oleh

Mencermati Koalisi Ala Jokowi-Ma’ruf Dalam Menata Sistem Pemerintahan Indonesia

-Opini-226 views

Oleh: Dr. Aksi Sinurat,SH.,M.Hum.

Kedewasaan demokrasi Indonesia telah mencapai titik yang menegangkan, publik dihebohkan dengan terobosan Presiden dan Wapres Jokowi-Ma’ruf dalam menata Negara Indonesia menuju era modern. Presiden Jokowi dan Wapresnya menamakan “Kabinet Indonesia Maju”, hal ini diikuti dengan Presiden Jokowi mengundang beberapa tokoh baik dari kalangan parpol dan profesional selanjutnya ditempatkan sebagai menteri.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi ketika berhadapan dengan media selalu menjelaskan posisi menteri dan presentasinya yakni 45 persen dari kalangan parpol dan selebihnya merupakan dari kalangan profesional, jelang dua hari setelah penempatan dan pelantikan menteri kabinet Indonesia Maju diikuti juga dengan penempatan wakil menteri. Sekalipun aturan menghendaki agar penempatan menteri merupakan jabatan karir, namun Presiden menyampingkan jabatan karir sehingga masuk nama-nama wakil menteri yang bukan merupakan jabatan karir. Tentu hal itu harus dianggap hak prerogatifnya presiden sekalu kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia.

Posisi Menteri Kabinet Indonesia Maju

Probowo Subianto selaku pesaing dalam masa pilpres menjadi bagian dalam sistem Kabinet Indonesia Maju ditempatkan Presiden sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia menjadi perbincangan publik. Sebab di satu sisi dipahami secara positif dalam rangka menjawab segala keutuhan nilai dalam membangun negara Indoenesi secara bersama-sama. Sementara pemahaman secara negatif dipandang sebagai kemunduran demokrasi sebab dalam membangun negara wajib ada sistem oposisi yang bertujuan untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Namun dalam kerangka Negara Indonesia bukan menganut sistem dua partai seperti negara Amerika Serikat. Sebab Indonesia menganut sistem multi partai politik sehingga guna menata negara menuju keadilan sosial perlu adanya kerja sama yang saling mendukung. Regulasi dalam negara Indonesia pun tidak melarang pesaing dalam pilpres menjadi bagian dalam sistem menata pemerintahan defenitif, hal ini menunjukan inilah demokrasi ala Indonesia bukan jiblakan dari negara lain.

Selain itu, ada juga posisi menteri yang ditempatkan tokoh bukan dari latar belakang kemampuannya hal ini terukur dari Kementerian Agama ditempatkannya seorang jenderal yang berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sementara Menteri Dalam Negeri ditempatkan Tito Karnavian selaku mantan Kapolri. Lagi-lagi menteri Polkohukam ditempatkannya seorang yang berlatar belakang sipil yakni Prof. Mahfud MD, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditempatkan tokoh yang berlatar belakang seorang bisnis Gojek online. Tentu masih menjadi misteri sebab semua tokoh tersebut masih baru dalam sistem pemerintahan sehingga untuk beradaptasi tentu harus lebih banyak belajar memahami segala tugas pokok dan fungsi masing-masing agar roda pemerintahan pun dapat dirasakan oleh warga masyarakat Indonensia.

Sebelum pemilu dan sepakterjangnya politik ala Jokowi-Ma’ruf

Pada tahun 2018, banyak pengamat melihat semakin banyak bukti bahwa pemerintahan Jokowi mengambil tindakan yang cenderung otoriter. Meskipun pemerintahan Jokowi menggunakan strategi otoriter dalam menanggapi lawan-lawan politik, namun pendekatannya dapat digambarkan sebagai “memerangi illiberalisme dengan illiberalisme.” Penindasan terhadap gerakan #2019GantiPresiden misalnya, merupakan pertama kalinya sejak jatuhnya Suharto, di mana pemerintah telah menggunakan aparat keamanan negara untuk penindasan skala besar yang terbuka terhadap gerakan oposisi demokratis.

