oleh

Nasib Tragis ‘Monumen Pancasila’

-Opini-461 views

Sejak awal wacana pembangunan Monumen Pancasila yang digagas mantan Gubernur Frans Lebu Raya menuai pro dan kontra, dibangun dikawasan Bolok, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Banyak pihak yang menerima namun tidak sedikit yang menolak, baik publik maupun keenam Fraksi DPRD Provinsi NTT diantaranya Fraksi PAN, Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan serta Fraksi Partai NasDem (PK, 2017).

Penolakan ini beralasan penganggaran yang tidak jelas baik regulasi maupun waktu penetapan. Ketidakjelasan ini nampak pada proses perencanaan yang menggunakan APBD namun tidak tertuang dalam RPJMD.

Proyek dengan nilai anggaran sangat fantastis sebesar 31 miliar harus dipungut sana sini, mulai dari APBD, sumbangan pengusaha, politisi, TNI-Polri, pejabat BUMN/BUMD, sumbangan ASN melalui pemotongan dana kesra sesuai eselon dengan rincian non eselon Rp 100 ribu, eselon IV Rp 250 ribu, eselon III 500 ribu, dan eselon II sebesar Rp 1 juta per orang sehingga dana terkumpul mencapai Rp 1 miliar (VN, 2017).

Penolakan publik tentu lebih kepada besarnya uang, pemanfaatan, dan kondisi daerah. Jumlah yang ada, andaikata untuk pembangunan dan pembenahan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata.

Tentu, sedikit merubah wajah daerah ini, sebut saja di Kabupaten Ngada, infrastruktur jalan raya Bajawa- Riung yang menjadi kewenangan provinsi. Jalan yang puluhan tahun luput dari perhatian pemerintah, padahal Riung sebagai objek strategis pengembangan pariwisata dan sudah tentu memiliki efek terhadap pendapatan daerah.

Kondisi jalan berlubang dengan drainase yang buruk harus memaksa kita tahan banting, lebih khusus para pengemudi, wisatawan yang hendak berpergian ke 17 Pulau di wilayah Riung.

Bagaimana tidak, meskipun Riung sangat eksotis, pulau-pulau terpisah dengan karakteristik ekosistem beragam seperti bentangan pasir putih dan romantisnya kelelawar yang hidup dalam kesatuan yang harmonis tidak cukup memikat hati pengunjung untuk kembali bernostalgia. Ini bukan soal jarak, ongkos, dan perilaku warga setempat, namun lagi-lagi akses jalan. Medan yang cukup berat ditambah lagi jalan berlubang, belum lagi dihadang krikil dan batuan lepas yang berserakan hampir ditiap titik jalan akibat genangan air dan kubangan di musim hujan. Dengan demikian, pengunjung lokal maupun mancanegara ketika kembali, akan berpromosi bukan lagi soal keindahan 17 pulau melainkan sebuah warta ‘pertobatan’ atas kisah sengsara dan penderitaan selama perjalanan berwisata, bahkan berjanji tidak akan datang kedua kali.

Kembali ke awal, Monumen pancasila meskipun nilai proyek cukup besar, ada hal positif yang dimaknai. Inisiatif pembangunan tentu punya latar belakang historis. NTT lebih khusus Ende, adalah tempat bersejarah lahirnya pancasila yang dirumuskan Sukarno dimasa pengasingan kolonial. Didalam tubuh pancasila memiliki roh yang terkristal dalam bulir-bulir dan tentu punya nilai filosofis tentang keadilan, kejujuran, ketulusan, kesetaraan, sebagai pengikat dan perekat kesatuan bangsa. Selain alasan diatas, NTT juga secara nasional dinobatkan sebagai nusa toleransi yang menjunjung tinggi perbedaan, hidup berdampingan tanpa sekat primordial.

Beberapa alasan diatas cukup meyakinkan membangun Monumen Pancasila, sehingga meskipun terkesan dipaksakan dan mengatasnamakan rakyat NTT melalui mantan Gubernur, proyek ini tetap dilaksanakan.

Kita tentu memberi apresiasi atas niat baik ini. Namun, duplikat pancasila yang dimonumenkan bukan sekedar simbol bahkan aksesoris tanpa makna yang semata hanya untuk merias wajah kota, dijadikan icone untuk tempat rekreasi, selfie, ikrar janji setia bagi yang berpacaran untuk sehidup semati dan lebih sadis bila jadi arena minum mabok dan ‘baku habok’ sebagai pelampiasan orang-orang galau akibat hilangnya pekerjaan yang di PHK majikan, putus kuliah atas mahalnya biaya, apalagi stres akibat terlambat jatah bulanan.

Mengapa tidak! lokasinya yang dikelilingi semak belukar, tidak strategis, jauh dari keramaian dan pusat kota, sudah barang tentu menjanjikan dan sangat berpeluang terhadap tindakan-tindakan diatas. Saya khawatir, monumen hanya jadi tempat pelampiasan akhir tak beradab.

Pada kondisi ini, kita kembali menggugah, apakah untuk menunjukan bahwa NTT adalah kumpulan orang-orang nasionalis dan toleransi mesti harus dengan membangun monumen pancasila yang menelan anggaran besar itu? sebab bagi saya, sebagai orang yang sedikit pancasilais tidak mesti ditunjukan dalam bangunan dan simbol, cukup terpatri dalam sanubari dan dinyatakan dalam tindakan keseharian.

Bukan tidak boleh, namun kondisi NTT hari ini masih membutuhkan sentuhan anggaran untuk meningkatkan taraf hidup sehingga perlahan keluar dari zona miskin dan terbelakang. Pada titik ini, pemerintah provinsi dalam kebijakannya mesti mencerminkan semangat pancasilais melalui skala prioritas kebutuhan dan proses perencanaan yang matang. Bukan asal tempel, ini terbukti akibat perencanaan yang error diawal dan disorientasi, akhirnya mangkrak dan harus berurusan dengan pihak berwajib (KEJATI) karena terindikasi korupsi dengan kerugian uang negara 6, 386 miliar lebih (LHP BPK). Dari sini dapat disimpulkan bahwa semangat pembangunan monumen pancasila sama sekali tidak mencerminkan spirit pancasilais dari dalam diri pemangku kepentingan. Dan bisa diduga, ini hanyalah modus para mafia untuk peroleh keuntungan baik pribadi bahkan kelompok.

Bahwasannya kasus ini sudah terang benderang dan menjadi rahasia umum, maka diharapkan Kejati NTT mengusut tuntas, bersikap tegas dan transparan dalam membongkar keterlibatan semua ‘perampok’ uang rakyat tanpa pandang bulu. Dan hanya kepadamu publik menaruh kepercayaan atas keadilan.
Jangan coba-coba bermain mata kepada siapapun yang coba melemahkan upaya penegakan hukum, sebab saat yang bersamaan anda akan kesulitan membendung amarah dan kobaran api perlawanan atas nama “‘Pancasila’

Salam Rumah Merah Putih
#Beta NTT, Beta-Pancasila, Beta-Indonesia

Oleh: Adrianus Oswin Goleng

Aktivis PMKRI Cabang Kupang

Komentar

Jangan Lewatkan