oleh

Festival Lamaholot dalam Perspektif Pengembangan Pariwisata Daerah

Oleh : Marsel Tupen Masan

Festival budaya Lamaholot yang dirangkaikan dengan berbagai kegiatan seperti sarasehan, dan lain-lain adalah langkah awal maju yang perlu diapresiasi secara holisitik untuk pengembangan pariwisata di wilayah Lamaholot khususnya, maupun NTT secara keseluruhan. Soal pengembangan pariwisata di NTT, ada beberapa titik maju sebagai simpul pengembangan yang perlu direfleksikan.

Latar pikir

Pertama, masuknya Komodo dalam tujuh keajaiban dunia yang baru (New Seven Wonders of Nature), merupakan transformasi wacana potensi daerah yang realitas keberadaannya diunggulkan, namun substansi kemanfaatannya termarjinalisasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih diprioritaskan pada kawasan Indonesia bagian barat, telah menciptakan ketidakseimbangan kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Daerah-daerah kawasan timur Indonesia sejak awal, tidak memiliki platform pengembangan ekonomi dan kawasan daerah unggulan berbasis sumber daya alam. Akibatnya potensi-potensi unggulan pariwisata, hanya dijadikan elemen ekonomi dalam penyekatan yang terpola melalui pengkerdilan pembangunan yang dipangkas daya ubahnya, baik dalam perencanaan pembangunan, maupun dalam penetapan kebijakan prioritas pembangunan daerah.

Kedua, konsentrasi kebijakan pembangunan pariwisata yang terpusat di wilayah Jawa dan Bali, membuat keragaman potensi pariwisata di luar kawasan ini diabaikan pengembangannya sebagai destinasi utama. Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012:51) menyatakan: “dilihat dari kecenderungan pasar global yang lebih mengutamakan sumber daya alami sebagai destinasi wisata, maka potensi sumber daya alam di kawasan timur Indonesia lebih besar dibandingkan kawasan barat. Kualitas sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata unggulan di kawasan timur Indonesia, jauh lebih baik dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Namun demikian tidak secara otomatis kawasan timur Indonesia dapat dikembangkan menjadi kawasan unggulan karena adanya beberapa masalah mendasar seperti kelemahan infrastruktur, sumberdaya manusia dan sebagainya”.

Optimisme potensi dengan berbagai kelemahan klasik yang digambarkan ditengah mendunianya komodo, adanya desentralisasi pembangunan era otonomi daerah, sampai bergesernya kutub perwilayahan pembangunan ke kutub potensi sumber daya alam, dapat menjadi titik kontemplatif pengembangan pariwisata di provinsi NTT, melalui ‘diskresi’ sebagai kebebasan bertindak pemerintah daerah.

Diskresi

Konsep diskresi adalah konsep tentang kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan pemerintah dalam arti sempit (bestuur). Diskresi sebagai konsep kekuasaan adalah kekuatan dalam pengertian spesifik, tidak dalam pengertian rutin. Kekuasaan diskresi disini adalah kebebasan bertindak pemerintah, seperti pemerinrah daerah memiliki kebebasan dalam pengertian netral menggunakan kekuasaannya memilih berbagai tindakan dalam kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena pemerintah pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi oleh kepala daerah.

Kedua UU ini telah memberi ruang pelapangan kebebasan bagi daerah untuk menata kebijakan pembangunan daerah yang lebih terbuka pada inovasi penyelenggaraan urusan di bidang kepariwisataan. Oleh karena desentralisasi administratif telah menjadi pijakan desentralisasi politik secara berimbang bagi kepala daerah dalam mengembangkan kebijakan guna memaksimalisasi potensi daerah berdasarkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Sehingga reorientasi pendekatan potensi unggulan dalam koridor pembangunan ekonomi Indonesia, dengan menjadikan Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, secara kontekstual dapat menjadi pilihan strategis pengembangan kebijakan pariwisata yang lebih produktif guna mengoptimalisasi potensi pariwisata di provinsi NTT.