Beberapa analisis mendalam tentang pendekatan Presiden Indonesia Jokowi dalam kepresidenannya, telah dikemukakan sejak dia menjabat. Pada sebagian besar analisis, para analis telah memfokuskan penelitian mereka pada ketertarikan utama Jokowi terhadap pembangunan ekonomi domestik, dan kurangnya orientasi ideologis yang jelas di arena sosial dan politik.

Jacqui Baker menggambarkan Jokowi sebagai presiden developmentalist, yang menunjukkan “ketidaksabaran terhadap kompleksitas hukum” dan “kecenderungan tidak liberal” yang konsisten dengan latar belakang kelas borjuis menengahnya.

Eve Warburton, menyebut bahwa “orientasi ideologis-nasionalis” pemerintahan Jokowi—yang menghasilkan pemeliharaan sebuah negara yang kuat dan lanskap politik yang stabil—penting untuk pencapaian tujuan ekonomi, yang menggemakan penilaian Burhanuddin Muhtadi bahwa “Jokowi tampaknya berpikir tentang sektor non-ekonomi sebagai hal sekunder, atau hanya sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.” Analisis-analisis ini menunjukkan bahwa ketika Jokowi bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi, ini adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek, dan pengambilan keputusan ad hoc.

Akan tetapi ketika Jokowi memasuki periode akhir dari masa jabatan pertamanya, sangat tepat untuk merefleksikan lebih jauh tentang dampak pendekatan kepresidenan ini terhadap demokrasi Indonesia. Pendekatan serampangan Jokowi untuk menghadapi tantangan politik—yang mungkin terinspirasi oleh prospek kampanye sektarian bergaya Pemilihan Gubernur Jakarta pada Pilpres 2019—telah menciptakan beberapa preseden yang sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Upaya untuk mengkonsolidasikan posisi politik Jokowi menjelang pemilihan bulan April 2019 lalu (Pilpres 2019) telah mulai melanggar norma-norma demokrasi fundamental, dan tentu saja, pencapaian inti dari era reformasi Indonesia.

Sementara di tahun 2018, terlihat semakin banyak bukti dari pemerintah Jokowi mengambil tindakan yang cenderung otoriter, yang berkontribusi terhadap percepatan status quo demokrasi Indonesia yang diidentifikasikan oleh Vedi Hadiz tahun sebelumnya. Sebagian besar dari proses itu sebagai upaya konsistensi untuk memperoleh manfaat partisan yang sempit dari instrumentalisasi politik lembaga-lembaga utama negara.

Politisasi lembaga hukum dan penegakan hukum bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kerumitan peraturan hukum dan kriminalitas di mana-mana—khususnya korupsi—di dalam negara, telah lama memberikan kesempatan bagi para tokoh yang berkuasa untuk mengendalikan dan memanipulasi bawahan politik mereka dengan ancaman penuntutan yang implisit atau eksplisit. Namun, upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum dengan cara ini telah menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis di bawah Jokowi.

Ketika adanya tanda-tanda peringatan dari pergeseran tersebut tampak jelas bahwa Jokowi menunjuk politikus Nasdem Muhammad Prasetyo sebagai jaksa agung—sebuah jabatan yang secara tradisional diperuntukkan bagi orang yang bukan partisan—pada tahun 2014. Dan sesaat setelahnya, Kantor Kejaksaan Agung bergerak untuk melumpuhkan mayoritas koalisi oposisi yang ada pada saat itu, dengan menangkap sejumlah anggota partai oposisi atas tuduhan korupsi.

Pelemahan lebih lanjut terhadap koalisi oposisi dicapai pada tahun 2015–2016, seiring Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan kontrolnya atas verifikasi legal dewan-dewan partai untuk memanipulasi perpecahan dalam Golkar dan PPP, dan akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam koalisi yang berkuasa.

