oleh

Hegemoni: Sebuah Penderitaan sebagai Sisi Kemanusiaan

-Opini-565 views

Oleh: Erthus Delmon

Akal seringkali adalah topeng jika kau bisa merobeknya, kau akan menemukan seorang pintar yang kesal atau seorang penipu yang lihai,” Kahlil Gibran.

Fakta historis mencatat bahwa kuasa adalah idealisme terbesar dalam diri setiap manusia. Lantaran akal menjadi instrument atas setiap tindakan praktis dalam proyek mengaplikatifkan naluri kekuasaan. Merujuk pada faktum rill dalam konteks kehidupan sosio-politis. Bangsa ini acap kali mengorbit kebijakan kontroversial dalam sendi kepemerintahan, sebagai misal problem yang terjadi akhir-akhir ini yaitu polemik seputar RUU KPK, RUU KUHP dan problem-problem lainnya. Kenyataan ini menganulir pada sebuah tindakan yang tidak menghargai citra demokrasi dan eksistensi kaum minoritas, ironisnya tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur ideologi dan konstitusi bangsa tercinta ini. Strategi kekuasaan yang dipentaskan oleh segelintir elit diatas panggung demokrasi berimplikasi pada motif mengoptimalkan setiap kebijakan politik yang bernuansa destruktif. Politik yang sejatinya sebagai sebuah proses penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga yang berwewenang untuk mengatur kepentingan publik dengan intensi kesejahteraan bersama (bonum commune) sebagai muara finalnya, alhasil diredusir maknanya menjadi system yang secara absolut melanggengkan idealisme segelintir elit untuk tetap memangku jabatan kepemerintahan. Stabilitas politik yang tidak kondusif sebagaimana termaktub, akan menganulir pada setiap actus dan kebijakan yang superfisial. Fenomena politik makar yang tersirat pada wajah politik bangsa ini sekiranya sudah tergambar jelas semenjak dibawah gengaman rezim orde baru, hingga sampai menganut paham demokrasi pasca reformasi. Perebutan tampuk kepemimpinan disebabkan oleh dorongan nafsu ingin berkuasa yang bergelora dalam diri elit-elit tertentu. Jika didiagnosa secara kritis-analitis nyatalah ada prospektif, bahwasannya segala strategi yang dimainkan oleh setiap elit politis mengandung ideologi konservatif yang terus dimandatkan secara turun temurun kepada setiap kader-kader dalam parpol yang berlaga dipanggung demokrasi. Konspirasi politik yang paradoks ini bermuara pada tindakan yang separasi, yakni menggolongkan masyarakat kedalam kelas-kelas sosial.

Proses penggolongan inilah alhasil akan melahirkan system kekuasaan yang tidak ekuivalen, manakala strategi yang direalisasikan merujuk pada gatra vertikal. Fakta ini tidak bisa disangkal sebagaimana sudah semestinya yang superior berprivilese untuk menghegemoni yang inferior. Sampai pada titik ini fenomena pembiakan hegemoni yang bernuansa diskriminatif berimbas pada simtomatis yang menggerogoti citra demokrasi. Dalam pada itu demokrasi yang pada hakikatnya sebagai system yang menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial seakan terrekayasa oleh naluri kuasa segelintir elit. Pelbagai modus mereka mainkan dengan upaya untuk merekrut sebanyak mungkin anggota kedalam wadah yang mereka bangun, dengan motif melanggengkan kekuasaan. Disisi lain strukturalisasi yang diejawantahkan oleh penguasa dengan memperpanjang mata rantai birokrasi dengan iming-iming untuk mengamankan kekuasaannya. Berkaca pada realitas yang terjadi lantas kita bertanya, apakah bangsa ini hanyalah bangsa milik kaum mayoritas saja? Juga, apakah eksistensi kaum minoritas hanya dijadikan sebagai objek-objek dari setiap kebijakan kaum mayoritas? Kiranya inilah secercah pertanyaan retoris sekaligus ungkapan sinis terhadap kesadaran segelintir elit yang diklaim sebagai bandit dalam roda demokrasi bangsa ini. Toh, jikalau kesadarannya memang berada dalam taraf lemah atau defisit moral, tak perlulah menggubris suara-suara kaum minoritas yang pecah diemperan jalan negeri, biarlah rakyat teruslah berharap, sambil menanti belas kasihan.

Jika yang mewakili rakyat saja hanya duduk dan berdebat sais digedung rakyat lalu menjual kemiskinan rakyat untuk mengencangkan isi sakunya, apalah artinya sebuah kemerdekaan jika realisasinya demikian. Percuma Bangsa merdeka tapi rakyatnya tidak sejahtera, yang ada hanyalah kemerdekaan setengah tiang, artinya yang merasakan buah dari kemerdekaan itu hanya orang-orang tertentu saja, tidak memprioritaskan segala nilai-nilai dari buah kemerdekaan, dalam padanan ini mengutamakan yang satu lalu mengabaikan yang lain.

