oleh

Untuk Bangsa dan Negara

Oleh : Marsel Tupen Masan

Silahturahmi politik yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan politisi jelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, mempertontonkan keelokan berbangsa dan bernegara dalam doktrin “Tunggal Ika”. Selama ini kita memang mempertontonkan ke-Bhinekaa-an kita, tetapi ke-tunggal ika-an tidak pernah dipertontonkan. Bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah wujud penerapan demokrasi kita yang mengakar lebih kuat pada budaya, sejarah, dan terutama psikis bangsa Indonesia. Ini juga cara bijak para pemimpin bangsa, menertibkan keadaan politik yang kacau-balau karena orang-orang politik kita di Indonesia yang selalu dan senang bertengkar. Apalagi pertengkaran politik di tengah oligarki partai.

Pertanda baik ini, sesungguhnya mengingatkan kita anak bangsa Indonesia tentang perjuangan Presiden Soekarno yang terus mencari penerapan demokrasi Barat model Westminster yang dapat diterima oleh semua orang dan partai. Yaitu demokrasi yang mengakar lebih kuat pada budaya, sejarah, dan terutama psikis Asia. Willem Oltmans dalam bukunya “Bung Karno Sahabatku” (Pustaka Sinar Harapan 2001,29-33), menyimpulkan pikiran Bung Karno, bahwa pemerintahan bangsa-bangsa di dunia mungkin berubah secara teratur, kadang-kadang bahkan ideologi politik juga berubah untuk masa tertentu. Seperti adanya tiga generasi marxisme dan leninisme di Rusia,tetapi karakter suatu bangsa tidak akan berubah. Ia menyimpulkan bahwa Indonesia harus kembali ke modus operandi dari dahulu, yaitu adat Jawa dalam bentuk musyawarah dan mufakat. Secara singkat artinya ialah bermusyawarah sampai terjadi kesepakatan (mufakat).

Oltmans lebih lanjut menguraikan, dalam otobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno berbicara mengenai hal ini secara mendalam. Ia mengejek model-Westminster, yang menyebabkan 51 orang pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri, dan 49 orang lainnya pulang dengan wajah masam. Sejak orang mulai dapat berpikir, orang Indonesia telah mampu mencapai kompromi dalam hubungan kelompok, yang mengizinkan setiap orang ikut memasukkan air ke dalam minuman, dan tidak pernah berpikir dengan ketentuan bahwa setengah-tambah-satu yang benar dan sisanya dipersilakan tutup mulut.

Hal lain yang menarik perhatian Oltmans, yaitu tahun 1994 terbitnya buku kenang-kenangan Nelson Mandela. Dalam buku yang berjudul Long Walk to Freedom ia juga berbicara panjang lebar mengenai jenis pengambilan keputusan secara demokratis yang lain dari model-Westminster. Ia (Mandela) teringat masa remajanya di Thembuland, bagaimana pemerintah setempat mengumpulkan para amaphakathi (penasihat berkedudukan tinggi). ‘Mereka adalah orang arif bijaksana yang mengenal benar sejarah dan adat suku. Pendapat mereka akan ditanggapi secara serius. Setiap orang, yang ingin mengemukakan sesuatu, mereka beroleh kesempatan. Itulah demokrasi dalam bentuknya yang paling murni. Perundingan terus berlanjut sehingga tercapai suatu konsensus. Demokrasi berarti bahwa setiap orang berhak didengarkan pendapatnya dan bahwa akhirnya mereka bersama dapat mencapai kata sepakat, bersama-sama sebagai satu suku. Aturan siapa lebih banyak seperti setengah-tambah-satu, sangatlah asing bagi kita. Kekurangan satu orang tidak boleh dilindas oleh kelebihan satu orang.’

Soekarno dan Mandela menekankan hal yang tepat sama, yang ditujukan bagi telinga Barat. Mereka mengungkapkan cara Asia-Afrika mengenai cara bergaul dengan sesama, dengan nada yang memberi peringatan, mohon jangan memaksa kami menerapkan model Westminster yang membahagiakan semua orang dari kalian dalam pemerintahan kami. Tahun 1957, selama setahun penuh Bung Karno mencari cara yang berterima, agar bentuk demokrasi Barat yang sampai saat itu dipakai, dapat dikembalikan selangkah demi selangkah ke rencana politik pemerintahan yang cocok bagi Asia. Dalam sebuah pidato yang disampaikannya kepada mahasiswa, misalnya, ia berkata: ‘Semalam saya bermimpi mengenai semua kelompok politik yang berjalan bersama-sama, yang sepakat untuk secara suka rela mengubur organisasi politik mereka masing-masing.’ Ia ingin agar semua memikirkan pilihan lain dari sistem banyak partai (multipartai). Apakah kita dapat memimpin negara dengan organisasi politik yang sangat terbatas jumlahnya? ‘Saya berjiwa demokratis liberalis’, katanya kepada mahasiswa, ‘tetapi saya akan menerapkan sistem “demokrasi terpimpin” bagi negara ini’.

Dengan demikian silahturahmi politik ini adalah pertanda baik untuk: (1) Kita kembali ke ke-tunggal ika-an kita. Bahwa kita memang berbeda-beda, tetapi tetap satu bangsa dan satu tanah air. (2) Memahami bahwa dalam sistem bernegara “musyawarah mufakat” adalah keutamaan kita. Apalagi kita tidak mengenal oposisi. Maka soal seluruh partai di akomodir dalam kabinet jilid II Presiden Joko Widodo, adalah bentuk penguatan karakter “musyawarah mufakat” dalam demokrasi permufakatan rakyat dalam idiologi Tunggal Ika. (3) Lebih memahami dan mendalami hakekat “tunggal ika” dalam kebhinekaan kita. Karena kita berbeda, tetapi tetap satu. (*)

Komentar