oleh

Dana BOS Antara Dompet Kepala Sekolah Dan Kelangsungan Hidup Sekolah

-Opini-789 views

Oleh : ARKADEUS AKU SUKA, S.Pd
Staf Pengajar SMP Negeri Aewora

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 berbunyi pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penggalan kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari pada sistem pendidikan di Indonesia yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, upaya pemerintah dalam mendorong kualitas layanan mutu pendidikan di Indonesia maka lahirlah undang – undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003.

Pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan, karena pemerintah menganggap pendidikan merupakan leading sektor dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia unggul maka pengalokasian anggaran sebesar 20 persen melalui undang – undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan global, sehingga pembaharuan pada sektor pendidikan harus dilakukan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Implementasi dari undang – undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, maka lahirlah Permendikbud no 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik, dengan sebuah tujuan yaitu membantu pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah, meringankan beban biaya sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, tentu sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan keuangan di tingkat sekolah perlu ada pengawasan publik salah satunya dari komponen terdekat publik adalah masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang – undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 1 yang berbicara tentang peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan layanan mutu pendidikan meliputi, perencanaan, pengawasan, evaluasi melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Secara teknis dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam proses perencanaan harus dilakukan secara kolektif yaitu meliputi unsur penanggung jawab kepala sekolah anggota, unsur guru, komite, serta perwakilan orang tua diluar komite yang dalam amanat Permendikbud no 3 Tahun 2019 yang disebut dengan team BOS sekolah, namun banyak ditemukan di sekolah – sekolah yang jauh dari pantauan media, kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama tidak melakukan itu, sehingga patut diduga proses perencanaan ditingkat sekolah rentan dengan kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran apalagi tidak di dukung dengan proses administrasi pertanggungjawaban, yang terkesan longgar dan mudah mendapatkan rekomendasi untuk pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan dalil demi kelangsungan hidup sekolah.

Dalam proses perencanaan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam satu tahun anggaran terdiri dari beberapa komponen biaya yaitu antara lain ; Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan GTK dan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Alat Multi Media Pembelajaran, beberapa komponen biaya dimaksud memang rentan terhadap penyalagunaan anggaran seperti pada pos evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan GTK dan manajemen sekolah hal ini bisa dilihat tidak adanya perkembangan sekolah selama menerima alokasi dana bantuan operasional sekolah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Untuk menghindari proses penyalahgunaan maka dalam proses perencanaan harus melibatkan team Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat sekolah, sebagai bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran sekolah. Jika tidak demikian ada indikasi penyalagunaan anggaran yang di lakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab dan untuk mementingkan kepentingan pribadi, sehingga sangat diharapkan kepada pihak pemerintah untuk dapat merekomendasikan kepada akuntan publik untuk dapat mengaudit semua sekolah – sekolah penerima dana (BOS) Bantuan Operasional Sekolah minimal satu tahun sekali dalam upaya pencegahan terhadap penyalagunaan anggaran negara yang di hibahkan kepada sekolah – sekolah mengapa usulan ini diberikan?

Karena beberapa minggu terakhir ini media memberitakan bahwa ada kepala sekolah di Adonara yang tersandung kasus korupsi, sesungguhnya kasus ini sangat mencoreng wajah pendidikan kita, sehingga usulan ini merupakan solusi pertama, solusi kedua kepada team BOS Pusat untuk dapat mendesain aplikasi laporan pertanggungjawaban secara online yang mudah di akses oleh publik, dan kepada team BOS kabupaten agar memperketat proses pemberian rekomendasi pencairan dana BOS kepada sekolah – sekolah yang memang terindikasi menggunakan anggaran secara fiktif, ada banyak modus dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran sekolah, karena banyak kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mengkoleksi cap toko atau penyedia barang dan jasa dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang ini.

Sejak Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dilahirkan, bak angin segar bagi para kepala sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengapa demikian karena banyak proses yang tidak transparan, seperti penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) dan seluruh proses yang tidak diketahui oleh warga sekolah dan disinyalir bahwa Bantuan Operasional Sekolah hanya untuk menambah dompet para kepala sekolah dan diperparah lagi masih saja ada pungutan – pungutan liar diluar regulasi yang mengharuskan atau mewajibkan kepada peserta didik, hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya di sekolah juga telah muncul emberio korupsi yang belum terungkap ke publik, sehingga sebagai penulis mendorong pemerintah untuk melakukan audit uji petik kepada seluruh sekolah – sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sepanjang tahun tahun 2016 sampai tahun 2019.

Belum banyak kasus korupsi di sektor pendidikan yang terungkap ke publik, belum terungkap ke publik bukan berarti tidak ada kasus korupsi di dunia pendidikan. Mengapa demikian, karena ketika berbicara soal korupsi bukan soal angka tapi sesungguhnya soal perbuatan dan ini yang jarang diungkap oleh para praktisi pendidikan kita, dampak yang nyata adalah menurunnya kualitas pendidikan kita yang berimbas pada kualitas sumber daya manusia yang kurang mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, dan Singapore, sesungguhnya sektor pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan dalam hal meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia unggul yang mampu bersaing dan berkompetisi secara global, sehingga misi Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bebas aktif dapat di perhitungkan secara dunia internasional. menulis karena peduli, jauh lebih baik melakukan autokritik dari pada kita merasakan situasi ini dan tidak berbuat apa – apa.

Komentar

Jangan Lewatkan