oleh

Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional

Oleh : DR. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, Peraturan Daerah memegang peranan penting dalam menata pembangunan hukum nasional. Peraturan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah.

Selain itu Peraturan Daerah secara substansif diharapkan mampu memberikan arah bagi para kepala daerah dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan tujuan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik Hukum sebagai arah pembangunan hukum nasional, memainkan fungsi besar dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks politik hukum, hukum adalah sebagai alat dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Program Legislasi Nasional.

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan delegasian atau perintah peraturan yang lebih tinggi, diharapkan dapat menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan hukum ditingkat lokal. Namun dalam perkembangan pembentukan peraturan daerah banyak menimbulkan kontradiksi yang terjadi sebagai proses otonomi di Indonesia.

Dimulai sejak era reformasi, pembentukan peraturan daerah dirasa berjalan tanpa sebuah rancang bangun yang utuh dan komprehensif.

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem dapat kita pahami sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan keterkaitan satu dengan yang lainnya oleh satu atau beberapa asas. Jika dihubungkan dengan sistem hukum maka organ yang akan dibicarakan adalah organ hukum.

Donald Black menyebutkan hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is the governmental social control), sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang didalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut. Walaupun demikian, ia mengakui tidak semua kontrol social adalah hukum, kontrol sosial yang bukan hukum adalah sifat tidak resmi karena tidak memiliki daya paksa.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengatakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyungguhkan cara mencapai tujuan.

Dia juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (living law), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan.

Lawrence M. Friedman menjabarkan bahwa ada 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum (legal sistem ), yaitu structure, substance, dan culture. Untuk menggambarkan kinerja ketiga komponen tersebut dapat dibayangkan apabila komponen struktur hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya adalah “apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu”, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaiman mesin itu digunakan.

Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagaikontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (dispute settlement) skema distribusi barang dan jasa (goods distributing scheme), dan pemeliharaan sosial (social maintenance).

Menurut Lili Rasjidi, Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri dan terikat dalam satu kesatuan proses, yakni proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Terdapat 7 (tujuh) komponen sistem hukum yakni :

Pertama; Masyarakat hukum, Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu atau pun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, Negara, atau masyarakat internasional);

Kedua; Budaya hukum, merupakan pemikiran dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal tiga budaya hukum masyarakat hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis dan kombinatif;

Ketiga; Filsafat hukum, merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum, dapat bersifat khusus;

Keempat; Ilmu/pendidikan hukum, merupakan media komunikasi antara terori dan praktik hukum, juga merupakan media pengembang teori-teori hukum, desain-desain, dan formula-formula hukum praktis (konsep hukum);

Kelima; Konsep hukum, merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum;

Keenam; Pembentukan hukum, merupakan bagian proses yang meliputi lembaga-aparatur-dan sarana pembentukan hukum, menurut konsep hukum yang telah ditetapkan, termasuk prosedur-prosedur yang harus dilaluinya;

Ketujuh; Bentuk hukum, merupakan hasil proses pembentukan hukum, dapat berupa  peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim;

Penerapan hukum, merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga-aparatur-saran-dan prosedur-prosedur penerapan hukum;

Dan Evaluasi hukum, merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep ataupun dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional. Sampai abad ke-14 penduduk dikepulauan Nusantara ini hidup di dalam suasana hukum adat masing-masing daerah.

Asas penting dalam kehidupan adap adalah sifat kekeluargaan (komunalitas) Dengan masukknya agama Islam ke Indonesia, maka banyak daerah adat yang meresap unsur-unsur agama Islam dalam kehidupan hukum adatnya.

Demikian juga ketika abad ke-17 bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda datang, maka selain produk hasil industrinya, mereka juga mempengaruhi masyarakat setempat dengan ajaran agamanya sehingga hukum adat di daerah-daerah tersebut diresapi oleh ajaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik.

Hukum yang merupakan suatu sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan sub sistem , dalam suatu kesatuan yang utuh. Jika kita ambil contoh sistem hukum Indonesia, maka dalam sistem hukum positif Indonesia tersebut akan terdapat sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum tata Negara dan lain-lain yang satu sama lain saling berbeda.

Sistem hukum merupakan sistem abstrak dan tebuka artinya bahwa sistem hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukan kesatuan yang dapat dilihat, dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta unsur-unsur lain yang tidak termasuk dalam sistem mempunyai pengaruh terhadap unsure-unsur dalam sistem .

Secara normatif sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berdasarkan UUD 1945 dan Pacansila. Dengan begitu setiap komponen dalam sistem hukum harus bersumber kepada UUD 1945 dan Pancasila . Sistem hukum nasional selain terdiri dari kaidah-kaidah hukum, juga mencakup komponen lembaga dan aparatur hukum, organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, dan bahkan oleh filsafat dan budaya hukum, termasuk aparat hukum, aparat pemerintah dan masyarakat.

Masing-masing komponen hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena harus senantiasa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka seluruh komponen hukum tidak akan berjalan dengan baik.

Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah. Juga merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya mewujudkan kemandirian suatu daerah dan dalam rangka memajukan masyarakat.

Berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (*)

Komentar