Investigasi kriminal telah diarahkan pada para penyelenggara dan penyokong kampanye oposisi. Peristiwa penangkapan para kritikus pemerintah yang membingungkan terjadi pada malam aksi 212 di Jakarta pada akhir tahun 2016; tuntutan secara diam-diam dibatalkan begitu krisis berlalu. Kasus-kasus diajukan terhadap beberapa ulama terkemuka dalam aksi 212, terutama pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, yang dipaksa mengasingkan diri ke Arab Saudi setelah dituduh melakukan pelanggaran pornografi.

Pengusaha media, oposisi, dan Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo, tiba-tiba mengubah kesetiaannya kepada Jokowi pada tahun 2017 setelah polisi menuduhnya mencoba mengintimidasi jaksa penuntut umum atas pesan teks; Kasus Hary tampaknya tidak mengalami kemajuan sejak saat itu.

Di luar penggunaan penuntutan taktis untuk menjinakkan musuh, Jokowi memperkenalkan kekuatan hukum baru untuk menghukum organisasi masyarakat sipil. Keputusan presiden, atau Perppu, terhaap organisasi-organisasi massa yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2017, berfungsi untuk mencabut “hampir semua perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat,” dan menambahkan instrumen represif lain kepada alat yang sedang berkembang di pemerintah.

Koalisi oposisi pro-Prabowo 2014–2015—yang berusaha mengembalikan pemilihan langsung dan memonopoli situs-situs patronase di dalam badan legislatif—me miliki karakter yang jelas tidak liberal dan tujuan-tujuan anti-demokrasi. Demikian pula, kampanye anti-Ahok didasarkan pada agenda yang sangat tidak toleran dan mayoritas mengancam fondasi demokrasi Indonesia yang pluralis, di mana kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir secara terbuka menuntut agar negara demokratis digantikan dengan negara teokratis. Meskipun pemerintah Jokowi menggunakan strategi otoriter dalam menanggapi lawan-lawan politik ini, namun pendekatannya dapat secara kredibel digambarkan sebagai “memerangi illiberalisme dengan illiberalisme.”

Menjelang pemilu 2019, bagaimanapun, pemerintah telah mengubah strategi represif dalam melawan kekuatan oposisi, yang bekerja dalam batas-batas status quo demokratis. Dengan mengubah institusi keamanan dan penegakan hukum menjadi melawan oposisi demokratis, pemerintahan Jokowi telah menyebabkan kaburnya batas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah. Selain itu, kebijakan-kebijakan ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya yang disengaja dan semakin sistematis untuk menghambat dan melemahkan oposisi yang sah dan esensial bagi rezim demokratis.

Menindas tokoh oposisi menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju

Penggunaan kasus-kasus korupsi untuk pengaruh politik bukanlah satu-satunya cara di mana aparat negara digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk keuntungan partisan menjelang pemilu. Selama tahun 2018, polisi telah meningkatkan upaya untuk menekan gerakan #2019GantiPresiden (#2019GP).

Melalui paruh pertama tahun 2018, #2019GantiPresiden bermetamorfosis dari sebuah hashtag Twitter yang diunggah oleh politisi PKS Mardani Ali Sera, menjadi kendaraan politik dengan kehadiran yang kuat di media sosial, tercetak di berbagai jenis pakaian dan aksesoris yang dijual, dan struktur organisasi formal.

Walau #2019GantiPresiden tidak memiliki karakter Islamis yang jelas seperti Gerakan 212, namun kelompok-kelompok tersebut menarik dukungan dari konstituen yang sama, dan memiliki landasan yang sama dalam melawan petahana alih-alih dukungan untuk penantang tertentu.

Tentu saja, pesan simplistik gerakan 2019GP atau #2019GantiPresiden—yang bermuara pada “siapa pun asal jangan Jokowi”—menempatkannya sebagai kendaraan yang dapat menguntungkan calon oposisi.

