oleh

Dilema Kebijakan PSBB Jilid II

-Opini-244 views

Oleh: Irfan Bau

Tidak bisa dibantah, pandemi Covid-19 membawa dampak yang bersifat global pada seluruh tataran kehidupan manusia. Realitas ini mendorong pemerintah untuk menerapkan pelbagai kebijakan guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, seperti penerapan social distancing, physical distancing, work from home dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah telah melakukan pelbagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Namun kebijakan-kebijakan tersebut sepertinya tidak bisa terus diberlakukan, mengingat sistem perekonomian yang makin mengkhawatirkan akibat pandemi Covid-19. Situasi dilematis ini, akhirnya mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan “New normal” sebagai bentuk pemulihan kembali kondisi kehidupan masyarakat setelah melakukan PSBB. Kebijakan ini dilematis, karena di satu sisi pemerintah berusaha untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara, namun dilain sisi kebijakan ini berdampak pada kesehatan manusia.

Berdasarkan fakta yang terjadi saat ini, sejumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada umumnya, dan pada khususnya di DKI Jakarta telah mencapai 48.811 pasien atau sekitar (24 persen) dari total kasus nasional yang telah mencapai 203.342 pasien. Positivity rate di DKI Jakarta, atau perbandingan jumlah orang positif Covid-19 dengan yang sudah melakukan rapid tes sudah mencapai (13, 2 persen). Keadaan ini berarti telah melebihi ambang batas aman yang telah ditetapkan oleh WHO sebesar (10 persen).

Berdasarkan data di atas, Pemprov DKI Jakarta mencanangkan kembali untuk menerapkan kebijakan PSBB jilid II. Kebijakan ini bersifat dilematis dan menuai kontraversi dari pelbagai pihak. Di satu sisi pemerintah sadar bahwa membiarkan aktivitas publik kembali marak akan membuat penyebaran Covid-19 semakin leluasa. Namun, di sisi lain, dengan memberlakukan kembali kebijakan PSBB niscaya akan membuat geliat aktivitas perekonomian yang pelan-pelan bangkit menjadi kolaps kembali (MI,12/9/2020).

Maka dari itu, pada hemat saya kebijakan diberlakukan kembali PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta ini bersifat dilematis dan kontraversi. Kebijakan PSBB yang akan diberlakukan ini, dilihat dari angka korban Covid-19 di wilayah DKI Jakarta yang semakin meningkat setiap hari. Hal ini tentu akan berdampak pada kesehatan manusia. Selain itu juga, kebijakan ini boleh dikatakan sangat kontraversial, dikarenakan sistem perekonomian DKI Jakarta baru mengalami kenaikan setelah diberlakukan kembali aktivitas masyarakat sediakalanya. Selama ini sistem perekonomian DKI Jakarta berada pada kuartal II setelah diberlakukan PSBB. Jadi, kebijakan  ini sangat berdampak pada kehidupan manusia umumnya, dan masyarakat DKI Jakarta khususnya.

Melalui ulasan ini, penulis memiliki suatu pemahaman yang mendasar untuk bisa mengetengahkan problematika yang sedang terjadi ini. Penulis lebih menekankan aspek transformasi diri dalam menghadapi problematika yang mengancam kesehatan sekaligus kehidupan manusia umumnya, dan pada khususnya masyarakat DKI Jakarta.

Kebijakan PSBB Jilid II

Akhir-akhir ini, keputusan Pemprov DKI Jakarta dalam memberlakukan kembali kebijakan PSBB sesungguhnya menjadi perbincangan banyak orang—ketika masyarakat DKI Jakarta semakin dilanda pandemi Covid-19. Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan PSBB dikarenakan penderita Covid-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan.

Penerapan kebijakan PSBB yang dicanangkan oleh Pemprov ini tentunya sangat berpengaruh pada sistem perekonomian DKI Jakarta. Sistem perekonomian DKI Jakarta sampai saat ini telah berada pada kuartal II 2020 dan telah berkontraksi (8,22 persen). Sementara itu, untuk perekonomian nasional telah berkontraksi sebesar (5, 32 persen). Maka, dengan memberlakukan PSBB jilid II, bisa dipastikan kontraksi perekonomian yang terjadi semakin mendalam: pertumbuhan ekonomi amat mungkin minus karena konsumsi rumah tangga terganggu (ibid.)

