oleh

Dana Desa: Antara Kesejahteraan Rakyat dan Dompet Kades

-Opini-814 views

Oleh : KRISTIANUS POLING

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan khusus didalam APBN untuk dipergunakan dalam rangka membangun desa agar bisa mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar 20,76 Trilyun Rupiah dan penyerapan sampai akhir tahunnya sebesar 82%.

Dalam proses penggunaan dana desa tersebut, ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana desa sehingga berjalan maksimal sesuai dengan aspirasi dan masyarakat di desa. Adapun ketentuan itu diatur melalui PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selain itu untuk memaksimalkan pengelolaan Dana desa, ada asas-asas pengelolaannya yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Baik ketentuan maupun asas-asas itu muaranya adalah agar dalam mengelola dana desa, kepala desa dan perangkat desa harus menjadikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sebagai prioritas utama.

Dana desa merupakan ruang demokrasi dalam rangka menyejahterakan masyarakat desa. Dana desa mesti digunakan untuk membangun desa di bidang infrastruktur, pelayanan sosial dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengembangan ekonomi untuk membuat badan usaha milik desa (BUMDes), pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pelatihan. Harapan kita semua dengan adanya Dana desa bisa menjadikan wajah desa berubah dari yang sering diberi label sebagai daerah pinggiran, terisolir, terbelakang, dan lain sebagainya ke arah yang lebih baik.

Hal ini bisa terjadi apabila sumber daya manusia (SDM) kepala desa dan perangkat desa memiliki kesiapan dan kemampuan secara mumpuni agar profesional dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dan lebih dari itu bisa menjadikan desa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Karena bukan tidak mungkin pada waktu tertentu bisa saja negara tidak lagi mengalokasikan dana desa kepada desa-desa.

Aliran dana desa tidak berarti berjalan mulus tanpa soal. Banyak kepala desa dan aparat desa yang mengkorupsi dana desa dan mendekam di penjara. Aliran dana desa sesungguhnya bisa mengalirkan perilaku korup ke institusi desa. Karena itu publik perlu mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa. Rakyat mesti diadvokasi bahwa fungsi kontrol itu tidak identik dengan melawan kepala desa, atau tidak mendukung pembangunan dan sedang membenci pemimpin.

Dalam perjalanan mulai ditemukan banyak bermunculan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan menyeret sebagian perangkat desa yang ikut dalam suksesi penggelapan dana desa tersebut. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh penjuru nusantara. Berbagai media yang mempublikasikan kebobrokkan kepala desa yang merampok dana desa tanpa ada rasa bersalah dan meninggalkan kepentingan masyarakat desa. Kepala desa menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan membiarkan masyarakat tetap berada dalam keterpurukkan.

Jalan tani yang tidak layak, kekurangan air bersih, rumah masyarakat yang tidak layak huni, dan masih banyak masalah yang membutuhkan sentuhan dana desa itu tidak lagi dihiraukan. Yang ada dalam otak kepala desa hanyalah bagaimana cara mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dengan memanfaatkan jabatannya tersebut. Sungguh sebuah perilaku yang tidak terpuji dan sangat menjijikkan.

Jabatan yang diemban itu adalah kepercayaan dan dengan jabatan diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berdesa. Jabatan kepala desa yang semula diharapkan sebagai ‘sumber rahmat’ kini terbalik menjadi sumber laknat.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak ditemukan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, sejak Maret 2016 sampai Maret 2019 tercatat ada 22 kepala desa yang telah divonis/diputus bersalah dalam kasus korupsi dana desa dan ADD. Empat kepala desa lainnya masih berstatus terdakwa karena masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Bila ditambah dengan 6 kepala desa yang masih berstatus tersangka, maka totalnya ada 32 kepala desa di NTT yang berada dalam pusaran korupsi Dana desa dan ADD. Data yang disajikan oleh SIPP Pengadilan Negeri Kupang tersebut baru sampai bulan Maret 2019, belum lagi rentang waktu Maret 2019 sampai sekarang pasti ditemukan masih banyak oknum kepala desa yang berkeliaran mempertontonkan kebobrokkannya dalam menggelapkan dana desa.

Seperti salah satunya yang diberitakan dalam Harian Umum Flores Pos edisi Jumat 12 Juli 2019, Jaksa tahan Kepala Desa Mole dan Bendahara dari Kecamatan Ndori sebagai tersangka korupsi dana desa. Semakin maraknya kasus korupsi dana desa ini akan menyebabkan Provinsi NTT tetap berada dalam kungkungan kemiskinan yang akan terus menjadi sebuah elegi dari generasi ke generasi. NTT yang kepanjangannya adalah Nusa Tenggara Timur akan berubah menjadi ‘Negeri Tak Tentu’ kalau kepala desa yang merupakan pimpinan paling dasar dan berhubungan langsung dengan masyarakat sudah tidak menghiraukan lagi masyarakat dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Publik sudah muak dengan semua perilaku bobrok ini.

Sampai di sini, ada beberapa tawaran dari penulis untuk mengatasi kasus-kasus serupa. Pertama, pemerintah desa mesti memahami dan menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Kedua, masyarakat desa mesti harus terlibat secara aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa sebagai bentuk kecintaannya terhadap desa. Ketiga, selain ada aturan hukum formal yang berlaku untuk menindaktegas pelaku korupsi, mesti ada cara lain yang ampuh untuk mengatasi kejadian-kejadian serupa.

Mari kita secara khusus melihat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki budaya dan tradisi yang sangat beragam. Hampir semua masyarakat desa yang ada di Provinsi NTT masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Dalam menjalani sistem kebudayaannya ada sanksi yang dibuat misalnya sumpah adat sebagai pengontrol dan pengendali segala aktivitas mereka. Sumpah adat dikenal sangat sakral dan apabila ada yang melanggar maka bisa saja yang menjadi taruhannya adalah nyawa manusia.

Hemat penulis, akan sangat efektif apabila kepala desa saat dilantik dan mengambil sumpah jabatan diberlakukan juga dengan sumpah adat. Pasti banyak orang berpikir ini adalah ide gila dan tidak masuk akal. Tetapi bagi penulis lebih baik kehilangan satu orang demi menyelamatkan banyak orang ketimbang menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan banyak orang. Toh sanksi itu berlaku karena kepala desa melanggar aturan misalnya melakukan korupsi dana desa tersebut.

Ini semua hanya semata-mata untuk memutuskan mata rantai korupsi yang terus terjadi dan karena keinginan kita akan wajah desa yang lebih baik menuju desa yang mandiri, unggul dan sejahtera. Sebuah negara bisa dikatakan maju apabila desanya sudah maju.

 

Penulis : Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Ende

 

Komentar

Jangan Lewatkan