Fleksibilitas ini—yang mencerminkan ketidakpastian di antara para pemimpin oposisi atas keinginan Prabowo untuk kembali mencalonkan diri—tampak jelas bahkan empat hari sebelum pencalonan presiden ditutup, ketika penggagas #2019GantiPresiden dan politisi PKS Mardani Ali Sera mengatakan kepada saya bahwa “Anies Baswedan adalah orang yang akan mengalahkan Jokowi.”

Melalui pertengahan 2018, para penggagas 2019GP sering menerima laporan bahwa polisi menyita barang dagangan dari penjual dan mengintimidasi orang yang menampilkan hashtag #2019GantiPresiden. Pada bulan Juni hingga September, jadwal acara 2019GP di Serang, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Pontianak, Bangka Belitung, Palembang, Aceh, dan bagian lain negara dilarang atau dibubarkan oleh polisi, seringkali dengan bantuan gerombolan “demonstran pesaing” yang pro-pemerintah.

Setelah pembubaran acara di Surabaya oleh polisi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan berpendapat bahwa kegiatan 2019GP memang harus dilarang, sehingga dapat mencegah perselisihan sosial dan bentrokan antara demonstran pro-pemerintah dan oposisi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—yang berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan baru untuk politik yang progresif dan demokratis—juga mendukung penindasan gerakan tersebut, dengan alasan “mengarahkan kebencian kepada presiden.”

Banyak justifikasi hukum telah diatur untuk mendukung tindakan keras tersebut. Pada bulan Maret, polisi mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki penyanyi yang beralih menjadi aktivis Neno Warisman, dengan kecurigaan bahwa pembuatan grup WhatsApp menggunakan tagar #2019GantiPresiden dapat melanggar Undang-undang Transaksi Elektronik (UU ITE), atau bahkan merupakan makar.

Unsur lain dari serangan pemerintah terhadap 2019GP adalah melekatkan motivasi anti-sistem, ekstremis, dan khilafah, pada para penyelenggara gerakan tersebut. Pesan media sosial yang beredar bahkan mengklaim bahwa salah satu pelaku bom bunuh diri yang bertanggung jawab atas serangan dahsyat di Surabaya pada bulan Mei adalah pendukung 2019GP (ini telah dibantah).

Upaya sistematis pemerintah untuk menekan dan mendelegitimasi kegiatan 2019GP, merupakan tantangan baru bagi status quo demokratis Indonesia. Penindasan 2019GP secara kualitatif berbeda dari taktik koersif yang digunakan terhadap koalisi partai Prabowo pada tahun 2015–2016, atau pelarangan pada tahun 2017 terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Walau koalisi Prabowo telah mencoba untuk menghadirkan kembali elemen-elemen demokrasi Indonesia, dan Hizbut Tahrir terbuka dalam mengekspresikan ambisi khalifahnya, namun 2019GP belum mendukung tujuan anti-sistem, tetapi berusaha mewujudkan kekalahan elektoral Jokowi. Tentu saja, para pemimpin 2019GP telah berusaha keras untuk menetapkan gerakan mereka sebagai ekspresi konstitusional oposisi demokratis.

Legitimasi kegiatan kelompok ini telah didukung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu), dan bahkan beberapa LSM dan tokoh masyarakat pluralis, sementara upaya pemerintah untuk menggambarkan 2019GP sebagai ancaman terhadap keselarasan sosial dan persatuan nasional telah terbukti sepenuhnya tidak meyakinkan.

Penindasan terhadap gerakan #2019GantiPresiden merupakan pertama kalinya sejak jatuhnya Suharto, di mana pemerintah telah menggunakan aparat keamanan negara untuk penindasan skala besar yang terbuka terhadap gerakan oposisi demokratis.

Memobilisasi Militer dalam Sistem kabinet Indonesia Maju

Kekhawatiran telah tumbuh selama masa kepresidenan Jokowi, tentang munculnya kembali falsafah “dwifungsi” di dalam militer, termasuk melalui konsolidasi struktur komando teritorialnya dan keterlibatan baru tentara dalam program-program sosial dan ekonomi yang dipimpin pemerintah.

