oleh

Kapitalisme Media Sosial sebagai Strategi Politik

-Opini-528 views

Oleh : Agustinus M. Samuel

Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menampakan aura-aura permainannya masing-masing, meskipun belum memasuki masa kampanye. Vote PILKADA dan PILKADES dibeberapa daerah di Indonesia kemungkinan akan ditunda, karena negara kita sedang dilanda wabah virus corona (Covid-19). Bukan hanya dalam sisi ekonomi yang kini telah merosot, tetapi wabah Covid-19 telah merasuk jauh ke dalam kehidupan masyarakat bahkan dunia politik telah mempengaruhinya, buktinya pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa tahun ini kini harus ditunda. Mungkin juga ini sebagai ruang yang pas bagi para kontestan politik untuk mempersiapkan diri secara baik untuk merancang strateginya masing-masing secara baik.

Masyarakat public pun sekarang semakin familiar dengan berbagai survey, selogan-selogan politik dan pertarungan gagasan dari para calon. Lebih menariknya lagi kalau kita bidik pencitraan para calon dari sudut media sosial, banyak dibuatnya grup-grup dan fans page di facebook, telah ramai diisi dengan iklan-iklan tentang diri para calon. Pertarungan gagasan para fans page di media sosial (facebook) semakin menjadi-jadi, setiap fans page masing-masing mempertahankan elektabilitas dari CALMAN (calon idaman) masing-masing. Aura kompetisi pilkada ini sangat nampak sekali lewat sentilan pemberitaan dan diskusi di media sosial, manuver, dan lobi-lobi para calon sudah mulai beranjak kepermukaan public.

Semakin gemparnya pertarungan gagasan dan opini para fans page di media sosial, berjalan beriringan dengan lahirnya kekuasaan kaptalisme . banyaknya berita hoax yang segaja dibuat dengan tujuaan melemahkan subjektivitas manusia tertentu. sehingga mereka yang melek teknologi berkuasa sewenang-wenang pada media sosisal, membuat gagasan dan opini yang menghancurkan elektabilitas calon tertentu. lantas begaimana kedudukan mereka yang gagap akan teknologi, kehancuran dan kesemerawutan berita-berita yang dihadirkan telah melemahkan nalar kritis mereka. Alah hasil mereka takut akan bertarung dalam kontestasi politik.

Pengaruh dan tawaran program visi dan misis yang diberikan sangat mengiurkan , ketakutan masyarakat terhadap kontestasi politik semakin menjadai-jadi. Megapa demikian?. Karena istilah ‘’politik’’ banyak dipahami oleh masyarakat, lebih cendrung dikaitkan dengan suatu model pertarungan yang busuk, dalam ruang public untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Di dalam jalan pertarungan politik, identitas moral dan etika semakin merosot ke level yang paling rendah, bahkan sampai pada keasingan identitasnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa banyak pengamat politik yang berpandang sinis, ketika melihat realitas dalam pertarungan kekuatan dan kepentingan dalam kontestasi politik.

Dalam kontestasi politik kecenderungan umumnya adalah tujuan menghalalkan segala cara, untuk mencapai sebuah kepentingan politik seseorang. Pragmatis politik seperti ini agaknya sudah masuk begitu jauh, tidak lagi hanya berada pada tataran penguasa kepentingan kapitalisme politik tetapi kini telah berkolaborasi dengan rakyat, adanya praktik money politik (transaksional politik) dalam pemilihan umum adalah salah satu contohnya. Etika digolongkan sebagai pengetahuan normatif yang bertugas untuk memberikan pertimbangan perilaku atau perbuatan manusia dalam masyarakat apakah baik atau buruk, benar atau salah, tindakan seorang individu. Dengan demikian kekuatan nilai etika dapat mengantar seorang individu untuk selalu bersikap kritis dan rasional, karena ia berfungsi sebagai ilmu dalam membentuk pendapat dan gagasan dan tingkakah laku seorang individu agar sesuai dengan apa yang Ia dapat dipertangugjawabkan. Maka penilaian suatu tindakan seorang individu hanya denga mengatakan ‘’baik’’ dan ‘’buruk’’ pribadi seseorang. Jika dalam realisasi seorang individu berbuat sesuatu yang baik maka seorang individu disebut berakhlak yang baik, sebaliknya jika dalam ralisasi perbuatan seorang individu bertindak sesuatu yang tidak baik maka seorang individu itu pantas disebut bemoral yang jelek. Tegaknya suatu bangsa dilihat dari sebagai mana para pejabat politik yang berfungsi sebagai public figure dapat menjadi teladan bagi rakyatnya.

