oleh

Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Polri, Harus Segera Lakukan Tindakan Terhadap La Nyalla M. Mattaliti dan Probowo Subiyanto

-Opini-1.661 views

Bareskrim Polri, melalui Satgas Anti Politik Uang yang telah dibentuk oleh Kapolri untuk Pilkada 2018, harus berani merespons nyanyian  La Nyalla M. Mattaliti, yang gagal menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra, dalam Pilkada 2018, yang diduga karena Prabowo Subiyanto atas nama DPP Partai Gerindra disebut-sebut pernah meminta La Nyalla M. Mattaliti agar menyerahkan uang untuk keperluan pencalonan bagi La Nyalla M. Mattaliti dalam pilkada Jawa Timur sebesar Rp. 170 miliar dan untuk bayar saksi Rp. 40 miliar.

Oleh karena peristiwa ini sudah masuk kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan pasal 73 ayat (3) jo ketentuan pasal 187 A s/d D UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, tentang Pilkada, maka Satgas Anti Politik Uang harus segera lakukan upaya paksa terhadap La Nyalla M. Mattaliti dan Prabowo Subiyanto, guna mengungkap kebenaran materil.

Sebagai Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Kapolri dalam semangat hendak melahirkan Kepala Daerah yang bersih dan bebas KKN serta menjunjung tinggi NKRI dan Pancasila, maka nyanyian La Nyalla M. Mattaliti bahwasanya Prabowo Subiyanto atas nama DPP Partai Gerindra meminta uang dalam jumlah hingga mencapai Rp. 170 miliar bahkan Rp. 200 miliar untuk biaya pilkada 208 di Jawa Timur, sebagai syarat dukungan untuk mendapatkan Rekomendasi atau SK DPP Partai Gerindra dalam Pilkada 2018, harus dipandang sebagai sebuah informasi berharga untuk dijadikan dasar dimulainya sebuah penyelidikan dan penyidikan secara proyustisia, sesuai dengan KUHAP dan UU Pilkada serta menetapkan tersangkanya jika terbukti.

Oleh karena La Nyalla M. Mattaliti, merupakan sumber informasi sekaligus sumber fakta-fakta hukum bahkan sudah memiliki alat bukti tentang permintaan uang dimaksud, antara lain rekaman pembicaraan permintaan uang melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Supriyanto dan lain-lain, maka Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri harus proaktif melakukan tindakan Kepolisian tanpa harus menunggu La Nyalla M. Mattaliti membuat Laporan Polisi.

Satgas Anti Politik Uang harus menjadikan nyanyian La Nyalla M. Mattaliti sebagai momentum membersihkan praktek Politik Uang dalam Pilkada, yang terjadi secara massif di lingkungan Partai-Partai Politik Papan Atas menjelang Pilkada, terlebih-lebih praktek jual beli Rekomendasi dan/atau SK Dukungan sebagai Bacalon dalam Pilkada, yang memalukan. 

Selain daripada itu, Satgas Anti Politik Uang juga harus membuka penyelidikan terhadap sejumlah bacalon (Gubernur, Bupati, Walikota) dari kalangan Incumben yang melakukan praktek memborong sebagian besar Partai Politik untuk dijadikan koalisi gemuk, guna menutup kesempatan bagi warga negara, putra putri terbaik bangsa, ikut serta secara aktif menggunakan haknya untuk dipilih dalam Pilkada.

Memborong sebanyak banyaknya Partai Politik yang dilakukan oleh sebagian Incumben, konon dengan biaya miliaran rupiah, dimaksudkan untuk memperkecil persaingan dalam rangka mempertahankan jaringan korupsi yang sudah dibangun selama periode pertama Incumben berkuasa. Satgas Anti Politik Uang tidak boleh hanya jadi pajangan macan ompong, tetapi segera panggil La Nyalla M. Mattaliti dan Prabowo Subiyanto untuk dikonfrontir, hingga menapatkan pengakuan atas peristiwa pidana Politik Uang yang memalukan itu.

(Penulis : Koordinator TPDI dan Advokat PERADI)

Komentar

Jangan Lewatkan