oleh

Keadilan Mesti Bertransformasi 

-Opini-472 views

Oleh: Irfan Bau

Diskursus seputar penegakan hukum di Indonesia sesungguhnya belum mencapai titik final. Diskursus ini kembali terjadi ketika dimulainya peradilan kepada kedua tersangka kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, pada 11 April 2017 lalu. Kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK, Novel Baswedan menyita perhatian publik.  Hal ini dikarenakan penetapan hukum bagi kedua tersangka hanya 1 (satu) tahun penjara, sedangkan proses penyelidikan tersangka penyiraman air keras membutuhkan waktu hingga tiga tahun lamanya. Tuntutan ini dinilai janggal oleh Novel. Novel melihat bahwa penganiayaan yang dialaminya tergolong penganiayaan level tinggi.

Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya bisa memahami kekecewaan masyarakat atas penetapan hukum terhadap Novel Baswedan. Melihat kasus ini, tiba saatnya kita kembali melihat seluruh perjalanan diskursus kita tentang perjalanan hukum kita di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang didasarkan atas hukum, masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Artinya bahwa hukum diterapkan secara adil, tanpa memihak kepada siapa pun. Hukum dipahami sebagai suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa hukum hanya berkenan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum (Kelsen, 2011: 3). Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah “Apakah dengan penetapan hukum 1 (satu) tahun penjara bagi tersangka kasus penyiraman Novel Baswedan merupakan sinyalemen yang positif bagi pengungkapan kasus penegakan hukum yang adil di Indonesia?

Meneropong Keseimbangan Penegak Hukum di Indonesia?

Indonesia merupakan Negara hukum, yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum Indonesia. “Runcing ke bawah, tumpul ke atas”. Tak dapat dimungkiri bahwa istilah ini masih sangat relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Nyatanya bahwa penetapan hukum terhadap kedua tersangka penyiraman air keras ke Novel Baswedan mendapat banyak kritikan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Esensi dari hukum yang sebenarnya telah hilang dari keaslian dirinya. Hukum tidak digunakan lagi untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di dalam Negara, malah hukum digunakan untuk menciptakan keresahan bagi masyarakat. Sehingga tidak heran kalau sakralitas hukum yang adalah keadilan, kini telah raib. Kita sendiri bisa melihat seperti kasus yang akhir-akhir ini sedang menyita perhatian masyarakat yaitu kasus Novel Baswedan terkait dengan pemberian sanksi 1 (satu) tahun penjara. Pemberian sanksi ini turut merubah citra kewibawaan dari penegak hukum. Kewibawaan dari penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng dengan keputusan Jaksa Penentut Umum (JPU) pada kasus penyiraman air keras yang dialami Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan. Kasus yang begulir hampir tiga tahun dua bulan ini, menuai banyak kritikan berbagai kalangan JPU menuntut dua terdakwa, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan tuntutan (1) satu tahun penjara.

Tak pelak tuntutan JPU menjadi sorotan publik karena dianggap tidak setimpal dengan akibat yang disebabkan oleh tindakannya. Hal ini sangat melukai rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya karena akibat penyerangan tersebut, kini mata kiri dari Novel Baswedan telah cacat permanen. Tidak hanya itu, masyarakat pun merasakan bagaimana keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh aparatur penegak hukum di Negeri ini terkhianati atas tuntutan JPU kepada kedua terdakwa. Terlebih lagi kasus ini sudah berlarut-larut dan sarat akan kepentingan politik yang akhirnya menyita waktu yang lama untuk mengungkap kasus penyiraman penyidik senior KPK itu. Meskipun nantinya keputusan tetap berada di tangan Majelis Hakim, tetap saja bila melihat penganiayaan itu merupakan kategori penganiayaan berat atau termasuk level tinggi karena telah direncanakan dan menggunakan air keras serta akibatnya korban mengalami cacat permanen. Tuntutan yang dibacakan oleh JPU sendiri layaknya seorang penasihat hukum yang sedang melindungi kliennya. Alasannya karena perbuatan kedua terdakwa memenuhi dakwaan subside, yaitu pasal 353 ayat (2) yakni “Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (KHUP 90)”. Jika ditelisik lebih jauh, kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan seharusnya dianggap sebagai penganiayaan berat dan kasus ini juga terjadi karena adanya rasa dendam terhadap Novel sehingga dapat disimpulkan bahwa penyiraman air keras ini merupakan sebuah upaya yang telah direncanakan. Kasus ini lebih tepatnya diselesaikan sesuai dengan pasal hukum yang berlaku yakni Pasal 353 ayat (1). “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Hal yang perlu dikritik mengapa jaksa tidak menggunakan Pasal 355 ayat (1) KUHP untuk menuntut kedua terdakwa sebagaimana dakwaan primernya mengingat ancaman maksimal pidana penjara 12 (dua belas) tahun penjara. Apalagi dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur primer terkait dengan penganiayaan berencana. Padahal, apa yang terjadi pada korban dapat berpotensi untuk menimbulkan akibat yang buruk lagi, tidak hanya cacat permanen, mungkin saja meninggal dunia. Apabila kita bandingkan kasus serupa dengan yang pernah terjadi di Indonesia, maka akan terlihat ketidakadilan pada tuntutan JPU.