Kalau kita kembalai kepada paradigma Aristoteles etika disebutnya sebagai sesuatu yang berpusat pada hal-hal yang baik (the gods) sebagai tujuan (telos) dari setiap tindakan manusia. Bagi Aristoteles konsepsi tentang hal-hal yang baik bagi manusia secara hakiki, bersifat sosial. Keunggulan tidak ditetapkan satu kali untuk selamanya, tetapi berhubungan erat dengan konteks masyarakat dimana seseorang hidup dan tinggal. Dan ada giliranya seorag individu membatasi konsepsi tentang hal-hal yang baik. Pandangan tentag hal-hal yang baik juga sangat terikat dengan konteks sosial dimana individu menjadi bagiannya.

Dikaitkan dengan konteks politik yang dipahami oleh public sebagai pertarungan yang buruk dalam prosesi merebut kekuasaan. Maka setiap individu harus mampu menenpatkan diri sesuai konteks, harus pandai membaca situasi public’’.

Berkat konsepsi Aristoteles itulah yang memugkinkan untuk mampu menempatkan diri kita sesuai konteks sosial, agar kita mampu mendapatkam suatu tempat yang layak dalam suatu kontestasi.

Membahas soal kekuasaan kapitaisme dalam sosial media, barangkali tidak banyak warganet yang menyadari, perlibatan diri dan pemberian identias personal kapitalisme-kapitalisme digital seperti facebook, atau yang lain. pemberian indentitas personal dalam media sosial seperti facebook ternyata bukan hanya sekadar pencatatan identitas tanpa manfaat dan resiko. Penyimpanan data personal tersebut ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, bahkan digunakan untuk kepentingan politik. Kasus bobolnya 50 juta data penguna facebook yang digunakan oleh Cambridge Analitycal, lembagan politik yang disewa oleh Donal Trump, untuk kepentingan kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Kini telah memicu perbincangan dan kritik dari warganet. Di era kapitalisme informasi, data yang diolah ialah sebuah komoditas yang laku di perdagangkan. Data dan informasi tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Lain halnya di Indonesia , produksi berita-berita bohong (hoax) telah dipergunakan untuk strategi permainan politik. Banyak wancana yang dibuat oleh para fans page pada media sosial, juga bisa dikatakan sebagai kekerasan yang inheren, dalam bentuk bahasa dan kata-kata. Gagasan yang dibuat hanya untuk melemahkan subjektivitas manusia yang dikendalikan sepenuhnya oleh kekerasan intimidasi bahasa yang digunakan. Gagasan yang dibuat akan menyerang subjektivitas lawan politik dalam menilai baik atau buruk dan sekaligus memainkan stereotype yang berkembang dalam masyarakat. Kembali pada konteks politik DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, kasus penistaan agama yang dibuat oleh Ahok syongyanya dilatarbelakangi oleh wacana oportunitis. Atau kasus Ratna Sarumpaet, hoax yang dibuatnya senyata-nyata mau menyerang sosok petahana. Dalam hal ini Joko Widodo yang diangap gagal untuk menjaga keamanan dan kebebasan berpendapat warganya. Dalam kedua kasus yang diangkat semata-mata mau melemahkan subjetivitas lawan politik mereka. Wacana kebohongan yang dibuat mau menumbuhkan stereotype yang buruk dari masyarakat kepada subjek tertentu yang menjadi sasaran mereka.

