Maka, dalam rangka mempercepat proses perizinan, bukan tidak mungkin persetujuan atas permohonan hak dan izin pengusahaan PS dikeluarkan oleh pimpinan KPH.

Bahwa saat ini KPH masih belum memiliki kapasitas dan bermasalah, itu soal lain lagi. Kondisi itu tidak lain akibat dari kebijakan tentang KPH selama ini itu sendiri. Artinya, jika memang KPH yang akan menerima pendelegasian kewenangan persetujuan hak dan/atau izin PS itu, tentu ada sejumlah perubahan kebijakan tentang keberadaan KPH yang harus dilakukan.

Pilihan ini menjadi masuk akal karena toh KPH memang sejak dari awal diasumsikan sudah dapat menentukan ruang kelola dan mampu memahami karekater masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat calon pengelola PS.

Ingin dikatakan di sini, sebagaimana dikemukakan Prof. Hariadi Kartodohardjo, Guru Besar Institute Pertanian Bogor, sejatinya di mana kewenangan pemberian hak dan/atau izin itu akan diletakkan bukanlah soal substantif dalam menuju pengelolaan hutan yang legal dan legitimate. Melainkan merupakan ekspresi dari perebutan kesempatan untuk menjadikan proses persetujuan Perhutanan Sosial sebagai ajang transaksional ekonomi rente.7

UU Desa dan Konflik Tenurial

Dipenghujung tahun lalu Presiden memang telah menyerahkan surat keputusan tentang pengakuan hutan adat pada 9 komunitas masyarakat adat. Luas hutan yang diserahkan itu sekitar 13.500 ha, yang akan dinimati oleh sekitar 5000 keluarga. Pada masa sebelumnya, khususnya sejak reformasi 1998, sudah ada pula pengakuan pada hutan adat seluas 15.000 ha.

Apakah ini cara penyelesain persoalan yang tepat dan cepat? Jelas tidak. Pada tahun 2014 saja, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya terjadi 472 konflik agraria dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).

Belum lagi, pada masa Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong II pernah disebutkan bahwa dari sekitar 74.000 desa ada 33.000-an desa yang batas wilayahnya tumpang-tindih dengan kawasan hutan.

Sementara itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (2) butir j., disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu, pada Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa Aset Desa, antara lain berupa hutan milik desa.

Merujuk pada dua pengaturan ini maka, dalam rangka menyelesaikan konflik tata batas atara desa dan kawasan hutan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan, Pemerintah bisa mempercepat pelaksanaan PS. Khususnya dalam bentuk program hutan desa dan juga hutan adat  melalui penetapan desa adat yang masih terancam mandul (Zakaria, 2015).

Kecuali dapat mencapai target progam, cara ini sekaligus juga akan mempercepat pelaksanaan program perhutanan sosial itu sendiri dan sekaligus menyelesaikan konflik tata batas desa dan hutan.

Andai saja untuk 33.000 desa yang memiliki konflik tata batas itu dapat dialokasikan 100 ha saja, maka pelaksanaan  program  hutan  desa  ini  akan mampu direalisasikan pada 3.300.000 ha, atau sekitar 25% dari target program perhutanan sosial secara keseluruhan. Jika masing-masing dialokasikan 1000 ha, maka realisasi reforma agraria akan menjadi dua kali lipat dari target. Apalagi jika ada political will merealisasikan nomenklatur desa adat versi UU Desa.

Kasus Merangin

Di Kabupaten Merangin, Jambi, terdapat 205 desa yang dihuni oleh 365 ribu jiwa. Di antaranya terdapat 17 desa sebagai penyelenggara program Perhutanan Sosial dengan luas + 45.000 hektar. Angka ini tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Jambi. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika pada tahun 2014 kabupaten Merangin memperoleh indeks tertinggi tata kelola hutan se Propinsi Jambi.

Meski begitu, ketujuhbelas lokasi Perhutanan Sosial itu menghadapi sejumlah permasalahan yang jika tidak diatasi dapat menghambat pencapaian tujuan program Perhutanan Sosial.