Seperti yang pernah terjadi di PN Denpasar, terdakwa Ni Luh Mita Martiyasari dituntut dengan hukuman pidana penjara 3,5 tahun oleh JPU dalam kasus penyiraman air keras yang menyebabkan kebutaan pada mata kiri korban. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 di PN Palembang, JPU menuntut seorang terdakawa yaitu Ahmad Irawan yang melakukan penyiraman air keras dan menyebabkan korban mengalami cacat permanen pada mata sebelah kirinya dengan tuntutan 10 (sepuluh) tahun penjara (Marta Wijaya, Kumparan, 14/06/2020).

Pada hemat penulis, melihat penetapan hukum yang diberikan oleh JPU terhadap terdakwa penyiraman air keras ke Novel Baswedan, sangat memprihatinkan. Penetapan hukum yang diberikan ini sangat merendahkan kewibawaan penegak hukum di Negara ini. Mengapa demikian? Perlu diketahui bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara yang didirikan di atas ide keadilan. Tanpa keadilan, seperti kata Cicero mustahil ada republik. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan, di mana hukum hanya ditegakkan oleh elit tertentu, dengan kekuasaanya. Di dalam konstelasi kehidupan bersama ini, salah satu nilai utama kehidupan bersama yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan. Keadilan bukanlah sekedar satu nilai yang didefenisikan secara politis, yaitu sebagai hukum, melainkan juga suatu nilai yang diinterpretasi secara kultural oleh kelompok-kelompok etnis, religius dalam masyarakat (Hadirman, 2018: 90). Artinya bahwa apabila konsep keadilan dihidupi sebagai suatu budaya dalam masyarakat maka akan tercipta masyarakat yang baik, yang hidup dalam terang keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak menimbulkan lagi stereotipe “Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” yang sampai saat ini masih tetap ada di Indonesia.

Transformasi Nilai-nilai Moral

Kita telah melihat di atas, bahwa kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan mendapat sorotan yang tajam dari berbagai publik. Hal itu dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam penetapan hukum bagi pelaku penyiraman air keras yang hanya mendapat 1 (satu) tahun hukuman penjara. Jika kita menelisik lebih jauh, kita dapat melihat bahwa ada kejanggalan yang terdapat dalam penetapan sanksi kepada pelaku penyiraman air keras. Kejanggalan ini dapat kita lihat di mana terjadi ketidaksesuaian pemberian hukum kepada korban penyiraman air keras. Pada hemat penulis, dalam melihat kejanggalan yang masih terjadi ini, maka perlu adanya transformasi nilai-nilai moral. Moralitas suatu perbuatan mengatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah moral, legalitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah hukum. Transformasi nilai-nilai moral ke dalam rule of law perlu dilakukan, agar moral aparat penegak hukum dapat tetap terjaga. Nilai moral sebagai pedoman yang memengaruhi setiap individu untuk menilai setiap tindakannya. Artinya bahwa nilai moral memampukan seseorang untuk selalu memberikan penilaian atas tindakannya. Singkatnya, objektivitas nilai moral berkaitan dengan manusia dan bahkan mengukur kualitas hidup manusia sebagai manusia (Ceunfin, 2016: 42).

Oleh karena itu, pada hemat penulis, konsep keadilan mesti bertransformasi dalam dua arti. Pertama: transformasi menyangkut proses-proses yang dipakai untuk menyelesaiakan kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan. Artinya bahwa pihak penegak hukum harus melakukan transformasi dalam upaya peneyelesaian kasus ini. Pihak penegak hukum harus berusaha untuk mentransformasi seluruh proses yang dianggap “lamban” dalam menyelesaikan kasus tersebut sehingga persoalan ini tidak memakan waktu sampai bertahun-tahun lamanya. Kedua: transformasi juga menyangkut revitalisasi nilai-nilai keadilan. Revitalisasi nilai-nilai keadilan tampak dalam setiap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Revitalisasi nilai-nilai keadilan dilakukan sebagai upaya menciptakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin menegakkan rule of social justice serta mengembalikan wibawa hukum di Indonesia.

 

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero

Komentar

Jangan Lewatkan