oleh

Anomali Rendahnya Tingkat Pengangguran NTT

-Opini-413 views

Oleh: Marthin Fernandes Sinaga, SST.

Permasalahan tersedianya pekerjaan yang cukup bagi penduduk usia kerja merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat di suatu wilayah. Hal tersebut menjadi salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SGDs). Tujuan ke-8 dari SDGs yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Berdasarkan rilis data terbaru Badan Pusat Statistik, pada Pebruari 2020 jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebanyak 3,65 juta orang. Usia kerja yang dimaksud di sini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Jumlah tersebut masih dapat dibagi menjadi angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja dikatakan sebagai penduduk yang berpotensi untuk bekerja karena sedang tidak sekolah, maupun tidak fokus mengurus rumah tangga. Angkatan kerja masih dibagi lagi menjadi dua yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja NTT pada kondisi terbaru adalah sebesar 2,64 juta orang atau sekitar 72,27% dari total penduduk usia kerja. Angka ini juga biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka TPAK yang cukup besar ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan dalam mengoptimalkannya.

Kualitas Pekerja yang Berdampak ke Produktivitas

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, memang tidak mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Dari keseluruhan angkatan kerja, terdapat 73,7 ribu orang yang menganggur. Jika dilihat secara persentase, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi NTT adalah sebesar 2,8%. Angka tersebut menjadikan NTT masuk ke dalam 3 besar provinsi dengan angka TPT terendah di Indonesia.

Kemudian, bila dilihat menurut status pekerja, penduduk bekerja dapat dikelompokkan ke dalam sektor informal dan formal. Di NTT, jumlah pekerja di sektor informal masih sangat mendominasi, mencapai 76,94%. Perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan keadaan keseluruhan di Indonesia dimana pekerja sektor informal sekitar 56,5%. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk NTT yang bekerja belum memiliki jaminan sosial yang baik. Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karenanya hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal.

Masalah pendidikan juga masih menjadi momok menakutkan bagi perkembangan ekonomi dan tenaga kerja di NTT. Dari 2,56 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 52,34% atau sekitar 1 dari 2 pekerja hanya memiliki pendidikan SD, jauh di atas angka nasional yang hanya sebesar 38,89%. Secara umum, tingkat pendidikan tenaga kerja dapat mencerminkan kualitas tenaga kerja. Pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran. Masih banyaknya tenaga kerja berpendidikan rendah dapat berdampak kepada rendahnya produktivitas.

Di balik rendahnya Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT), terdapat juga fakta bahwa hanya 56,09% pekerja yang memiliki jam kerja di atas 35 jam seminggu (pekerja penuh). Angka tersebut masuk ke dalam 3 besar terendah di antara provinsi lain di Indonesia. Jumlah jam kerja dalam seminggu merupakan standar yang telah ditetapkan oleh International Labour Organization atau Organisasi Tenaga Kerja Internasional. Selebihnya merupakan pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu yang dikategorikan sebagai setengah penganggur (12,59%) dan pekerja paruh waktu (31,32%) dimana kedua kategori tersebut tentunya memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan pekerja penuh.

Semakin tinggi tingkat pekerja tidak penuh maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Selain itu, tingginya setengah penganggur juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan tersendiri karena bekerja dibawah kapasitas optimalnya.

Pekerjaan Rumah Pemerintah dan Masyarakat

Terdapat fenomena menarik antara data bulan Pebruari dan Agustus dimana perbedaan persentase pekerja di bidang pertanian dan industri pengolahan berbeda cukup jauh antara kedua bulan tersebut. Pada bulan Agustus 2019, pekerja di sektor pertanian sebesar 48,70% dan industri pengolahan sebanyak 10,20%. Sementara itu, pada bulan Pebruari 2020, sektor pertanian menyumbang pekerja sebesar 56,81% dan industri pengolahan mencapai 6,94%.

Sektor pertanian memang masih menjadi sektor utama dalam perekonomian NTT dimana pada triwulan-I 2020 sektor ini berkontribusi sebesar 27,15%. Selain itu, bulan Pebruari memang termasuk dalam musim hujan dimana mayoritas pekerja di NTT yang berprofesi sebagai petani menjalankan aktivitasnya. Kemudian pada bulan Agustus yang termasuk musim kering, sebagian dari petani tidak bercocok tanam dan beralih ke aktivitas industri seperti membuat kain tenun.

Fenomena switching pekerjaan tersebut dapat dijadikan peluang untuk intervensi program sesuai dengan kondisi. Program yang menyasar sektor pertanian dapat lebih dioptimalkan saat musim hujan. Di sisi lain, aktivitas industri yang lebih banyak dilakukan pada musim kemarau dapat lebih digenjot produktivitasnya, baik dengan melakukan penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan, khususnya bagi pekerja yang beralih profesi dari pertanian ke industri karena tidak dapat mengusahakan lahannya. Kemudian, pelatihan untuk beberapa pekerjaan bersifat praktis yang dapat langsung diterapkan juga dapat menjadi pilihan. Hal-hal tersebut memang mesti menjadi hal yang perlu dipikirkan secara matang meskipun saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Harapannya, ketika keadaan sudah membaik, program-program yang menyasar masyarakat untuk siap langsung bekerja dan lebih produktif dapat digenjot kembali.

Selain itu, hal penting lain yang dapat dilakukan adalah melakukan investasi di bidang pendidikan dengan mempersiapkan anak-anak yang saat ini berusia sekolah dengan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Pemerintah harus lebih gencar dalam mengusahakan pendidikan paling tidak hingga lulus SMA dan akan lebih baik lagi hingga perguruan. Pendidikan tersebut juga haruslah merata ke berbagai wilayah di NTT. Hal ini memang tidak akan langsung instan diperoleh manfaatnya, melainkan perlu waktu dan konsistensi. Apalagi, Bonus Demografi dimana keadaan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2045.

Lulusan perguruan tinggi juga diperlukan dalam mengubah paradigma masyarakat yang mencari dan menunggu pekerjaan datang. Sayangnya, sekitar 1 dari 10 lulusan perguruan tinggi di NTT berstatus menganggur. Sikap yang terlalu ‘milih-milih’ pekerjaan juga harus dikurangi karena malah membuat produktivitas rendah atau bahkan lebih memilih menganggur. Para lulusan perguruan tinggi harus berani menjadi pionir dalam mengusahakan lapangan pekerjaan sesuai bidang dan kompetensi masing-masing.

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan memang masih menjadi tantangan berat. Peran serta banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan dan harus berjalan beriringan. Sebab, proses yang dijalani tidaklah instan dan memerlukan waktu untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Indonesia. Jika hal tersebut dapat terjadi, bukan tidak mungkin permasalahan-permasalahan yang ada dapat makin dikurangi. Hingga pada akhirnya, salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs dalam hal tenaga kerja dapat dicapai dan dapat berdampak ke taraf ekonomi dan sosial masyarakat NTT agar semakin baik.

 

Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur

Komentar

Jangan Lewatkan