oleh

Dilema Parrhesia vs Anomali Politik 

-Opini-290 views

Oleh : Erthus Delmon

Parrhesia adalah suatu istilah teknis yang baru di populerkan oleh Foucault melalui suatu seri seminar yang belum di publikasikan di bawah judul “discourse and truth; the problematization of parrhesia” yang di presentasikan selama bulan oktober dan november tahun 1983 di Berkeley California, USA. Parrhesia berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti berbicara jujur dan terbuka (frank parler), berbicara bebas dan berkata benar. (bdk, konrad kebung, michael foucault; seorang nabi dan sejarawan masa kini, dalam kontekstualisasi sabda dan transformasi masyarakat, Maumere: Ledalero, 2002, p. 19).

Dari rumusan term parrhesia sebagaimana yang diterangkan dimuka, sebenarnya menjadi jelas jika mencari benang merah dalam meneropong rekam jejak politik bangsa ini semenjak berada di bawah gengaman sistem demokrasi pasca reformasi, sebagai sistem yang dianggap paling koherensifitas dengan iklim politik bangsa tercinta ini.

Anomali politik kita

Politik dalam artinya yang primordial adalah kehidupan bersama dalam polis. Toh esensi kehidupan bersama ini meredam segala keegoan, maka politik itu soal management publik. Sejenak kita merefleksi dan patut bertanya, akankah corak politik bangsa ini mencerminkan keorisinalan doktrinasi diri parrhesia? Ataukah, justru sebaliknya bahwa corak politik bangsa ini terpanggang jauh dari percikan api ruang polis dan tidak sama sekali mencerminkan hakikat doktrinasi parrhesia? Secercah pertanyaan reflektif ini barangkali mengantar kita pada permenungan empiris yang akan mengklasifikasi kekompleksitasan ruang politik bangsa semenjak berteduh di bawah payung demokrasi pasca reformasi.

Diskursus seputar nuansa ruang politik bangsa tercinta ini tentunya sangat bipolaritas dan terkesan ambiguitas. Bahwasannya dimana setiap elemen yang berkecimpung dalam ruang politik justru tampil tidak sama dalam menata politik yang ideal pada ruang bangsa ini. Subjek-subjek politik justru tampil secara jamak, bahkan mirisnya ada yang tampil secara vulgar dan bahkan secara halus mereka hadir di tengah masyarakat dengan intensi menyamar dalam merebut hati rakyat. Toh, hal ini tergambar jelas pada model relasi para konglomerat, para elitis politik dan kroni-kroninya. Parade para elitis politik dalam ruang demokrasi sebagaimana yang terjadi pada bangsa ini bertendensi memanfaatkan kebebasan berpolitik tanpa berlandas pada etika politik yang di idealkan. Di sisi lain konspirasi parrhesia seakan tersirat pada model retorika para elitis politik, namun ternyata di balik itu terselip mafia licik yang dapat membunuh karakteristik politik bangsa. Jika demikian apakah layak jika kita mengabadikan sistem politik bangsa ini sebagai model politik yang patut diapresiasi dan dipertahankan eksistensinya? Apakah inilah model politik yang dapat bermuara pada wahana bonum commune? Tentunya untuk mengukur skala kebenaran dari sebuah ideologi tidak serta merta hanya diamati dari satu perspektif saja. Mesti perlu banyak sisi dalam menilai dan meninjau kriteria kebenarannya. Nuansa politik bangsa tercinta ini, disatu sisi tampak berjalan jauh dari rel nawa cita demokrasi. Toh, memang pada hakikatnya demokrasi merupakan produk yang dikonstruksi oleh industri politik, dan adalah suatu kebanggaan bahwa demokrasi termaktub dianggap sebagai produk yang paling direspon oleh pasar global. Namun mirisnya model politik bangsa ini seolah-olah tidak sejalan dengan demokrasi sebagaimana semestinya. Maka pada titik inilah muncul patologi kronis yang merasuk pada setiap sel kehidupan bangsa dan bernegara.

Sebagai misal, problematika korupsi yang endemik dan sistemik sebagai produk dari lemahnya tampilan para penegak hukum. Tidak salah jika fenomena ini terjadi, sebab hukum kita terlalu permisif dan kompromis. Dimana hukum dapat dengan mudah di perjual belikan dengan harga kompromi. Alhasil rakyat tetap terpuruk dalam zona kemiskinan dan krisis yang terus meliliti kehidupannya. Para elitis bangsa dan politikus yang mengatur dan membuat kebijakan justru berjalan sendiri dalam menetapkan kebijakan dengan intensi sejauh dapat mungkin memberi peluang padanya untuk bagaimana merawat eksistensinya.

Tentu banyak alasan mengapa mesti persoalan korupsi yang selalu menjadi momok yang menghantui ruang gerak kepemerintahan dalam bangsa ini.

