oleh

Perusahaan Sawit Berengsek Harus Dihukum Berat

-Opini-242 views

Oleh :  Adhitya Himawan

Bagi orang yang mempelajari perekonomian Indonesia, tidak ada yang membantah besarnya kontribusi industri kelapa sawit sebagai salah satu motor penggerak utama. Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia.

Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 31 juta ton kelapa sawit dan berhasil mendulang devisa hampir US$ 23 miliar (Rp 317 triliun). Jumlah ini mencapai 13% dari nilai keseluruhan ekspor Indonesia. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi kontribusi ekspor minyak dan gas yang ‘hanya’ 9% atau senilai US$ 15,7 miliar (Rp 217 triliun).

Industri kelapa sawit di Indonesia menyerap tenaga kerja sektor perkebunan yang tidak sedikit. Pada tahun 2016, industri kelapa sawit mempekerjakan lebih dari 5,5 juta orang. Jumlah ini berada di peringkat kedua setelah industri kelapa yang menyerap 6,5 juta tenaga kerja. Selain itu, industri kelapa sawit secara tidak langsung juga menyerap 12 juta tenaga kerja, antara lain di sektor hilir, dan industri pengolahan lainnya.

Tak heran saat produk sawit Indonesia mendapat kampanye hitam dari negara-negara Uni Eropa, Pemerintah Indonesia langsung pasang badan. Pada Maret 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Pemerintah RI bakal bereaksi keras apabila Uni Eropa akan menghantam industri sawit dalam negeri yang selama bertahun-tahun telah menjadi andalan perekonomian nasional.

Sayang sekali, sebagian perusahaan kelapa sawit telah bersikap tidak tahu diri. Ibarat pepatah: air susu dibalas air tuba. Komitmen Pemerintah RI melindungi industri kelapa sawit dalam negeri, justru dibalas oleh sebagian perusahaan kelapa sawit dengan melakukan tindakan ilegal yang menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Khususnya yang hidup di Sumatera dan Kalimantan. Tindakan tersebut adalah membakar hutan dan lahan (Karhutla).

Pada Jumat (13/9/2019), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menyebut ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Tiga di antaranya perusahaan asal Malaysia. Ketiga perusahaan tersebut berada di wilayah Ketapang dan Melawai. Sementara itu satu perusahaan lainnya milik Singapura.

Mereka adalah PT Hutan Ketapang Industri milik Singapura di Ketapang, PT Sime Indoagro milik Malaysia, PT Sukses karya sawit Malaysia di Ketapang, dan PT Rafikamajaya Abadi di Melawi.

Hingga minggu (15/9/2019), KLHK telah menyegel 46 perusahaan yang diduga sebagai penyebab Karhutla. Perusahaan yang disegel tersebut tersebar di berbagai provinsi. Sampai kini belum ada kejelasan 46 perusahaan tersebut siapa saja pemiliknya. Perusahaan tersebut apakah berasal dari negara tetangga atau dari dalam negeri.

Satu hal yang pasti, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui ada kejanggalan dalam peristiwa kebakaran hutan yang ada di Provinsi Riau. Saat ia melihat dari helikopter, dari sekian ribu hektar luas lahan yang terbakar tidak satupun yang mencakup lahan perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya.

Tito menganggap bahwa hal itu sekaligus menunjukkan masalah kebakaran hutan ini murni karena ulah manusia dan pelakunya adalah oknum yang sama. “Apa yang sudah kami lihat dari helikopter bersama panglima TNI dan Kepala BNPB, lahan yang sudah jadi perkebunan, baik sawit maupun tanaman industri lainnya, kok tidak ada yang terbakar. Misal pun ada paling hanya sedikit dan di pinggir. Ini menunjukkan adanya praktek ‘land clearing’ dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau,” ungkap Tito di Riau, Minggu (15/9/2019).

Kepolisian Republik Indonesia harus menegakkan hukum dengan tegas, keras dan adil dalam peristiwa Karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Apabila memang ada temuan yang membuktikan di lapangan, jangan cuma warga pelaku pembakar di lapangan yang ditangkap. Apabila memang ada bukti, manajemen perusahaan sawit yang menjadi dalang pembakaran juga harus ditangkap.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga harus memberikan dukungan kepada Polri untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai karena ada keterlibatan perusahaan besar sawit nasional, pemerintah malah melindungi. Kalau tidak, peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan akan terus berulang setiap tahun.

Semua pengusaha, termasuk pengusaha sawit pasti ingin untung dalam bisnisnya. Tidak ada penguasaha yang ingin rugi, dimanapun begitu. Tapi itu tidak bisa dibenarkan bagi perusahaan sawit nakal untuk seenaknya membakar hutan dan lahan. Perbuatan ini selain ilegal, juga membuat rakyat di Sumatera dan Kalimantan sengsara dan menderita. Tidak ada yang bisa membenarkan hal itu.

Komentar