oleh

Rivalitas AS dan Cina Makin Mengeras, Indonesia Harus Bagaimana?

-Opini-393 views

Oleh : Adhitya Himawan

Situasi dunia akhir-akhir ini memang memanas sejak kemunculan Cina yang menandingi Amerika Serikat sebagai negara adidaya atau adikuasa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, posisi AS sebagai “Polisi Dunia” begitu kokoh.

Hegemoni AS sempat mendapatkan saingan dengan keberadaan Uni Soviet. Situasi ini memunculkan persaingan ideologis antara Barat yang berhaluan Neo Liberalisme dan Kapitalisme dengan Timur yang berhaluan Komunis. Situasi dunia pasca Perang II akhirnya dikenal dengan istilah era “Perang Dingin”. Masa ini cukup mencekam karena kedua negara super power ini melakukan perlombaan senjata nuklir. Sejarah akhirnya mencatat Uni Soviet ambruk pada 26 Desember 1991.

Semenjak itu AS sempat menjadi “Polisi Dunia” tunggal. Namun dominasi AS mulai terusik dengan kebangkitan Cina mulai tahun 1995. Pendiri sekaligus Chairman dari Lippo Group, Mochtar Riady, mengatakan kebangkitan Cina karena sektor properti, infrastruktur, dan otomotif bisa berlari dengan kencang. Menurutnya, tiga hal ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi China dalam 20 tahun terakhir.

Kini dunia mengalami situasi yang mirip saat terjadi rivalitas antara AS dengan Uni Soviet. Dunia kembali mengalami masa “Perang Dingin II”. Hanya saja kali ini rivalitas yang lebih dominan terlihat dalam wilayah ekonomi, yang populer disebut dengan Perang Dagang antara AS dengan Cina.

Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia? Konstitusi kita, UUD 1945 sebetulnya sudah memberikan pedoman yang sangat jelas. Garis kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh berubah, yakni bebas aktif. BEBAS ARTINYA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MEMIHAK SALAH SATU BLOK KEKUATAN YANG ADA DI DUNIA. AKTIF ARTINYA REPUBLIK INDONESIA SELALU AKTIF DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA.. Republik Indonesia senantiasa aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.

Landasan politik luar negeri Indonesia ada 2, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional.

1. Landasan ideal

Landasan ideal politik luar negeri Indonesia, yaitu Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

2. Landasan konstitusional

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu UUD 1945. Landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia.

Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945.

Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. “… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”

UUD 1945 Pasal 11. “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

UUD 1945 Pasal 13. Ayat 1 : “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Ayat 2 : “Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat 3 : “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Republik Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara lain, termasuk negara super power AS dan Cina TIDAK BERHAK DAN TIDAK BOLEH MENDIKTE KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA. APALAGI SAMPAI IKUT CAMPUR DAN MENDIKTE URUSAN DALAM NEGERI INDONESIA, HARAM HUKUMNYA!!

Indonesia berhak dan bebas untuk menjalin hubungan bilateral dengan semua negara manapun. Indonesia berhak dan bebas untuk menerima investasi asing dari manapun, sepanjang itu menguntungkan, tidak mengancam kedaulatan nasional, dan membantu memakmurkan Bangsa Indonesia. Sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak pernah menutup pintu dengan modal asing.

Sikap Presiden Jokowi dalam KTT G20 di Osaka, Jepang, akhir bulan Juni sudah berada dalam koridor yang benar. Jokowi mengingatkan Presiden Cina, Xi Jinping bahwa perang dagang dua negara superpower ini dampaknya tidak hanya akan merugikan kedua negara tersebut, tetapi bisa merembet ke seluruh dunia.

Jokowi juga mengajak seluruh negara-negara di kawasan ASEAN untuk merapatkan barisan. mengingatkan negara-negara ASEAN untuk memperkuat bangunan ekonomi secara individual maupun secara kolektif. Hal ini lantaran perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa merembet ke negara ASEAN dan dapat berdampak kepada stabilitas keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Jokowi juga harus terus menerus tanpa kenal lelah untuk menjalin komunikasi dengan seluruh negara-negara Asia, Afrika, Uni Eropa. Sampaikan pesan penting bahwa dunia tak boleh terlalu dikuasai dan didominasi hanya oleh dua negara. Pada akhirnya, semua negara saling membutuhkan satu sama lain. Perdamaian dunia hanya akan bisa tercipta apabila hubungan antar negara maupun antar kawasan dilandaskan pada prinsip saling menghargai, tidak berdasarkan ambisi yang satu untuk menguasai atau menaklukkan pihak yang lain. (*)

Komentar