oleh

Radikalisme, Rasisme dan Rendahnya Sadar Kebhinekaan

-Opini-269 views

Penulis: Darwin Malakuin, Alumnus Universitas Nusa Cendana

Akhir-akhir ini, jagat maya diramaikan oleh dua berita yang menurut saya cukup sensitif yaitu video viral seorang ustadz dan kerusuhan Papua. Jika dilihat sepintas, hubungan kedua kasus tersebut cukup dekat.

Kasus pertama adalah soal video ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa ada “jin/setan dalam salib dan patung”. Publik pun ramai-ramai berkomentar tentang video itu. Ada yang menghujat ada pula yang membela lengkap dengan opini pembelaan masing-masing. Video ceramah pun itu sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan bahwa itu adalah jawaban atas pertanyaan jemaah tentang aqidah dan hanya disampaikan untuk suatu agama tertentu. Bagaimana pun juga akar dari kasus tersebut adalah bentuk runtuhnya kesadaran akan kebhinekaan. Walapun konteks ceramahnya yang dapat dimaklumi, tetapi poinnya adalah salah satu nilai-nilai dasar Pancasila telah dilecehkan yakni menghormati keyakinan setiap pribadi. Bagaimana pun juga, hal itu memunculkan stigma negatif terhadap agama lain. Bagaimana kita mengatakan hidup bertoleransi jika kita memiliki pengetahuan yang buruk terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan? Ini bukan soal toleransi saja menurut saya, bukan pula soal “konstitusi menjamin kebebasan beragama” dan kita wajib menghargai satu sama lain. Tetapi memberikan pemahaman yang buruk terhadap perbedaan (dalam hal ini agama lain), adalah bentuk kesalahan fundamental dalam memberikan pemahaman soal perbedaan.

Kasus kedua adalah kerusuhan Papua. Kasus itu diawali oleh pengepungan yang terjadi di asrama Papua di Surabaya oleh salah satu Ormas dan dilontarkannya kata-kata berbau rasisme terhadap mahasiswa Papua (papua.tribunnews.com, 20 Agustus 2019). Lagi-lagi, akar dari permasalahan tersebut adalah rendahnya kesadaran moral akan perbedaan. Kita telah gagal didoktrinasi oleh Pancasila bahwasanya NKRI itu memiliki ciri khas kebhinekaan suku dan ras.

Dua kasus diatas memberikan pelajaran besar kepada kita semua. Bahwa kita belum benar-benar mampu menghayati setiap perbedaan diantara kita. Ditengah kemajuan jaman yang begitu pesat, masih ada manusia-manusia penghuni bumi NKRI yang memiliki kepicikan berpikir soal perbedaan. Masyarakat kita tengah berada di titik terendah krisis kebhinekaan. Siapa patut disalahkan?

Kita tidak bisa serta merta menyalahkan suatu pihak, golongan, komunitas maupun lembaga tertentu. Menghargai perbedaan adalah soal humanity atau kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan Darmodihardjo (1996) yang mengatakan bahwa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, satus sosial maupun agama, tidak semena-mena terhadap manusia lain adalaah bentuk paling hakiki dari rasa kemanusiaan. Konsekuensi logis dari sila Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bagaimana kita saling memahami perbedaan dan memberikan sudut pandang yang positif terhadap perbedaan itu. Bahwasannya, toleransi tidak lagi soal cara hidup sebagai warga negara yang baik, tetapi soal menghargai perbedaan sebagai rasa kemanusiaan.
Berangkat dari dua kasus diatas, tentu saja merupakan sebuah kewajiban kita untuk menghargai dan menerima itu, bukan saja karena kita takut sebagai negara hukum, tetapi lebih dari pada itu sebagai bentuk rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Pemerintah wajib berpikir dan menangani serius tentang hal ini. Sosialisasi untuk saling menghargai perbedaan dan hidup bersolidaritas seharusnya tidak menjadi ajang formalitas semata. Begitu juga mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang selalu ada di tiap tingkatan pendidikan. Perlu dilakukan revisi fundamental terhadap sistem pendidikan menghargai kebhinekaan, agar tidak menjadi beban akademik semata dan memenuhi tuntutan kurikulum. Karena jika yang dilakukan hanyalah pemenuhan tuntutan kurikulum, untuk apa pendidikan itu?

