oleh

Dinasti Politik, Korupsi, Cideranya Demokrasi dan Pendidikan Politik

-Opini-846 views

Oleh: Erianto Nino

Dinasti politik secara harafiah dapat diartikan sebagai sebuah jabatan kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada istri maupun anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Demokrasi Indonesia sejak runtuhnya orde baru ternyata menghasilkan efek samping berupa dinasti politik. Hampir merata di seluruh Indonesia terjadi dinasti politik. Baik di pusat maupun di daerah.

Secara Hukum, memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai dinasti politik. Dalam UU no 8 tahun 2015 pernah mengatur mengenai dinasti politik. Namun sudah dihapus oleh MK pada 8 Juli 2015 melalui putusan 33/PUU-XIII/2015. Pasal 7 huruf r UU 8/2015, menurut MK, mengandung diskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Sesuai dengan putusan MK, pelarangan dinasti politik dan politik dinasti dihapus permanen dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak selama ini.

Menghapus dinasti politik tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, apabila hukum tidak mengatur soal dinasti politik maka cara lain menghapus dinasti politik adalah dengan menekan partai politik untuk tidak mencalonkan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa. Sandaran terakhir tentu saja mengadvokasi rakyat untuk pandai memilih calon pemimpin yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan petahana atau pejabat daerah.

Alasan mendasar pertimbangan diatas yakni, Pertama, politik dinasti perlu diatur karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangi pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompok mereka. Kedua, ada kemauan kuat pemerintah untuk memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Pemutusan mata rantai itu bertujuan pilkada dilaksanakan secara fair.

Terkait dinasti politik, Esty Ekawati dalam tulisannya Dilema Politik Dinasti di Indonesia (2015) menjelaskan, praktik ini jadi kian masif lantaran ada kebijakan otonomi daerah yang melahirkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana pemimpin daerah dipimpin langsung oleh warganya. Masalahnya, tingginya ongkos politik dan besarnya “keuntungan” yang diperoleh jika menjadi kepala daerah, akhirnya membuat angan-angan demokrasi daerah itu berbelok. Kini, mereka yang duduk sebagai kepala daerah tak bisa dilepaskan dari para pejabat pertahana, atau dinasti politik yang sudah ada sebelumnya.

Nicollo Machiavelli dalam salah satu magnum opus-nya Il Principe (Sang Pangeran) berujar, kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah. Jika filsuf era Renaisans itu masih hidup kini, barangkali ia akan tertawa melihat cara pemimpin mempertahankan kekuasaannya. Petuah Machiavelli rupanya masih abadi hingga sekarang. Ia dilanggengkan lewat dinasti politik, nepotisme jabatan, tukar guling, dan bagi-bagi kue kepada para rente.

Di Indonesia, fenomena dinasti politik sendiri terjadi di banyak daerah yang mana dinasti politik tersebut terbentuk oleh seorang penguasa yang kemudian diteruskan oleh keluarganya.

Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan, seperti dirilis Republika.co.id, banyak terjadi kasus korupsi di daerah yang melanggengkan dinasti politik atau politik kekerabatan. Perilaku korupsi merupakan salah satu bahaya yang kerap kali terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah ketika politik dinasti berkuasa. Sebab, dengan kekuasaan atau kewenangan masing-masing dapat saling mengemankan dan memberikan dukungan tindakan korupsi.

Dalam beberapa studi, kinerja kerja pemerintahan daerah yang dikuasai politik dinasti menyebabkan daerah tersebut tidak banyak kemajuan dan tidak ada perbaikan.Misalnya, kemiskinan meningkat dan tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan warga.

Dinasti politik dan korupsi di Indonesia.

Dikutip dari bbc.com, beberapa kasus korupsi yang mengemuka justru terkait dengan dinasti politik, misalnya dugaan suap yang melibatkan bapak dan anak, yakni Asrun sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara dan putranya, Adriatma Dwi Putra selaku Walikota Kendari.

Setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai walikota dan kembali maju sebagai calon gubernur, sang anak mengisi jabatan yang ditinggalkan ayahnya.

Di Provinsi Banten, kasus Ratu Atut Chosiyah yang melibatkan adiknya, menunjukkan betapa kentalnya kekuasaan dinasti politik di Banten.

Ada pula dinasti Kutai Kartanegara. Beberapa waktu lalu, Bupati Kutai, Rita Widyasari, tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kertanegara – Syaukani Hassan Rais yang terlebih dulu tersandung kasus serupa.

Di Cimahi, Jawa Barat, Wali kota Cimahi (2012-2017) Atty Suharty bersama suaminya menjadi tersangka kasus penerimaan suap proyek pasar Cimahi. Sang suami, Itoc Tochija, merupakan wali kota Cimahi selama dua periode.