Dengan demikian: (1) Keberanian gubernur NTT menutup Labuan Bajo untuk kepentingan pengembangan pariwisata, kiranya ditangkap publik sebagai rekonstruksi kebijakan pengembangan pariwisata dalam memaksimalisasi kontribusi sumber daya pariwisata yang telah memberikan nilai tambah ke tingkatan yang lebih baik dan memberdayakan masyarakat setempat. (2) Keberanian daerah seperti Bupati Flores Timur menyelenggarakan festival budaya yang terpola, adalah penelusuran potensi-potensi yang belum tergali, melalui peran dan pelibatan kerja multi sektor sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing komponen pelibat atau pemangku kepentingan yang berkompoten. Keberadaan obyek wisata religi di Flotim, wisata alam (Tujuh Gunung) Lembata dan keeksoitisan taman laut Alor, dapat menjadi titik pijak ekspresif dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan pariwisata di wilayah Lamaholot maupun NTT secara keseluruhan.

Alasan suatu daerah melakukan upaya pengembangan pariwisatanya, menurut Myra dan Ina (2000:1-2) adalah karena: “pengembangan pariwisata merupakan suatu tindakan yang menentukan dalam semua program pengembangan wilayah dan masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa cara untuk menarik investor dan pebisnis ke dalam suatu daerah, yaitu pengembangan pertanian, sektor primer lain, industri dan pariwisata. Diantara semua itu, pengembangan pariwisata merupakan yang paling cepat dengan metode yang paling mudah.

Oleh karena pengembangan pariwisata dapat mempercepat perkembangan sektor-sektor lainnya, baik sektor pertanian, industri kerajinan, angkutan maupun usaha-usaha jasa lainnya”. Jika pengembangan pariwisata, dapat mempercepat perkembangan sektor lain, maka melalui tindakan yang terencana dan terkonsentrasi, pemerintah daerah dapat mengonstruksi pengembangan pariwisata berdasarkan preferensi, analisis potensi, karakteristik dan keunggulan banding daya tarik wisata pada wilayah-wilayah strategis yang sudah berkembang dan cepat tumbuh. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi pemanfaatan potensi destinasi pariwisata unggulan yang sudah berkembang untuk mendorong peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah, agar dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan dan menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial lainnya di sekitar kawasan unggulan.

Tantangan mengubah

Memulai dengan festival budaya adalah menghidupkan wisata budaya yang memiliki keunggulan banding daya tarik dan dapat mendorong diferensiasi produk wisata di daerah untuk terus berkembang dan berkelanjutan. Konsepsi ini dapat terwujud dan berkelanjutan, jika ada kemauan politik (political will) maupun kekuatan kehendak (will power) untuk mengonstruksi pengembangan pariwisata melalui: a) potensi keunggulan banding daya tarik wisata, b) ruang desentralisasi, c) kapasitas masyarakat, d) nilai-nilai, dan e) institusi-institusi; yang berpengaruh terhadap bagaimana daerah memproyeksikan keberlanjutan pembangunan daerahnya berdasarkan potensi unggulan daerah.

Perlu keberanian politik (diskresi) untuk mengembangkan paradigma dan kerangka kerja antar sektor dalam elemen-elemen institusional, antara lain perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan, guna mengimplementasikan kerangka kerja strategis festival budaya sebagai pintu masuk pariwisata. Kita butuh pemimpin berani yang membuat perubahan.

Oleh karena perubahan bukan saja bergulir di dalam industri dan usaha tetapi juga di sektor pemerintahan. Berkat keberanian para change makers, maka nasib bangsa-bangsa, telah banyak berubah menjadi lebih baik. Seperti dii tangan Lee Kuan Yew, Singapura yang cuma punya lapangan sepak bola dengan pantainya yang jelek, berubah menjadi daerah investasi dan perdagangan yang ramai. Bukan Cuma Singapura, dunia mungkin cuma mengenal Bali dari Kuta dengan pantainya kalau raja Ubud Tjokorda Gde Agung Sukawati, tak mengubah Ubud menjadi desa seni yang indah.