Penderitaan sebagai Situasi Batas

Secara de jure manusia adalah makhluk yang inheren dengan penderitaan. Oleh karena itu penderitaan dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menyedihkan dan menyusahkan, maka penderitaan dialami sebagai situasi yang negatif dalam eksistensi kehidupan manusia. Richard Swimburne menggolongkan penderitaan kedalam empat dimensi. Pertama; penderitaan fisik, jenis penderitaan ini dialami oleh semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Kedua; penderitaan emosional, penderitaan ini erat kaitannya dengan psyche seseorang. Sebagai misal rasa ditinggalkan atau rasa frustrasi. Ketiga; penderitaan yang disebabkan karena dalam batin seseorang terjadi sesuatu yang tidak baik, sebagai misal orang yang iri akan menderita akibat iri hatinya itu. Keempat penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Dalam terang ini menyangkut masalah penindasan atau perlakuan yang tidak adil, (Swimburne, 1977: 81-83)

Merujuk pada empat konsepsi Swimburne menyangkut dimensi penderitaan, hemat penulis coba kita melihat sejauh mana sumbangsi dari empat poin ini yang disebabkan oleh fenomena proyeksi system hegemoni pada khususnya bertalian dengan realitas yang diejawantahkan dalam praktik kekuasaan segelintir elit dipanggung demokrasi bangsa tercinta ini. Terutama system hegemoni yang mengklaim segala opsi dengan mentotalitaskan segala hal sebagai kebenaran tunggal dan kebenaran universal.

Hemat penulis, dari empat poin paradigma Swimburne yang paling kontras ialah poin kedua dan poin keempat. Sebagaimana yang diindikasikan dalam poin kedua bahwasannya model penderitaan ini erat kaitannya dengan kegelisahan kaum minoritas yang berdampak pada gejala frustrasi karena apa yang diidealkan tidak tercapai. Adapun fenomena ini disebabkan oleh dualitas gejala, yakni gejala dari luar diri atau eksklusif dan gejala dari dalam diri inklusif. Secara eksklusif sebab penderitaan ini termodifikasi dari momen-momen politik ala pesta demokrasi yang acap kali para elit politik menguar propaganda dan kisah sensasi dengan menabur janji-janji utopis dihati rakyat. Toh dengan melihat rakyat yang begitu sederhana dan minim persepsi politiknya maka elit politik memanfaatkan momen dengan santer mengobral janji yang berbau manipulatif dan melancarkan propaganda liciknya. Secara inklusif, rakyat yang begitu konservatif dan tidak memahami apa-apa tentang politik, dengan impulsif mengiyakan tanpa merasionalisasi kalimat janji sang politisi. Alhasil waktu terus bergulir namun janji tak kunjung realisasi, maka yang terjadi otak rakyat terkontaminasi oleh bau janji yang pada akhirnya timbul frustrasi sebagai muara finalnya. Poin keempat, penderitaan yang disebabkan oleh orang lain dalam hal ini bertautan dengan problem penindasan atau yang menderita secara tidak adil. Poin ini sebenarnya masih berkelanjutan dari titik terang poin kedua, namun dalam poin ini Swimburne lebih memfokuskan tela’ahnya pada fenomena yang disebabkan oleh orang lain, gejalah dari luar atau eksklusif tanpa intervensi inklusif atau dari dalam diri subjek. Tetapi disisi lain fenomena ini masih berkorelasi dengan poin kedua. Karena mencakupi substansi yang sama. Dalam tataran pemikiran kritis model penderitaan dalam terang poin keempat dapat dimahfumi sebagai faktisitas yang melibatkan intervensi akal budi dan nurani manusia. Dalam padanan ini dengan prosedur tahu dan mau sang subjek mengorbit keleluasaan ruang hegemoni sebagai wadah untuk menindas yang lain. Kenyataan ini bukanlah sebuah misteri bagi subjek yang menjadi pihak korban. Karena dimana situasi ini merupakan sebuah realitas yang dikonstruktif dan di praksis secara strukturalis oleh pihak penguasa (baca; segelintir elit politik) demi megaktualisasikan naluri kekuasaan pada dirinya.

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan realitas kekuasaan yang berimplikasi pada diskursus penderitaan, kita boleh mengadopsi alasan ketiga sebagai bahan rujukan utama. Paradigma ini hemat penulis bukannya mau menyamakan atau membanding-bandingkan diri dengan Allah melainkan hanya mau mencari titik terang dari sebuah ruang otoritas yang membedakan antara manusia dengan Allah. Terutama bertautan dengan praksis kekuasaan yang acap kali dipraktikan dalam ruang demokrasi bangsa ini, secara khusus system hegemoni yang berimplikasi pada simtomatis penderitaan. Melihat fenomena ini hemat penulis bahwa sekiranya manusia dengan Allah sama-sama mengklaim diri sebagai yang maha pencipta dan maha kuasa. Memang serentak fenomena ini terjadi jika kehendaknya ingin memulai. Pertanyaannya mungkinkah manusia diklaim sebagai yang maha pencipta dan maha kuasa?

Menjawabi pertanyaan ini penulis mencoba melihat dari perspektif korban. Bahwasannya fakta menggambarkan konteks kehidupan sosio-politis dalam bangsa ini acap kali terbentur oleh mentalitas individual dan egoistis. Pada tataran ini tersirat bahwa naluri kekuasaan dalam diri segelintir elit yang memangku jabatan kekuasaan pada sendi kepemerintahan cenderung mengatributkan sikap subjektif. Sehingga tanggung jawab yang dimandatkan oleh seluruh rakyat bangsa tidak lagi berpegang pada ideologi dan konstitusi bangsa yang mengidealkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Toh, serentak fenomena ini mengilustrasikan bahwa sejatinya manusia (baca; segelintir elit politik) juga wujud yang maha kuasa dan maha pencipta sebagaimana semestinya Tuhan.

Alhasil dapat disimpulkan bahwa penderitaan tidak selamanya takdir yang datang dari Tuhan. Melainkan tragedi kemanusiaan yang dikonstruksi oleh manusia itu sendiri secara tahu dan mau.

 

(Penulis lahir di Manggarai, peminat politik, suka membaca dan menulis)

Komentar