Pada tahun 2018, setelah memperkuat pengaruh pribadinya di dalam angkatan bersenjata melalui pengangkatan sekutu pribadinya sebagai Panglima TNI, Jokowi bahkan melangkah lebih jauh dalam mendorong re-politisasi TNI.

Pada bulan Juni, Jokowi mengumumkan peningkatan besar dan segera dalam pendanaan untuk komando desa tingkat TNI, Bintara Pembina Desa/Babinsa. Pada bulan Juli, ia menyampaikan pidato kepada para petugas Babinsa di Makassar, di mana ia menginstruksikan para prajurit di tingkat desa untuk menghentikan penyebaran “hoax” seperti yang menghubungkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada bulan Agustus, Jokowi berpidato lagi, di mana dia menginstruksikan polisi dan perwira militer untuk mempromosikan pencapaian program pemerintahnya di tingkat komunitas: “Sehubungan dengan program pemerintah, pekerjaan yang telah kami lakukan—saya meminta semua petugas untuk mempromosikan ini kepada masyarakat. Teruskanlah (pencapaian) ini kapan pun waktunya tepat untuk melakukannya.”

Salah satu prestasi besar pada era pemerintahan (Susilo Bambang) Yudhoyono (SBY) adalah penerimaan oleh elit TNI sebuah prinsip bahwa “militer adalah alat eksekutif pemerintah” alih-alih kekuatan politik otonom. Namun Jokowi tampaknya siap menggunakan alat ini untuk melayani tujuan-tujuan partisan, dalam konteks kampanye pemilihan umum.

Sejak jatuhnya Orde Baru, tak pernah militer dan polisi dikerahkan secara sistematis untuk memberikan keuntungan politik kepada pemerintah yang berkuasa. Jika tren ini terjadi pada tahun 2019, ini akan menandai langkah lain dalam ketidakseimbangan dari permainan antara pemerintah dan oposisi—sebuah fitur yang tidak terkait dengan demokrasi, tetapi dengan otoritarianisme pemilu dan hibriditas rezim.

Salah satu alasan penggunaan instrumental penegakan hukum dan lembaga keamanan Jokowi mungkin adalah kurangnya kepercayaannya pada keandalan dan efektivitas partai politik, organisasi sosial, dan kelompok “sukarelawan.” Interaksinya dengan partai-partai, elit politik, dan organisasi masyarakat sipil sangat intens; di sisi lain, ia telah belajar bahwa alat-alat negara jauh lebih mudah digunakan dan jauh lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan politik.

Hebohnya lawan politik menjadi bagian dalam sistem kabinet Indonesia maju

Sebuah prediksi terungkap setelah peresmian Jokowi, Edward Aspinall dan Marcus Mietzner menggambarkan pemilu 2014 sebagai “yang paling penting dalam sejarah demokrasi pasca-Soeharto.” Mereka mencatat: “Baik persaingan pada tahun 1999 antara Megawati dan Abdurrahman Wahid maupun tahun 2004 dan 2009 antara Megawati dan SBY, adalah tentang arah fundamental negara tersebut. Sebaliknya, pilihan antara Jokowi dan Prabowo memberikan pemilih Indonesia dengan pilihan mempertahankan pemerintahan demokratis yang ada, atau mengirimnya ke jalur eksperimen populis dan regresi neo-otoritarian.”

Sulit untuk membingkai Pilpres 2019 dengan istilah yang sama. Yang pasti, Prabowo memberikan setiap indikasi pada tahun 2014 bahwa ia berniat secara sengaja dan gigih memutar balik demokrasi Indonesia; jika dibandingkan, konsesi Jokowi untuk otoritarianisme telah meningkat dan serampangan—seperti yang dikatakan Eve Warburton tentang kepresidenan Jokowi secara lebih luas, pemerintahan yang telah “ditentukan oleh ad hocery” (penggunaan kebijakan ad hoc atau improvisasi).

