oleh

Politik Primordial Megawati, Menambah Jeritan Orang Batak Tapanuli Paceklik Gubernur Sumut Puluhan Tahun!

-Opini-954 views

Pasca penetapan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut), oleh DPP PDIP yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2018. Beredar informasi bahwa Ketua Umum Megawati Sukarno Putri pernah mengatakan “Djarot dikirim ke Sumut karena disana banyak orang Jawa”.

Apabila pernyataan ini benar keluar dari mulut Megawati, maka mulai detik ini, seorang figur politik nasional yang saya kagumi selama ini, langsung dicoret dan dikeluarkan dari lubuk hati saya.

Karena pernyataan yang diucap tokoh sekelas Megawati, sebenarnya sedang menegaskan politik primordialisme yang cenderung seperti politik penjajahan atas dasar bingkai demokrasi yang berbasis satu orang, satu suara, satu nilai (One men, One vote, One value) yang dirancang dalam sistem pemilu kita.

Cara pandang politik Megawati ini ternyata menabrak pakem politik kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang selama ini justru PDIP menyatakan diri sebagai simbol pluralitas dan pengawal Pancasila.

Ternyata cara eksklusifisme yang naif dan cenderung rendahan hanya karena mempertimbangkan suku Jawa lantas menempatkan Djarot Saiful Hidayat yang bukan siapa-siapa di Sumut sebagai calon gubernur. Berarti ibu Megawati menghancurkan dan membahayakan bagi politik kebangsaan Indonesia.

Pertanyaannya, apakah Megawati sadar dan mengerti kalau orang Batak Tapanuli puluhan tahun paceklik menjadi Gubernur di Sumut, di kampung halamannya sendiri? Apakah Ibu Megawati tahu bahwa Edy Rahmayadi itu Orang Jawa yang asli Sumatera Utara?

Sikap dan karakter seperti itu ternyata bisa diduga Megawati tidak pernah melibatkan putra daerah Sumut yang ada di PDIP dalam pengambilan keputusan politik.

Tidak sedikit kader-kader terbaik PDIP adalah putra daerah Batak dari Sumut. Ada Maruarar Sirait, Efendi Simbolon, Sukur Nababan dan lain sebagainya.

Kalau dibandingkan partai lain, ternyata PDIP nyaris tidak pernah mendorong kader dari Tapanuli Utara untuk menjadi gubernur, kecuali Rudolf Pardede itu pun wakil gubernur.

Ternyata cara pandang politik kebangsaan Megawati jauh berbeda dengan partai Demokrat yang lebih aspiratif dan meritokratif.

Komposisi penduduk di Sumut sebenarnya masih didominasi oleh suku bangsa Batak yang terdiri dari 5 sub suku yaitu: Batak Tapanuli, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing dan Batak Simalungun.

Namun mereka memiliki ikatan primordialisme yang kuat sebagai suku Batak yang mengesampingkan agama dan pandangan politik. Cara pandang nasionalisme etnik Batak (Etno nasionalism) Ini diikatkan oleh cara pandang budaya, leluhur dan kelestarian geneologis dan budaya yang sama sehingga integrasi sosial mereka terjalin rapih dan sangat kuat.

Dalam perspektif di atas sebenarnya menjadi modal yang kuat bagi PDIP untuk mendorong seorang figur dari putra Batak menjadi nomor satu untuk dipasangkan dengan orang Melayu atau Jawa.

Dengan keputusan Megawati terabut ternyata bahwa PDIP minim diskusi dan wacana intelektual untuk meningkatkan bobot dan keakuratan untuk mengelola bangsa dan negara secara profesional, moderen dan terpercaya.

Setiap partai politik sejatinya memiliki dapur intelektual atau dapur akademisi untuk mengembangkan demokrasi dan membangun negara dan bangsa yang beradab.

Karena kekuasaan itu penting, namun jauh lebih substantif adalah adanya kepastian distribusi keadilan yaitu distribusi kekuasan tanpa monopoli dan oligopoli (distribution of justice) tetapi juga distribusi keadilan sosial (social justice).

Dampak dari ketidakpekaan ini pernah menyebabkan orang-orang Jawa diusir dari daerah-daerah pada tahun 2000. Bangsa Aceh berperang mengusir orang Jawa, Sampit berdarah dan lain sebagainya telah menjadi pelajaran penting bagi kita.

Tindakan monopoli dan oligopoli yang dimainkan dibalik sistem pemilu OPOVOV (One men, One Vote dan One Value) sistem saat ini cenderung menghitungkan mayoritas suku, agama, ras dan antar golongan.

Cenderung sistem kapitalis, pemenang mengambil semua (Winers takes all) sehingga harusnya dicarikan jalan demokrasi proporsionalitas. Tidak harus orang Jawa jadi Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Bangsa ini bisa bubar, karena semua orang memiliki hasrat dan jiwa untuk berkuasa jadi tunggu saja api menyala untuk INDONESIA RAYA BUBAR Karena ulah segelintir orang yang berwatak primordial, seperti yang telanjang mata dipertontonkan saat ini oleh pimpinan sebuah partai poltik yang sedang berkuasa di republik ini. (Bersambung)

(Penulis : Kritikus/Aktivis, Pernah Mendatangi dan Memahami Tekstur 33 Provinsi dan 420 Kabupaten, 80 Kota Indonesia, selama 19 Tahun)

Komentar