oleh

Jangan Kembali Mundur ke Belakang, Presiden dan Wakil Presiden Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

-Opini-292 views

Oleh : Adhitya Himawan

Akhir-akhir wacana Amandemen UUD 1945 yang kelima kembali menyeruak. Pihak-pihak yang menginginkan Amandemen Kelima UUD 1945 ini belum memiliki titik temu poin-poin apa saja yang perlu kembali dilakukan Amandemen.

Namun sejumlah pihak seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo misalnya, ia menginginkan supaya dikaji lagi agar pemilihan presiden kembali dilakukan MPR seperti saat UUD 1945 yang lama. Pasalnya pemilihan Presiden secara langsung dianggap berbiaya tinggi.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno juga mengusulkan hal yang sama, agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pernyataan Try ini sebetulnya penuh kontradiksi. Satu sisi Try mengakui Amandemen UUD 1945 diperlukan untuk menjawab tantangan kebutuhan zaman. Tetapi disisi lain, Try justru mengajak Indonesia kembali kepada sistem lama. Sistem yang terbukti dalam perjalanan Negara Republik Indonesia membuahkan kegagalan besar.

UUD 1945 mulai ditetapkan sejak 18 Agustus 1945 menjadi konstitusi negara kita. Sayangnya, konstitusi ini tak sempat dipraktikkan dengan baik karena Indonesia kembali dihantam oleh gejolak Perang Kemerdekaan 1945-1949. Belanda tak mau mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan ingin kembali menjajah Indonesia.

Sejak 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer. Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi parlementer di Indonesia tidak cocok, karena persatuan dan kesatuan diantara elemen kekuatan politik bangsa dan negara menjadi kendor dan sulit untuk dikendalikan. Demokrasi Parlamenter menggunakan UUDS 1950 sebagai pijakan. Selain itu demokrasi parlementer di Indonesia menurut Miriam telah melahirkan dominasi partai politik dan lembaga legistalif yang justru mendorong politik nasional menjadi tidak stabil.

Ketika muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku. Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Presiden Soekarno justru menunjukkan terjadi pemusatan kekuasaan. Tidak ada mekanisme check and balances. Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Ini diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Tragedi G30 akhirnya membuat pemerintah RI mengalami krisis politik yang hebat. Orde Lama berakhir dan berganti ke Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Orde Baru mengklaim sebagai rezim yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kenyataannya tidak seperti itu. Memang betul dan harus diakui, Orde Baru berhasil memulihkan ekonomi nasional yang hancur pada akhir masa Orde Lama. Salah satunya adalah membuka kran investasi asing sebesar-besarnya untuk melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Sayangnya, UUD 1945 lama tidak memiliki ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden. Meskipun Soeharto tidak pernah mendeklarasi dirinya menjadi Presiden seumur hidup, tetapi dalam praktiknya MPR terus menerus memilih dirinya menjadi Presiden seumur hidup padahal Negara Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya sirkulasi pergangian kekuasaan.

Akibat kekuasaan yang terlalu terpusat pada Presiden Soeharto, pengawasan publik menjadi tidak berjalan. Demokrasi Pancasila yang diklaim Soeharto justru menunjukkan anomali, yaitu merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pembangunan ekonomi tidak dirasakan oleh rakyat yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan seperti di akhir Orde Lama. Orde Baru akhirnya tumbang akibat krisis ekonomi 1998.

Memasuki era reformasi, MPR menyadari ada banyak sekali kelemahan. Selain pembatasan masa jabatan Presiden menjadi maksimal 2 periode, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memiliki kelebihan.

Pertama, dengan pelaksanaan pemilihan langsung, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk menampilkan Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki oleh rakyat sendiri. Dengan demikian, rakyat Indonesia secara langsung betul-betul menjadi pemegang kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi.

Kedua, untuk alasan stabilitas pemerintahan agar tidak diberhentikan ditengah jalan karena hal tersebut dimungkinkan dalam sistem presidensial. Di masa lalu sistem presidensial diberlakukan secara semu dengan tidak melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di MPR. Padahal miniatur rakyat di MPR memiliki aspirasi yang kadang sangat berbeda dengan aspirasi rakyat yang sebenarnya. MPR yang memiliki hak formal-konstitusional kemungkinan besar akan menyuarakan aspirasi yang terjadi karena mekanisme interaktif antar anggota yang menghasilkan aspirasi yang berbeda dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dari sudut demokrasi hal ini dianggap tidak tepat.

Perubahan dalam sistem presidensial murni yang dikehendaki pada era reformasi adalah pemberdayaan dan lebih menguatkan lembaga MPR dan DPR. Tetapi tentu saja perubahan tersebut tidak harus membuat Presiden dan Wakil Presiden menjadi lemah kedudukannya dihadapan lembaga rakyat tersebut. Perubahan yang diinginkan adalah adanya dan terjadinya keseimbangan kekuatan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan MPR/DPR sesuai dengan ide tentang mekanisme checks and balances didalam ketatanegaraan. Berdasarkan teori membangun keseimbangan ini, mekanisme keseimbangan dapat terjadi apabila diberlakukan sistem presidensial secara murni dengan pemilihan langsung Presiden/wakil Presiden oleh rakyat.

Pelaksanaan sistem presidensial murni akan menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memang murni adalah pilihan rakyat. Dan tentu saja dengan begitu Presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat tersebut tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat. Kecuali dalam hal yang sangat luar biasa atau karena terjadinya pelanggaran hukum. Presiden juga tidak dapat dijatuhkan atas dasar penilaian terhadap keputusan-keputusan politiknya dalam menjalankan pemerintahan, kecuali sungguh melanggar ideologi negara serta melakukan kejahatan secara hukum dan harus dibuktikan bersalah melalui mekanisme pengadilan, yakni Mahkaham Konstitusi. Dengan pelaksanaan sistem presidensial murni ini diharapkan stabilitas pemerintahan akan lebih terjamin.

Komentar