Dalam gempuran kapitalisme informasi ini ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan, banyaknya gagasan dan opini kebohongan yang dibuat keraguan masyarakat terhadap pemilihan calon PIKADA dan PILKADES pada tahun ini semakin menjadi-jadi, lantas strategi yang mereka buat telah merugikan banyak orang. Walaupun hanya sekedar opini yang dibuta oleh fans page mereka tetapi pengaruhnya terhadap para calon sangat besar. Bukan hanya mereka saja lemahnya daya kritis masyarakat telah mereka pengaruhi juga. Lantas strategi seperti apakah yang mesti dipakai oleh calon kontestasi PILKADA dan PILKADES tahun ini? karena ketakutan terbesar dari masyarakat adalah strategi yang dipakai akan masih sama dengan strategi kebohongan publik yang dipakai pada PILPRES tahun 2019 kemarin dan PILKADA DKI tahun 2017 lalu. Beberapa sumbangsi yang mau diberikan disini untuk memperkuat strategi pilkada tahun ini. diantaranya: faktor demografi, sosial kemasyarakatan, dan elektabilitas sosial media.

Pertama, faktor demografi, merupakan faktor fundamental dalam penyusunan strategi kempanye yang efektif. Mengapa demikian?. Karena demografi yang merupakan studi terhadap statistik yang mana berkaitan langsung dengan populasi jumlah penduduk, dan akan memberikan gambaran terhadap seberapa signifikan para pemilih pada suatu daerah tertentu, dan biasanya yang mejadi sasaran utama dari strategi demografi adalah kaum-kaum muda terutama generasi milenial dan generasi net (generasi internet) atau sering disebut generasi Z. Karena pada nyatanya mereka-mereka inilah para konsumerisme media sosial, sehingga mudah dipengaruhi oleh gagasan-gagasan para calon yang diiklankan pada media sosial.

Kedua, faktor sosial kemasyarakatan akan memberikan determinasi terhadap strategi yang dibutuhkan para kontestan politik. Bagaimana para calon mampu mempengaruhi opini public dengan membumbui sedikit pikiran masyarakat tetang pandangan mereka terhadap calon tertentu. Biasanya yang menjadi korban utama dalam strategi ini adalah para calon petahana, biasanya calon tertentu mencari daerah-daerah tertentu yang menjadi korban tidak terealisasinya program visi-misi dari calon petahana. Mereka mempengaruhi emosional masyarakat pada daerah itu.

Ketiga, faktor sosial media adalah sebuah mekanisme dan juga instrumen yang bersifat strategis, yang tidak saja hanya mampu menyajikan opini, gagasan, atau pun program-program secara menarik dan interaktif. Tetapi juga mekanisme yang efektif dalam membakar emosi massa. Media sosial mampu menghipnotis dan meracuni masa secara pasti, tentang apa yang ingin dia yakini. Ala hasil apa yang dibuat mampu meningkatkan popularitas elit politik tertentu, sehingga mampu bertengger dan menjadi trending topic dalam ruang public. Karena pada dasarnya popularitas pengguna media sosial itu sangat banyak.

Lantas apa yang mesti dibuat oleh kita semua untuk menyelamatkan ruang public dari tindakan agresif dan pemanfataan emosi dan keputusa public?. Setiap wacana dalam strategi yang dibuat itu pasti ada tujuan yang terselubung, bahkan mereka bisa-bisa mengunakan opini kebohongan untuk menjatuhkan lawan main mereka. Lantas apa yang mesti dibuat?. Bahasa adalah sebuah tanda yang harus bisa dilihat sebagai alat komunikasi untuk mengidentifikasi setiap opini-opini yang diterima. Yang paling utama adalah bahasa sebagai tanda harus mampu digunakan untuk berkomunikasi satu arah (komunikasi ferbal) antara kontestan politik dan masyarakat luas. Ini adalah salah satu strategi yang dibutuhkan untuk menghindari publik dari opini-opini yang termanipulasi, karena kadang opini-opini yang dibuat mengunakan sebuah ‘’logika pembalikan’’. Artinya yang benar disalahkan, sebaliknya yang salah dibenarkan. Sehingga muncul stereotype yang buruk dari masyarakat tentang calon tertentu.

 

(Penulis adalah seorang warga Manggarai, Nusa TenggaraTimur. Tinggal di Ketang-Lelak, Manggarai)

Komentar

Jangan Lewatkan