oleh

Pungli Kamar Jenazah dan Sikap Bupati Flores Timur

-Opini-429 views

Oleh: Rofin Kopong

Hangatnya dialektika di Media Sosial hari-hari belakangan ini terasa unik. Tatkala sebuah Akun facebook dengan nama Rajawali Solor menyingkap tabir yang sekian lama tertutup. Tabir itu menutupi sisi lain yang tak terpuji dari tata layanan pada Kamar Jenazah RSUD Larantuka, sejak itu pula puluhan Netizen mengarahkan pandangan dan melukiskan pikirannya melalui berbagai Komentar dari pojok pandangnya masing-masing. Rajawali Solor menceritakan pada publik bahwa di sana ada Pungli.

Rajawali Solor adalah Thread Starter (TS). Ia telah memulai melukiskan ketidaksukaannya melalui Postingan. Tak disangka sebelumnya bahwa Formula Postingan itu begitu seksi laksana sosok seorang wanita paruh baya, berkulit sawo matang, dengan lekak – lekuk tubuh yang aduhai. Senyumnya molek menarik hati,-menggoda, pada pinggulnya mengingatkan akan bentuk sebuah gitar spanyol, betisnya apa lagi,- putih mulus tak berkoreng dihiasi bulu-bulu halus menambah indah setiap ayunan langkah kakinya.

Karena Seksinya Postingan itu, membuat Direktur RSUD tak tanggung-tanggung membuat Klarifikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mengatur Retribusi jasa pelayanan umum pun dibuka dan menyingkapkan halaman lampirannya. Rupanya Klarifikasi itu ibarat menyalakan lampu center untuk mencari sasaran penglihatan. Para Netizen seakan semakin ‘’gila’’. Kegaduhan semakin menjadi-jadi hingga menarik perhatian Bupati Flores Timur.

Perhatian Bupati akhirnya memetik fakta konyol. Ternyata benar apa kata Rajawali Solor. Memang ada pungli. Jumlah keluarga duka yang pernah jadi korban tentu tak terhitung lagi. Momentum duka adalah kesempatan berkaisnya para petugas kamar jenazah. Kerjanya mirip tapi tak sama dengan Porter Pelabuhan laut Larantuka. Jasa kerjanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Uang jasa kerja diterima dan masuk kocek. Kelakuan mereka mengikuti para pendahulu. Bukan mengikuti aturan!!! Kelakuan minus pendahulunya ternyata lebih kuat pengaruhnya ketimbang PERDA.

Lantas, kelalaian pada manajemen RSUD harus dibayar panjar dengan permohonan maaf Bupati Flores Timur kepada publik dan kemudian akan dilunasi dengan kebijakan membebaskan pungutan retribusi atas pelayanan jasa bagi keluarga pasien di Kamar Jenazah.- Habislah Gelap,- Terbitlah Terang. Kira-kira begitu.

Tapi, sabar dulu. Si ‘’wanita paruh baya” yang seksi itu belum beranjak jauh dari sini. Ia masih menunggu Kabag Hukum Setda Flores Timur si ganteng bernama Yordan Daton. Untuk apa? Untuk memelasnya lebih lembut, memeluknya lebih mesra untuk memberikan padanya kepastian hukum bahwa Cinta memang tak boleh dibiarkan terus berkelana tak berarah. Cinta itu tak boleh dititip lewat Merpati Putih yang patah sayapnya,- hanya terkulai di atas tanah. Dan Cinta itu pula tak boleh hanya terucap di belahan bibir semata. Sebab itu cintanya Bupati Flores Timur kepada keluarga di kamar jenazah RSUD Larantuka harus segera dibuktikan dengan sebuah kepastian.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam pengaturannya, telah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pilihan; dalam kerangka mengatur tarif retribusi di daerah yang dipimpinya untuk atas nama kewenangan; dapat mengurangi, menghapus dan membebaskan Pajak dan/atau Retribusi atas pemanfaatan jasa layanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Karena itu, pernyataan politik Bupati Flores Timur dengan pilihan diksi membebaskan retribusi bagi keluarga pasien yang mengikuti seluruh proses di kamar jenazah harus segera diletakan pada frem hukum.

Perihal meletakan pilihan diksi Politik oleh Bupati berkenaan dengan membebaskan pungutan retribusi yang sebelumnya sudah diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah, perlu didiskusikan terlebih dahulu secara lebih cermat terkait adanya potensi pertentangan hukum dikemudian hari.

Potensi pertentangan yang saya maksudkan adalah: pertama; Bahwa item tarif layanan yang hendak dibebaskan sudah ditetapkan dengan PERDA.- Sebab itu perlu kecermatan dalam membangun argumentasi hukum mana kala hal pembebasan dimaksud kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Ini soal kedudukan hukum antara PERDA dan PERBUP. Apakah memungkinkan PERBUP dapat menyatakan tidak berlakunya sesuatu aturan dalam PERDA?

Kedua; Jika PERBUP tidak patut menyatakan tidak berlakunya sesuatu yang diatur dalam PERDA maka satu-satu cara adalah melakukan revisi PERDA terlebih dahulu khusus pada formula yang mengatur tentang tarif retribusi sebelum melakukan penetapan PERBUP tentang Pembebasan tarif pada Kamar Jenazah. Hal ini pula sekedar menjadi pertimbangan untuk menjaga keseimbangan etika politik yang sedang bersemayam di antara Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur yang menyandang fungsi legislasi dan Bupati Flores Timur sebagai Kepala Pemerintahan di daerah.

Ketiga; Tetapi jika berdasarkan telaahan dan analisa hukum, kemudian menemukan adanya argumentasi yang membenarkan maka diharapkan PERBUP segera ditetapkan untuk segera diberlakukan.

Sepertinya kontrol Media Sosial lebih dasyat dari kontrol Lembaga Legislatif?

 

(Penulis adalah Warga Flores Timur tinggal di Larantuka)

Komentar

Jangan Lewatkan