oleh

Hidup Dulu, Baru Berpolitik

-Opini-327 views

Oleh: Primus Dorimulu

“Pilkada di 270 wilayah Indonesia perlu ditunda. Sejak masa sosialisasi dan kampanye hingga tanggal joblos 9 Desember 2020, rangkaian pilkada berpotensi besar melipatgandakan angka positif Covid-19.”

Lima bulan PSBB di Jakarta tidak mampu menekan lonjakan penularan Covid-19. Secara nasional, angka positif baru terus meningkat. Selama tiga pekan pertama September 2020, angka positif harian sudah di atas 3.000-an dan pada hari Senin (21/9/2020) mencapai 4.176.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, angka positif baru meningkat. Kematian akibat Covid-19 meningkat. Angka kesembuhan menurun dan kasus aktif kembali meningkat.

Senin (21/9/2020), pukul 12.00 WIB, akumulasi warga positif Covid-19 di Indonesia mencapai 248.852, dirawat 58.378 (23,6%) sembuh 180.797 (72,6%), dan meninggal 9.677 (3,8%).

Jumlah orang yang mengikuti testing PCR dan specimen yang diperiksa terus meningkat. Jika hingga akhir Agustus 2020 di bawah 30.000 specimen per hari, mulai awal September 2020 sudah 30.000-an bahkan hampir mendekati 40.000 per hari. Ini merupakan sebuah kemajuan meski masih jauh dari seharusnya.

Data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, positivity rate atau rasio penduduk yang tertular Covid terhadap jumlah specimen yang diperiksa mencapai 14,2% atau jauh di atas standar WHO, 5%. Semakin tinggi jumlah testing, semakin tinggi pula angka warga yang terdeteksi positif Covid-19. Kondisi ini menunjukkan seriusnya penularan Covid-19 di Indonesia.

Akan melegakan jika ketika angka testing meningkat, jumlah warga yang terdeteksi positif tidak ikut menanjak, bahkan menurun. Tren ini menunjukkan bahwa penularan Covid-19 bisa dikendalikan.

Bila jumlah spesimen yang diperiksa lebih banyak lagi, sebutlah dua kali lipat, kemungkinan besar, angka positif harian juga naik dua kali. Warga positif Covid-19 yang tak terpantau diperkirakan masih sangat banyak. Ada yang menduga, angka kumulatif Covid-19 kini mestinya sudah melampaui 300.000 jika testing dan tracing dilakukan dengan lebih agresif.

Hingga hari ini, angka positif Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncak. Setelah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama lima bulan, angka positif justru melonjak sejak awal September 2020. DKI berada di peringkat teratas. Itu sebabnya, Pemprov DKI harus menginjak rem lebih kencang sejak 14 September 2020.

Penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai sukses jika angka positif baru telah mencapai puncak dan menunjukkan penurunan. Karena itu, pertanyaan semua orang saat ini adalah, kapan angka positif baru di Indonesia mencapai puncak?

Agar perkembangan Covid-19 segera mencapai puncak, langkah penting yang harus dilakukan adalah pertama, mempercepat testing dan tracing. Testing dengan swab test dan pemeriksaan hasil swab di laboratorium yang memiliki RT-PCR dilakukan terhadap warga hasil tracing atau penelusuran.

Testing tidak boleh dilakukan secara random. Testing secara acak tidak mencerminkan realitas. Bisa saja yang dites adalah warga yang berdiam di kawasan hijau. Yang benar, adalah swab test terhadap semua orang yang berinteraksi dengan warga yang terdeteksi positif Covid-19, siapa pun mereka. Testing dilakukan terhadap semua warga hasil tracing.

Oleh karena itu, tracing menjadi kunci. Semua orang yang pernah berinteraksi dengan pasien positif Covid-19 wajib dilacak dan digiring untuk mengikuti testing dengan biaya negara. Hingga hari ini, tidak ada data tentang rasio warga yang dites terhadap total warga yang berinteraksi dengan pasien positif. Tracing belum dilaksanakan sesuai standar WHO.

Pemerintah perlu menggunakan teknologi untuk melacak semua orang yang berkontak depan pasien positif Covid-19 . Saat ini, berbagai negara maju sudah menggunakan aplikasi digital untuk melacak setiap orang yang pernah berkontak dengan pasien positif.

