oleh

Arah Kebijakan Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19

-Opini-311 views

Oleh: Adhi Darmawan

Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Fungsinya kini diemban oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah Menko Bidang Perekonomian. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan ini ditandatangani Jokowi pada Senin, (20/7/2020).

Pasal 20 dalam Perpres itu berisi pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan,” demikian bunyi Pasal 20 Ayat 2 huruf b Perpres. Selanjutnya, dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf c, kewenangan Gugus Tugas akan dilanjutkan oleh Komite Kebijakan dan atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Komite Kebijakan yang dimaksud dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Komite Kebijakan ini membawahi dua satgas, yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas Covid-19 tetap dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Sementara itu, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Dalam komite ini, Airlangga akan dibantu enam menteri lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua komite. Keenam menteri tersebut yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, satu menteri lainnya yakni Erick Thohir menjabat sebagai ketua pelaksana komite.

Airlangga menyebut pembentukan komite ini agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan. Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan, dalam arti agar keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan koordinasi secara maksimal.

Pemulihan Dampak Ekonomi Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 dibawah Menko Perekonomian merupakan langkah baru dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19. Hal ini mengingat sejauh ini dampak pandemik Covid-19 bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi terberat adalah pukulan telak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemik Covid-19 telah merusak kesejahteraan bangsa dan negara, telah meningkatkan angka kemiskinan baru.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Proyeksi awal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 adalah 5%, banyak penelitian memperkirakan bahwa Covid-19 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi ke kisaran angka 1% sampai 4%. Dampak paling ringan Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Artinya akan ada 1,3 juta orang yang menjadi jatuh miskin. Dampak terburuknya, tingkat kemiskinan dapat meningkat menjadi 12,4%, artinya akan ada 8,5 juta orang menjadi miskin karena Covid-19.

Menurut Mahatma Gandhi, kemiskinan adalah bentuk paling buruk dari kekerasan. BAPPENAS sempat menguraikan bahwa kemiskinan bisa disebut sebagai sebuah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Karena Covid-19, hak-hak dasar masyarakat seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain menjadi kian sulit terpenuhi.

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk. Pertama, kemiskinan absolut bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Ketiga, Kemiskinan kultural. Bentuk kemiskinan ini lebih mengacu pada persoalan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, gaya hidup hedonis, boros, serta tidak kreatif sekalipun ada bantuan dari pihak luar. Keempat, Kemiskinan struktural. Sebuah kondisi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Pada titik ini, pandemik Covid-19 telah menjadikan meningkatnya kemiskinan absolut sekaligus kemiskinan relatif karena terbatasnya ruang gerak masyarakat, turunnya pendapatan ekonomi, serta meningkatnya jumlah pengangguran akibat meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan Buatan. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Sementara kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Covid-19 menjadikan meningkatnya dua jenis kemiskinan ini, karena bencana pandemik Covid-19 adalah bencana alamiah, sekaligus menyumbangkan meningkatnya angka kemiskinan buatan sebagai dampak dari upaya pembatasan ruang gerak baik dalam bentuk Lock Down ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Semua agama didunia, termasuk Islam, dengan jelas pula menguraikan hakikat dari kemiskinan. Islam menganggap bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan primer secara keseluruhan. Surat Al-Baqarah Ayat 233 dan Surat Ath-Thalaaq Ayat 6 mensiratkan bahwa kebutuhan primer untuk keberlangsungan hidup manusia terdiri dalam tiga hal, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut ajaran Kristiani, istilah miskin menunjuk kepada kondisi ekonomi, tetapi juga keadaan dan penyebab terkait dengan kondisi yang kompleks. Kondisi kemiskinan dikaitkan dengan penindasan, isolasi dan ketidakadilan. Dalam ajaran Hindu, ketidakberdayaan berupa kemiskinan di bagi menjadi dua yaitu kemiskinan materi (daridra) dan kemiskinan rohani (dinabuddhi). Ada dua jenis kemiskinan yang menimpa manusia yakni karena dari lahir memang miskin, serta orang yang pernah kaya tapi kemudian jatuh miskin. Menurut agama Buddha kemiskinan adalah sesuatu yang buruk karena melibatkan dukkha. Istilah bahasa Pali, dukkha, merupakan konsep agama Buddha yang paling fundamental, biasanya diterjemahkan sebagai penderitaan, frustasi, serta ketidakpuasan. Bisa juga diterjemahkan sebagai suatu kondisi kurang kesehatan, kebahagiaan, atau kesejahteraan. Covid-19 telah mewujudkan kesulitan hidup masyarakat makin sempurna. Covid-19 bukan hanya merusak kesehatan, tetapi meningkatkan pengangguran, mengurangi kesejahteraan, serta menambah jumlah angka penduduk miskin. Segenap kebijakan pemerintah untuk lebih fokus terhadap upaya penanggulangan ekonomi- selain dampak kesehatan, akibat Covid-19 perlu kita dukung dan hargai.

 

(Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR RI dan Sekjend Depenas SBNI)

Komentar

Jangan Lewatkan