oleh

Bupati Sikka Diduga Tersandera Secara Politis Oleh PT. Bumi Indah

-Opini-2.536 views

Foto: Meridian Dewanta Dado, SH (dok. diantimur.com)

Sikap Bupati Sikka yang terkesan diam-diam saja dan terindikasi tidak tegas terhadap aktivitas PT. Bumi Indah yang secara terang-terangan sejak tahun 2018 bisa mengeruk material batu dan pasir (Galian C) di Kabupaten Sikka tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, justru bisa menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat Kabupaten Sikka bahwa Bupati Sikka seolah-olah merasa takut dan terbebani atau mengalami konflik kepentingan dengan PT. Bumi Indah sebab menurut informasi yang kami terima dan masih ditelusuri kebenarannya.

Maka perusahaan kontraktor asal Sumba tersebut diduga kuat merupakan salah satu tim sukses atau penyumbang dana bagi kampanye pemenangan Paket Roma sehingga terpilih dan dilantik menjadi Bupati / Wakil Bupati Sikka periode 2018 – 2023.

Kalau mengikuti kaidah yang biasa diberlakukan maka semestinya Bupati Sikka sudah sejak lama membentuk tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Sikka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan instansi-instansi terkait lainnya guna menertibkan aktivitas pertambangan Galian C illegal oleh PT. Bumi Indah atau setidak-tidaknya Bupati Sikka bisa melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi NTT untuk menuntaskan aktivitas pertambangan Galian C illegal oleh perusahaan tersebut.

Yang terjadi saat ini justru setelah ada pemberitaan di media massa barulah ada penghentian aktivitas pertambangan Galian C illegal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terhadap PT. Bumi Indah, padahal diduga sudah berkubik-kubik Galian C di Kabupaten Sikka ini yang dikeruk oleh perusahaan dimaksud.

Menurut kami sumbangan dana kampanye dari para pengusaha selalu memicu potensi konflik kepentingan sebab sebagai timbal baliknya maka oknum-oknum pengusaha selalu berharap diberi kemudahan atau tidak diotak-atik perizinannya di kemudian hari dan juga demi menguasai jatah proyek-proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah dari kepala daerah yang terpilih. Kepala Daerah terpilih yang sudah terlanjur menerima sumbangan dana kampanye bagi kemenangannya pun akhirnya tersandera oleh kepentingan oknum-oknum pengusaha demi mendapatkan dukungan kebijakan untuk memperluas bisnisnya.

Apabila ternyata benar PT. Bumi Indah merupakan salah satu penyumbang dana kampanye bagi proses pemenangan Bupati/Wakil Bupati Sikka maka indikasi-indikasi ketidaktegasan Bupati Sikka terhadap perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu bisa jadi karena Bupati Sikka disinyalir telah tersandera secara politis oleh perusahaan itu.

Dengan keadaan yang demikian itu maka wajar apabila kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Sikka tidak bisa berharap banyak terhadap Bupati Sikka untuk juga bisa bersikap tegas terhadap indikasi keberadaan para calo proyek, para calo mutasi jabatan dan oknum-oknum kontraktor nakal lainnya yang selalu memakai landasan sebagai tim sukses ataupun penyumbang dana kampanye sehingga bisa seenaknya menerobos etika dan aturan lalu merusak tatanan yang ada di Kabupaten Sikka.

Penulis:

MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI/KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT/ TPDI-NTT

Komentar

Jangan Lewatkan