Pada hemat saya, apa yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini amatlah dilematis. Mengapa demikian? Seperti telah dijelaskan di atas bahwa, pemerintah memberlakukan kebijakan new normal selama beberapa bulan ini untuk melindungi sistem perekonomian negara yang sangat mengkhawatirkan. Kebijakan new normal mesti dibaca dari kaca mata kondisi manusia yang sanggup mentransendensi dirinya, sanggup melihat situasi dari banyak perspektif, khususnya dari perspektif situasi konkret yang sedang terjadi. Situasi pandemi Covid-19 telah menghantar pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan yang berorientasi bagi kepentingan publik, yakni memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali pulih. Namun, dilain sisi, setelah diberlakukan kebijakan new normal justru membawa petaka pada kesehatan manusia umumnya, dan pada khususnya masyarakat DKI Jakarta yang terus mengalami kenaikan korban Covid-19. Faktum ini menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memberlakukan kembali PSBB di wilayah DKI Jakarta. Lantas, apa yang harus dilakukan?

Transformasi Diri

Wacana Pemprov DKI Jakarta dalam memberlakukan kembali kebijakan PSBB tentunya menimbulkan kontraversi. Seperti diingatkan Borio (2020) yang dikutip oleh Suyanto dalam Media Indonesia (12/9/2020), di sebuah negara yang menutup kembali aktivitas perekonomian karena Covid-19, yang dihadapi bukan hanya ancaman banyak usaha akan kolaps yang melahirkan peningkatan korban PHK dan pengangguran. Namun, yang paling parah ialah dampaknya pada kemungkinan terjadinya resesi.

Sesungguhnya maksud dari pernyataan ini tentunya berdasar pada sistem perekonomian di wilayah DKI Jakarta yang sampai saat ini turut memprihatinkan. Dengan kembali menerapkan kebijakan PSBB tentunya sistem perekonomian wilayah DKI Jakarta akan mengalami gangguan yakni mempercepat terjadinya resesi dan proses pendalaman kemiskinan semakin meningkat, dan kebangkrutan akan kembali terjadi pada perusahan-perusahan di wilayah tertentu.

Sampai pada titik ini, pada hemat saya yang menjadi pemicu sehingga terjadinya penyebaran Covid-19 yang melaju di wilayah DKI Jakarta dikarenakan, Pertama: belum adanya sosialisasi secara komprehensif dan menukik sampai pada pemahaman tentang hal praktis yang mesti dilakukan di tengah situasi new normal. Sehingga tidak heran sampai saat ini korban Covid-19 semakin meningkat ketika diberlakukan new normal. Hal-hal praktis yang mesti disosialisasikan seperti praktek pola hidup sehat dengan cara mencuci tangan, mengkonsumi makanan yang bergizi, memakai masker dan menjaga jarak dua meter saat berkomunikasi dengan orang lain. Kedua: Berpikir kritis tentang situasi pandemi Covid-19. Artinya bahwa memasuki tatanan hidup baru masyarakat mesti memiliki paradigma yang kritis untuk melihat visi kehidupan baru ke depan. Adanya sikap seperti ini, masyarakat senantiasa dituntut untuk merefleksikan situasi ini kemudian memperjuangkan secara kolektif demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Ketiga: Urgensitas kedisiplinan. Realitas kenormalan baru telah membuka akses bagi kita untuk kembali beraktivitas dengan disiplin menaati protokol kesehatan. Kedisiplinan mesti dihidupkan dari dalam diri masing-masing setiap individu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Akhirnya, dari ketiga solusi di atas, pada hemat saya kebijakan PSBB yang akan diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi signal bagi masyarakat DKI Jakarta untuk bisa mengaktualisasikan ketiga hal di atas secara baik dan bertransformasi diri demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

 

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere, Flores

Komentar

Jangan Lewatkan