Dhurorudin Mashad dalam bukunya yang berjudul ‘Agama dalam Kemelut Politik’ (1999) menyatakan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi oleh setiap negara berkembang adalah persoalan integrasi nasional. Dalam hal ini integrasi nasional merupakan suatu proses yang menyebabkan berbagai kelompok sosial budaya pada masa itu dan masa sebelumnya biasa hidup sendiri-sendiri, menjadi bagian dari satu sistem sosial budaya nasional, sehingga terbentuk identitas nasional. Karena upaya mewujudkan integrasi nasional merupakan hal yang sangat kompleks dan menyangkut banyak aspek, amat sering negara-negara berkembang mengalamai kegagalan menciptakan integrasi nasional, sehingga bertakibat terjadinya instabilitas bahkan tak jarang berujung pada pecahnya negara nasional.

Mashad memberikan contoh kasus politik di Asia Selatan dengan lahirnya negara Pakistan pada tahun 1947 yang pada dasarnya merupakan kegagalan bangsa India mewujudkan integrasi nasional, sehingga memancing keinginan kalangan muslim India memisahkan diri dan membentuk negara Pakistan. Bahkan kita tahu juga bahwa pada akhirnya Paksitan sendiri mengalami disintegrasi yang berujung pada terbentuknya negara Bangladesh, hasil gerakan separatis Pakistan Timur.
Dalam konteks ke-Indonesia-an, diperlukan adanya kesadaran diri bahwa kita didirikan bukan oleh suatu mazhab tertentu, tetapi dari beragam pandangan berbeda yang kemudian dituangkan dalam satu ideologi yakni ideologi Pancasila. Tentu saja, menumbuhkan kesadaran semacam itu bukanlah sesuatu yang gampang. Untuk ukuran negara berkembang seperti Indonesia, kita masih dalam proses integrasi dalam artian bahwa kita masih dalam proses membentuk suatu identitas nasional dari berbagai keberagaman suku, agama, ras, budaya, maupun politik. Tentu kita mengharapkan proses integrasi ini sukses dan menjadikan NKRI sebagai negara yang kokoh sebagai satu bangsa. Tetapi, jika kita gagal dalam proses integrasi ini, bisa saja terjadi perpecahan nasional kapan saja. Tentu tak seorang pun dari kita mengharapkan itu terjadi.

Menurut pandangan saya, di masa depan jika bangsa ini benar-benar utuh sebagai ‘suatu bangsa’, yang mana kesadaran akan kebhinekaan telah mencapai titik tertinggi bangsa ini telah benar-benar hidup dalam kerangka kemanusiaan. Bahwa kita hidup bukan lagi tentang suku, agama, ras, budaya atau golongan tetapi sebagai suatu bangsa. bahwa tidak ada lagi gerakan-gerakan separatis yang memicu perpecahan. Kita tidak lagi memaknai sebutan ‘otonomi khusus’ sebagai bentuk ‘damai’ terhadap daerah yang memiliki kelompok kecenderungan ingin memisahkan diri, tetapi sebagai wujud menghargai perbedaan budaya.

Radikalisme dan rasisme adalah persoalan besar bangsa Indonesia. Persoalan ini bisa menjadi ancaman disintegrasi nasional dan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Penegakkan hukum yang kuat bagi kelompok-kelompok yang radikal dan rasis adalah tindakan yang paling tepat saat ini. Agar hukum tidak dikesan tumpul kekanan dan tajam kekiri ataupun sebaliknya. Selain itu, sebagai bangsa yang sedang dalam proses integrasi nasional, penanaman rasa sadar dan menerima kebhinekaan sebagai wujud humanity atau kemanusiaan harus ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Agar di masa depan bangsa ini tetap utuh sebagai satu kesatuan dan tidak ada lagi tindakan atau prilaku yang merujuk ke perpecahan. Semoga dan salam Indonesia Maju!

Komentar

Jangan Lewatkan