oleh

Badai Perguruan Swasta

-Opini-754 views

Oleh : Fredrik Abia Kande

Dampak penyebaran Virus Corona Diseases (COVID-19) telah ikut memukul keberadaan Perguruan Swasta (PS), baik PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, maupun Perguruan Tinggi. Berdasarkan survei Kemdikbud RI (April 2020), “sekitar 56% sekolah swasta di tanah air kesulitan, sebagai akibat pendemi COVID-19″.

Belum diketahui bagaimana kondisi Perguruan Tinggi swasta, akan tetapi diperkirakan nasipnya akan sama, oleh karena secara umum masih bergantung pada student body.

Besarnya ketergantungan terhadap SPP siswa dan mahasiswa menyebabkan PS benar-benar mengalami kesulitan pembiayaan untuk operasional pendidikan terutama gaji para pendidik. Dengan adanya kebijakan belajar dari rumah (study from home) dengan tanpa sistem yang terintegrasi ke dalam sistem informasi akademik akan membuat PS kesulitan dalam mengontrol pembayaran SPP siswa dan mahasiswa. Namun kalau kita menelisik lebih jauh maka sesungguhnya bukan pada sistem kontrolnya, akan tetapi memang kebanyakan orang tua siswa dan mahasiswa tidak lagi bekerja sehingga tidak memperoleh penghasilan.

Dalam situasi yang semakin sulit ini membuat PS kian terseok-seok dan bukan tidak mungkin sebagian akan ‘gulung tikar”. Apalagi PS yang mungkin saat sedang survive ugal-ugalan dalam melakukan belanja yang tidak berbasis pada kebutuhan lembaga.

Antara Diskresi pembiayaan dan Survivable

Di satu sisi PS selama ini mendapatkan diskresi dari pemerintah untuk menetapkan jenis dan tarif, mulai dari tarif biaya pendidikan hingga biaya penunjang pendidikan, sehingga PS dapat memperoleh sumber pembiayaan untuk menopang operasional dan investasi pendidikan. Namun dalam realisasinya PS masih berjuang bagaimana menerapkan sistem yang efektif dan akuntabel, sehingga mampu survive. Itulah sebabnya struktur keuangan PS umumnya masih labil dan mungkin rapuh. Dalam situasi demikian, sulit menjamin adanya stabilitas dan kontinuitas penyelenggaraan pendidikan di PS.

Kemungkinan alternatif solusi

Menghadapi situasi seperti ini tentu PS harus berani melakukan efisiensi dan perampingan kalau ingin bertahan. COVID-19 adalah badai yang benar-benar menghantam produktivitas kerja , juga struktur keuangan PS, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah kesehatan dan keselamatan kita. Itulah sebabnya beberapa langkah dapat diambil untuk menjaga keberadaan PS, yakni:

Pertama, Efisiensi dan perampingan SDM. Inilah saatnya untuk menerapkan efisiensi dalam manajemen PS. Kalau selama ini hasil-hasil dicapai melalui tim kerja yang terlalu gemuk sehingga boros maka saatnya mengubah mindset dan kebijakan, kalau untuk mencapai hasil yang sama bisa dengan efisien, mengapa tidak.

Kedua, Pengurangan belanja gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu langkah ini hanya bersifat sementara sambil menunggu kondisi kembali pulih.

Ketiga, Pengurangan biaya SPP, khusus PAUD dan Dikdasmen. Langkah ini bisa diambil setelah berdiskusi atau mendapatkan masukan dari pihak Komite Sekolah.

Keempat, Pada level makro, Negara diminta untuk terlibat dalam menyelamatkan PS. Dalam teori komunitarianisme dari Etzioni (1975), dijelaskan bahwa tanggung jawab pertama-tama atas masalah individu jatuh pada individu yang bersangkutan, jika tidak sanggup maka keluarga, dan diikuti oleh komunitas, dan apabila persoalannya terlalu besar sehingga komunitas tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya barulah negara terlibat.

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) (2020), “pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan dan membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok. Dana darurat sekitar 405 triliun untuk penanggulangan pendemi COVID-19 untuk bidang kesehatan dan berbagai bidang lainnya, ternyata tidak untuk sektor pendidikan sama sekali.”

Kita berharap semoga ada skema-skema baru yang kita dengarkan dari pemerintah untuk menyelamatkan Perguruan Swasta dalam satu dua waktu ke depan. Salam.

 

Penulis adalah Dosen FKIP Universitas Tribuana Kalabahi-Alor

Komentar

Jangan Lewatkan