Kemudian di Klaten, Jawa Tengah, Bupati Sri Hartini (2016-2021), terkena operasi tangkap tangan KPK karena diduga melakukan jual beli jabatan. Kepemimpinan Sri ini juga tidak lepas dinasti politik yang dibangun suaminya, mantan bupati Haryanto Wibowo (2000-2005).

Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan rentannya dinasti politik terhadap kasus korupsi. Pengambilan kebijakan dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak dipengaruhi relasi kekeluargaan, daripada berjalannya sistem.

Direktur Analisis Strategi Politik Komunikasi dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI), Gede Munanto, (Jakartasatu.com) mengungkapkan politik dinasti ini akan bagus jika sosok kepemimpinannya teruji. Namun jika munculnya ‘ujug-ujug’, maka hal ini akan menimbulkan keanehan. Salah satunya yaitu merujuk pada maraknya kasus korupsi di tanah air. “Di bawah kepemimpinan dinasti ada baik buruknya, namun dalam Pemilukada 2020 ini makin nyata saja penuh kepentingan seakan abuse of power dimainkan,”.

Dia berpandangan bahwa politik dinasti itu harusnya sudah mati, atau seharusnya digagalkan. Kini saatnya politik dinasti tamat, karena tak membawa nilai demokrasi yang baik. “Politik dinasti di Indonesia saat ini masih jeblok dalam sejarah politik tanah air,”. Kemudian, dari hal prestasi, umumnya politik dinasti ini tak membawa hawa segar sebagai kekuatan membangun demokrasi bahkan kurang terlihat. Malah banyak “memamahbiak” ruang korupsi yang makin tinggi.

Kondisi tersebut akan membuat penguasa menjadi tak terkontrol dan tak memiliki batasan pada kekuasaannya. Akibatnya, korupsi merajalela dan pada akhirnya rakyat menjadi korban akibat keserakahan sang penguasa.

Apakah Dinasti Politik Menciderai Demokrasi?

Data KPK menunjukkan, daerah-daerah yang ada dinasti politiknya, sebagian besar berujung pada praktek korupsi. Dinasti politik dapat dikatakan serupa dengan sebilah mata pisau yang kerap menciderai demokrasi.

Dinasti politik lebih mudah dideteksi karena sangat bertentangan dengan demokrasi, yang mana dinasti politik merupakan reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan ikatan genealogis dari beberapa orang.

Praktik dinasti politik yang mengakar dalam dinamika politik Indonesia juga dapat memengaruhi kinerja partai politik. Banyak kader unggulan dihasilkan melalui kaderisasi dan rekrutmen partai politik yang berjalan dengan baik. Itu semua menjadi sia-sia apabila ternyata partai lebih tertarik mencalonkan tokoh-tokoh yang berdasar hubungan kekeluargaan atau pertalian darah.

Memang tidak ada yang salah dengan dinasti politik, tetapi memilih pemimpin daerah yang tidak memiliki kapabilitas atau memilih karena politik dinasti seperti sama saja menyerahkan nasib masyarakat ke orang yang salah.

Pemilih seharusnya mendapatkan political literasi berupa pemahaman dan pengalaman mengenai sepak terjang dan track record calon kepala daerah yang akan diusung dan dipilih. Jangan lagi kita terjebak membeli kucing dalam karung.

Pentingkah Pendidikan Politik Bagi Masyarakat?

Agar masyarakat pemilih tidak tertipu, tidak emosional, dan tetap bersikap rasional dan objektif adalah dengan ditunjukkan data dan fakta tentang dampak negatif dari praktek dinasti politik.

Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di Parpol.

Kedua, dinasti politik akan melahirkan oligarki politik, karena dalam sistem yang “eksklusif” tersebut hanya orang-orang “eksklusif” saja yang memiliki akses dan meraih tongkat estafet kekuasan, mirip sistem politik kerajaan. Praktek ini, tentu saja akan merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, secara faktual, dinasti politik lebih dekat dengan praktek penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan sarat dengan praktek korupsi.

Soebagio (2009) dalam penelitiannya berjudul Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia sudah menyebutkan bahwa penurunan partisipasi politik dari tahun ke tahun di masa reformasi salah satunya disebabkan kuatnya pengaruh elit politik parlemen.

Dinasti politik yang terjadi pada politisi milenial jika dibiarkan secara terus menerus tentu bisa saja memunculkan apatisme politik di Indonesia. Itu adalah sebuah kondisi di mana pemuda menarik diri dari proses politik. Bagi kaum elit, partisipasi bukanlah variabel utama kepentingan mereka.

Tentunya beragam cara bisa ditempuh untuk mengatasi itu. Salah satunya melalui pendidikan politik bagi generasi milenial. Diperlukan pemuda yang aktif, kritis, serta peduli terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Sehingga dari semua itu terciptalah kontrol yang baik terhadap pemerintah (checks and balances).

 

(Penulis adalah Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang.
Aktivis Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Utara (IMATTU) Kupang
Ketua Kerukunan Mahasiswa Tunbaba (Keramat) Kupang)

Komentar

Jangan Lewatkan