Namun dia sekarang tampaknya telah menetapkan sebuah rumus untuk mengatasi tantangan politik, yang sebagian besar berkisar pada penerapan instrumen yang paling dapat diandalkan dan efektif yang tersedia bagi presiden—lembaga negara. Yang paling mengkhawatirkan untuk kualitas demokrasi di Indonesia, Jokowi, dan pemerintahannya adalah dalam memperlakukan penegakan hukum dan layanan keamanan sebagai alat untuk penindasan oposisi, entah itu tidak liberal dan anti-sistem, atau demokratis dan konstitusional.

Tentu saja, semakin strategi-strategi ini dinormalkan, semakin siap mereka akan gaya kepresidenan Prabowo yang menyimpan kebencian ideologis terhadap demokrasi. Tentu saja, pendukung Prabowo menanggapi tuduhan tentang tujuan otoriter pemimpin mereka dengan menunjuk pada regresi demokratis yang diawasi oleh Jokowi.

Dalam kata-kata seorang politisi Gerindra yang saya ajak bicara baru-baru ini: “Ada yang bilang Prabowo itu otoriter. Bagaimana dengan pemerintah ini? Bukankah demokrasi mundur selama masa Jokowi periode II? Bukankah presiden saat ini yang telah mengkriminalisasi oposisi, melarang organisasi massa… (dan) menggunakan aparat negara untuk membungkam pengkritiknya? Siapa yang otoriter?”

Demokrasi Indonesia telah terbukti tangguh selama 20 tahun. Seiring makin dekatnya pemilu tahun depan, ketahanan itu akan diuji lagi. Layak untuk merefleksikan apa yang telah berubah sejak siklus pemilihan sebelumnya. Seperti pada tahun 2014, pemilihan 2019 akan menjadi arena persaingan dua kandidat.

Seperti pada tahun 2014, kita akan memiliki satu kandidat yang menata dirinya sebagai sangat nasionalistis; anti-sayap-kiri; pro-militer; dan terbuka untuk perambahan lebih lanjut terhadap agenda-agenda Islam konservatif ke dalam arena politik nasional. Catatannya tentang pelestarian hak asasi manusia, perhatiannya terhadap prinsip-prinsip inti demokrasi, komitmennya pada pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan dukungannya untuk agenda antikorupsi, membuat semuanya sangat meragukan.

Dia akan bertarung dalam pemilihan presiden dengan dukungan koalisi besar partai, cengkeraman yang kuat pada media, dan kumpulan elit politik yang kredibilitas demokratis dan reformisnya memberikan sedikit kepercayaan dari pemilih Indonesia. Dan di sisi lain kertas suara pemilihan presiden, kita akan melihat Prabowo Subianto.

Jokowi dan Prabowo siap membangun Indonesia

Tak tanggung-tanggung Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mengapa memilih rivalnya di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan. Kata presiden setelah mengangkat Prabowo sebagai Menhan Jokowi menyatakan “kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong”.

Jokowi dengan tegas menjelaskan bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong. Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet. Selain Prabowo, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi menteri kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan “kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak”. Jokowi menyebut Indonesia memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara. Namun ia melihat proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan. Jokowi mengaku mempertimbangkan rekam jejak Prabowo selama berkarir di TNI.

Seusai sertijab, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya ditugaskan Presiden untuk memperkuat TNI dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI, maka Presiden Jokowi memberikan tugas Prabowo untuk ikut membantu dan memperkuat TNI. Prabowo dalam sambutan awal di Menhan menegaskan bahwa kita semua menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis Ryamizard Ryacudu dan membuat terobosan baru. Namun Prabowo tak menjelaskan secara spesifik terobosan apa yang akan dikalsanakan dalam lima tahun ke depan. Tentu Presiden Jokowi juga menegaskan tidak ada visi dan misi Menteri dan hanya ada visi dan misi Presiden sehingga semua menteri harus melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Presiden selama lima tahun ke depan.

 

(Penulis adalah Dosen FH dan PPs Ilmu Hukum Undana)

Komentar