Tidak salah jika berbagai pihak kini menilai pemerintah, pusat hingga daerah, kurang serius menangani Covid-19. Selain masih minim, testing belum berjalan seiring dengan kegiatan tracing.

Kedua, langkah preventif untuk mencegah penularan Covid-19 jauh lebih penting dibanding kuratif. Lonjakan angka positif harus ditekan karena kapasitas medis di Indonesia tidak memadai. Rumah sakit tidak mampu menampung pasien Covid-19 yang masuk kategori kritis dan serius.

Saat ini saja, banyak pasien kritis dan serius yang sulit mendapatkan ruangan ICU. Di Jakarta dan Botabek, 85% kapasitas ICU untuk pasien Covid-19 sudah terisi. Bila ada lonjakan dalam jumlah besar, rumah sakit tak mampu menampung.

Pandemi Covid-19 yang sudah mendera bangsa ini selama lebih dari enam bulan menimbulkan kejenuhan dan kacapehan yang luar biasa. Dalam tiga pekan pertama September 2020, kematian para dokter yang menangani pasien Covid-19 sudah seperti periode awal pandemi, pekan kedua Maret hingga akhir Mei 2020.

Langkah preventif paling utama adalah menjaga jarak. Pemakaian masker, mencuci tangan, dan penggunaan hand sanitizer penting, tapi jauh lebih penting adalah menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan harus dicegah.

Ini adalah pendapat para ahli epidemologi. Pandangan mereka harus didengar dan perlu menjadi panduan utama dalam mengambil keputusan untuk menangani Covid-19.

Ketiga, selaras dengan poin kedua di atas, pilkada tanggal 9 Desember 2020 harus ditunda ke tahun depan. Jumlah pilkada yang mencapai 270 dan rata-rata diikuti tiga paslon akan menjadi bom waktu penularan Covid-19.

Pertimbangan kemanusiaan harus lebih penting dari politik. Mengutamakan nyawa manusia dibanding politik harus menjadi dasar pertimbangan para penyelenggara negara.

Keempat, mempercepat belanja stimulus kesehatan yang sudah dialokasikan, yakni sebesar Rp 87,5 triliun. Hingga pekan lalu, pencairan dana stimulus kesehatan masih di bawah 20%.

Alangkah ironisnya, ketika kapasitas rumah sakit terbatas, testing dan tracing masih minim, dana stimulus kesehatan tidak bisa dibelanjakan. Juga ironis, ketika swap test, RT-PCR, dan perlengkapan medis untuk pasien Covid-19 masih minim, dan alat pelindung diri seperti masker masih terbatas, pencairan dana stimulus kesehatan sangat lambat.

Pemerintah justru harus menambah dana stimulus kesehatan agar angka Covid-19 bisa segera menurun. Sosialisasi pentingnya menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker perlu biaya.

Kelima, semua warga positif Covid-19 wajib diisolasi dan diawasi ketat. Dipastikan, tidak boleh ada warga positif Covid-19 yang masih berinteraksi dengan orang lain. Lokasi untuk isolasi harus bervariasi, mulai dari lokasi untuk warga menengah-bawah hingga warga menengah atas. Warga menengah-atas dipersilakan membayar tambahan jika menghendaki lokasi isolasi yang lebih nyaman.

Isolasi terpusat, bukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, jauh lebih efektif untuk mencegah penularan. Banyak penularan selama enam bulan terakhir disebabkan oleh pasien rawat mandiri yang berinteraksi dengan orang lain, mulai keluarga hingga rekan kerja.

Keenam, semua produk yang digunakan untuk mengatasi Covid-19 harus dibeli dari dalam negeri. Masker, hand sanitizer, berbagai macam APD haruslah produk lokal. Pengadaan semua barang kebutuhan untuk memerangi Covid-19 adalah kesempatan untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Pemerintah sudah cukup serius, namun masih bisa lebih serius lagi dalam menangani Covid-19. Selama puncak Covid-19 belum dilewati selama itu pula pemerintah dinilai belum serius. Selama kantor pemerintah menjadi cluster dan banyak pejabat publik terkena Covid-19, pemerintah dinilai belum serius. Juga selama pilkada serentak di 270 wilayah tetap dijalankan, pemerintah dinilai belum serius menangani Covid-19. Kesehatan belum dianggap lebih penting dibanding politik.

 

Penulis adalah Wartawan Senior tinggal di Jakarta

Komentar

Jangan Lewatkan