Sebagai contoh, Hutan Desa dan Hutan Adat di Kecamatan Muara Siau dan Pangkalan Jambu masih belum dapat beroperasi penuh karena belum keluarnya izin pengelolaan hutan desa (IUPHD). Persoalan lain, belum optimalnya rencana pengelolaan potensi Hutan Desa dan Adat bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan. Potensi buah kepayang belum dimaksimalkan pengolahannya. Padahal buah ini dapat diolah menjadi virgin oil yang memiliki manfaat bagi perkembangan otak anak.

Strategi Kerja Tingkat Desa

Ada tiga strategi yang dapat dijalankan untuk memperkuat inisiatif perhutana sosial di tingkat lapangan. Pertama, mengintegrasikan pengelolaan Hutan Desa dan Adat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kedua, mengoptimalkan pengolahan potensi yang ada menjadi produk yang memiliki nilai jual (seperti kasus buah kepayang (pangium edule), kopi, dan jahe misalnya). Ketiga, melakukan restorasi lahan.

Ketiga strategi tersebut pada muaranya adalah menjadikan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan. Termasuk upaya untuk penyelamatan lingkungan. Dengan begitu, pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin merupakan bagian dari kategori pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks penggunaan anggaran desa maka penyelenggaraan Perhutanan Sosial juga dapat dimasukkan dalam prioritas pembangunan dan masuk ke dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).

Stretegi kerja yang demikian itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 pasal 9 tentang Bidang Pembangunan Desa, yang antara lain disebutkan dalam pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Dalam pasal 14, disebutkan pula bahwa pembangunan Desa juga meliputi fasilitasi pembentukan kelompok tani.

Artinya, Desa sangat berpeluang untuk mengambil posisi sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara berkelanjutan melalui alat yang disebut Perhutanan Sosial itu.

Peran Pemerintah Kabupaten

Masalahnya kemudian adalah masih ada keragu-raguan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang Perhutanan Sosial sebagai upaya memperbesar aset Desa. Pemerintah Desa saat ini belum melihat hutan yang senyatanya terbagi habis dalam wilayah administrasi Desa, sebagai aset desa.

Situasi yang demikian itu merupakan buah dari pemisahan antara Desa dan Hutan yang terjadi sejak jaman kolonial Belanda. Keragu-raguan itu juga ditopang oleh kebaruan kewenangan Desa yang terbuka luas oleh UU Desa yang baru. Belum semua Pemerintah Desa memahami kewenangannya yang baru itu.

Selain itu, rendahnya kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan pengelolaan hutan masih menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, sesuai tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kabupaten harus turun tangan untuk menjadikan pemerintah desa dan masyarakat mampu mengelola hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang  Perhutanan  Sosial  menyatakan  bahwa  “Pemerintah  dan  pemerintah daerh memfasilitasi Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Kehutanan (Pasal 61 ayat 1)”. “Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar” (Pasal 61 ayat 2).

Amanat  tersebut  tentu  sejalan  dengan  peran  Pemerintah  Kabupaten sebagaimana diatur dalam Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Antara lain dinyatakan bahwa, dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan Penataan Desa; Fasilitasi kerjasama antar Desa  dalam  satu  Kabupaten;  Pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jajaran pemerintah di atas Pemerintah Desa berkewajiban membina dan mengawasi (ps. 112 UU Desa). Secara spesifik Pasal 115 UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Salah satu wujudnya adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; dan melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Program Perhutanan Sosial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa jelas merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU Desa, Pasal 78 ayat 1).

Dengan argumentasi hukum tersebut di atas, maka Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu ragu untuk turut mendukung lancarnya program perhutanan sosial yang menjadi prioritas Presiden Jokowi ini. Dukungan  itu dapat berupa kebijakan yang mengarahkan penggunaan sumberdaya pemerintah kabupaten, termasuk pengerahan birokrasi (satuan kerja pemerintah daerah/SKPD) dan keuangan daerah. Termasuk himbauan pada pemerintah desa untuk secara sungguh-sungguh memanfaatkan perluang yang terbuka ini.

Dengan peran Pemerintah Kabupaten yang demikian itu maka aspirasi masyarakat  desa  yang  ingin  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  sekaligus melestarikan hutan dapat segera terwujud. ***

 

(Penulis adalah Antropolog dan Peneliti pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta)

Komentar

Jangan Lewatkan