Semasa hidupnya Tjokorda sangat memperhatikan kesenian, maka Tjakorda berpikir, rakyatnya tidak bisa hidup seperti ini terus menerus. Maka beliau pun mulai mencari jalan keluar agar warganya bisa membuat karya-karya seni secara lebih indah dan lebih bernilai. Maka ia memburu nama-nama pelukis dunia yang datang ke Indonesia seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet, Arie Schmidt, dan Hanz Snell dan bahkan juga Antonio Blanco yang menikah dengan gadis Bali sampai mati di Bali.

Dengan dua karakteristik change atau pengubah seperti ini. Flotim dan Lamaholot maupun NTT bisa mengembangkan kebijakan pengembangan pariwisata melalui festival budaya ini. Namun butuh keberanian untuk:

Pertama, butuh kemauan politik dan keberanian politik untukmenjadikan festival budaya ini sebagai pintuk masuk pegembangan karya-karya budaya yang lebih indah dan bernilai di wilayah Lamaholot. Buruh kerja sama untuk mengembangkan SDM ahli dan terampil dalam seni cipta dan karya cipta yang lebih produktif dalam penguatan budaya masyarakat.

Ikutannya, perlu perisiapan SDM yang mampu mengemas hasil-hasil seperti pertanian, kelautan dan jasa-jasa lain yang selama ini telah diperoleh masyarakat, untuk dapat dikemas sesuai standar pasar dan dipasarkan sesuai dengan standar bisnis internasional untuk menunjang destinasi pariwisata di daerah. Peningkatan kualitas barang dan jasa, dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas yang menjadi konsumsi para wisatawan.

Begitupun dalam dimensi konsumtif, masyarakat sebagai produsen, dapat memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Ada tawaran pilihan barang dan jasa yang tidak didapatkan di Bali dan NTB, bisa didapatkan di NTT. Dan yang didapatkan di NTT, adalah di wilayah Lamaholot. Sedangkan dari dimensi investasi, masyarakat diberi ruang untuk menciptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa mengikuti kecenderungan wisatawan yang ingin dan mampu membeli barang dengan kualitas dan nilai tambah yang semakin tinggi. Hal ini dapat memberi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri pariwisata, maupun keterkaitan antar wilayah dalam pengembangan sektor-sektor terkait yang memberi kontribusi bagi pengembangan pariwisata.

Kedua, dari aspek interaksi sosial dan keterkaitan antar sektor, fenomena perubahan pola konsumsi wisatawan ke jenis wisata yang lebih beragam dengan mencari destinasi wisata yang memiliki keunikan yang otentik, festival budaya dan penemuan kekhasan budaya, dapat mendorong peningkatan nilai ekonomi pariwisata secara tidak langsung berupa: peningkatan secara kuantitas maupun kualitas infrastruktur pendukung di area destinasi; pemberian pendidikan, pelatihan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia pariwisata. Pola konsumsi yang diikuti niat menciptakan pengalaman beraktivitas dengan alam (natura contact) dan berinteraksi dengan masyarakat di destinasi (people contact) dapat mendorong terjadinya lama tinggal (length of stay) di daerah kunjungan.

Hubungan saling menguntungkan ini, dapat dibangun melalui spiritualitas tanggung jawab pengelolaan pariwisata secara bertanggung jawab oleh para pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengembangan sampai operasionalisasinya. Pemangku kepentingan dimaksud, menurut Pitana dan Surya Diarta (2009:87), adalah: 1) Staf dari industri pariwisata, 2) konsumen, 3) investor dan developer, 4) Pemerhati dan penggiat lingkungan, 5) Pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya, 6) Masyarakat tuan rumah, 7) Pemerintah, dan 8) Pelaku ekonomi lokal dan nasional. Para pemangku kepentingan ini tentu memiliki pandangan, harapan dan nilai yang berbeda, yang perlu dikelola secara bijak oleh pemerintah guna mengembangkan kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, dalam arti memandang ke depan atas potensi pariwisata secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui pendekatan vertikal maupun horisontal dalam tata kelola pemerintahan.

 

(Tulisan ini adalah potongan naskah Tesis yang belum selesai saat Studi MAP pada Pasca Sarjana Undana Kupang)

Komentar