Hemat penulis dengan mencoba menelisik berdasarkan kacamata Foucault dengan mengacu pada teori parrhesianya. Eksistensi para pejabat kepemerintahan dan elit-elit politik yang memangku dan menempati ruang kekuasaan justru acap tampil pura-pura di hadapan khalayak. Seolah-olah mereka hadir seperti seorang nabi yang selalu mewartakan kebenaran dan berbicara bebas tanpa cacat. Toh, ternyata apa yang dibicarakan oleh mereka-mereka ini hanyalah retorika bualan yang syarat manipulatif. Buktinya ketika para politisi sudah terpilih sebagai pejabat publik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk memegang tampuk kekuasaan, malah lupa akan tugasnya sebagai pejabat yang berpihak pada masyarakat dan ironisnyapun lupa akan janji-janji momen kampanye yang konon ia wartakan di hadapan rakyatnya. Alhasil, nyatalah bahwa ada prospektif yang terjadi, yakni dimana sebagian elitis politik tertentu justru mengatributkan teori parrhesia dalam menarik simpati rakyat.

Jika mengacu pada term parrhesia bahwasannya kita perlu berhati-hati dalam mengamati kehadiran para eliti-elit politik. Pada khususnya saat momen-momen pesta demokrasi. Sebab disatu sisi kita bertendensi pada menilai dan melihat model retorika seseorang tanpa meninjau sejauh mana sikap dan tindakan rill sebagai rekam jejaknya. Alih-alih mengatakan “kata-katamu adalah kualitas dirimu”. Memang benar, namun perlu kita klarifikasi kebenarannya. Apakah konsepsi demikian dapat diterima sebagai kebenaran universal, kebenaran tunggal dan kebanaran yang tak terbantahkan. Sebab disatu sisi manusia cenderung hidup dalam dunia yang dimana penuh dengan mafia dan dunia topeng. Dunia dimana manusia pandai mengawinkan naluri licik dengan akal busuk, demi mengaplikatifkan actus kekuasaan yang berintensi menindas manusia lainnya.

Foucault berasumsi bahwa hidup sungguh merupakan relasi-relasi kebenaran (truth games) dan kebenaran ini sesungguhnya ada dalam diri setiap orang. Setiap orang karena itu tampil sebagai wacana yang mengungkapkan pelbagai macam relasi kuasa dan kebenaran. Dalam diri setiap orang haruslah tampak suatu ethos hidup yang benar dan yang bisa memperlihatkan kepada orang lain siapakah saya sebenarnya (ibid p. 23)

Sejauh ini asumsi foucault, dapat menjadi landasan fundamental dalam membangun paradigma politik bangsa pada umumnya dan lebih kepada mengkonstruksi karakter politik dalam diri setiap subjek politik. Pada khususnya hal dasariah yang perlu digaris bawahi yakni sebagai subjek atau pribadi-pribadi yang berpolitik tentu kita harus peka dan paham melihat realitas, sebagai wadah dimana kita membangun relasi terhadap sesama agar koneksi antara kita tersinkronisasi dengan baik. Tentu dalam zona kehidupan yang dimana lingkungan tempat kita tinggal mempunyai konsep pemikiran yang sangat plural dan berbeda antara setiap pribadi-pribadi dalam masyarakat itu sendiri. Namun keberagaman dan kekhasan pemikiran dan konsepsi demikian terselip satu visi yang masif yakni membangun kehidupan yang berdaulat, adil dan damai, agar tercapainya wujud bonnum commune.

Sampai pada titik ini, dalam hubungannya dengan idealisme membangun nuansa kehidupan berbangsa yang baik kiranya cukup representatif dengan konsepsi bahwa membangun wilayah yang tenteram dan damai harus dipimpin oleh pemimpin yang baik dan benar. Dan sebaliknya suatu konstitusi yang baik dan hukum yang bijaksana merupakan faktor-faktor penentu untuk sikap dan tata laku yang benar dari pemimpin dan warganya. ( Henrietta L Moore, 1988)

Alhasil, bangsa kita adalah bangsa yang menganulir pada keberpihakan terhadap rakyat begitu sangat eksklusif dan transparan, yakni peran rakyat dalam menentukan dan menetapkan kebijakan kepemerintahan sangat dibutuhkan sebagaimana idealisme bangsa yang menganut paham demokrasi. Oleh karena itu, sebagai manusia yang demokratis dan manusia yang berpolitik, mari kita membangun kesadaran bahwa bangsa kita hanya mungkin berkembang maju dan dapat keluar dari zona krisis di pelbagai lini kehidupan, jika kita mengusung demokrasi ke garda terdepan dalam berpolitik, sehingga politik tidak terpeleset dari esensi dirinya yakni melayani dan mengayomi rakyat. ** Salam

Komentar

Jangan Lewatkan