oleh

Pengangkatan Sekda Tanpa Seleksi, Bupati SBD Bisa Diberhentikan

Oleh: Dr. Jimmy Z. Usfunan

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Sekda tidak lagi atasan bawahan dengan bupati melainkan sifatnya koordinasi. Karena sesuai Pasal 54 UU ASN Sekda mendapatkan delegasi kewenangan dari Presiden dalam pembinaan manajemen ASN. Sehingga kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Sekda, bukan kewenangan bupati, seperti dulu.

Proses pengangkatan Sekda Kabupaten selaku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, sesuai Pasal 108 ayat (3) UU ASN.

Sehingga berdasarkan Pasal 115 UU ASN tahapan pengisian jabatan Sekda Kabupaten, dimulai dari membentuk panitia seleksi. Setelah itu Pansel memilih 3 calon Sekda, sebelum Bupati menetapkan Sekda, harus berkoordinasi dahulu dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Tindakan mengangkat Sekda oleh Bupati Sumba Barat Daya secara sepihak, merupakan perbuatan melanggar undang-undang, sewenang-wenang, pada akhirnya merugikan ASN lainnya yang punya kesempatan sama untuk mencalonkan diri menjadi Sekda.

Tindakan Bupati Sumba Barat Daya (SBD) ini, secara hukum bisa diberhentikan dari jabatannya, karena melanggar Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 76 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun ketentuan, Pasal 67 ayat (1) huruf b, yang menentukan salah satu Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpotensi melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf a, b, d dan huruf g UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun, mekanisme pemberhentian Bupati Sumba Barat Daya, bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu pertama, usulan DPRD, sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan cara mengusulkan kepada Menteri berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bupati dan/atau wakil bupati melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i , huruf j , dan/atau melakukan perbuatan tercela;

Kedua, Pemerintah Pusat memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan alasan yang sama, melalui mekanisme Pemerintah Pusat melakukan
pemeriksaan terhadap Bupati dan/Wakil Bupati untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran.

Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati. Apabila Mahkamah Agung memutuskan terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

 

Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Komentar