oleh

Membidik ‘Misi’ Selanjutnya, Ketika Misi Penegakan Hukum Kandas

-Opini-783 views

Oleh: Silvester Jhoni

Dengan ditolaknya gugatan pasangan calon (Paslon) Misi oleh hakim di Mahkamah Agung (MA), maka perdebatan soal ‘status hukum’ yang menimpa paslon Edi-Weng sudah jelas. Secara yuridis-formal, pencalonan itu tidak cacat seperti yang dituduhkan oleh penggugat. Artinya, KPUD Mabar berada pada posisi yang benar ketika menetapkan Paslon Edi-Weng sebagai salah satu kontestan tetap dalam kontestasi Pilkada Mabar 2020. Putusan MA itu bersifat final and binding.

Hukum yang dipegang oleh KPUD ternyata ‘sudah tegak’ sedari awal. Misi penegakan hukum yang dikumandangkan Paslon Misi, dengan demikian tidak lebih sebagai sebentuk ekspresi ‘ketidakpuasan’ terhadap keputusan penyelenggara saja. Buktinya, tidak ada lagi pasal atau item aturan yang perlu ‘ditegakan’ oleh Paslon Misi.

Saya berpikir ini sebuah ‘kabar gembira’ baik bagi KPUD, Paslon Misi dan tentu saja paslon Edi-Weng sebagai ‘sasaran upaya penegakan hukum’ itu. Setidaknya, dengan keluarnya putusan kasasi ini, maka para kontestan dan KPUD lebih fokus pada aktivitas politik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Energi politik kita, tidak lagi tergerus untuk memperdebatkan ‘hal-hal’ yang tidak terlalu substansial dalam pertarungan politik ini.

Tidak ada lagi isu hukum yang sengaja dieksploitasi untuk ‘menghambat’ pergerakan lawan. Semuanya sudah jelas bahwa keempat kontestan yang berlaga dalam pilkada ini tidak ada yang cacat hukum. Jika isu itu masih terdengar lagi, maka bisa dipastikan bahwa itu satu bentuk ‘kampanye negatif’ untuk membunuh kompetitor politik.

Misi selanjutnya adalah ‘mengerahkan’ amunisi dan potensi politik terbaik untuk ‘merebut hati publik-konstituen’. Waktu yang tersisa ini mesti dipakai untuk menggelindingkan sejumlah ide segar dalam pelbagai forum politik. Gagasan politik dari masing-masing paslon itu coba diadu dan diuji bobotnya dalam ruang diskursus publik. Dengan itu, Pilkada menjadi momen ‘tanding ide, konsep, gagasan, inovasi dan kreativitas’ dalam membangun Mabar ke arah yang lebih baik.

Tetapi, bisa saja paslon Misi masih meneruskan ‘misi penegakan hukum’ tersebut. Mereka bisa mengajukan judicial review (uji materi) Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intensinya adalah roh undang-undang itu harus diselamatkan kendati tidak lagi efeknya untuk keikutsertaan paslon dalam Pilkada ini. Keputusan dari MK tentu tidak untuk membatalkan pencalonan dari paslon Edi-Weng.

Jika misi penegakan hukum itu, tidak dilatari oleh interes politik, maka saya kira jalur uji materi ke MK mesti menjadi misi berikut yang dibidik oleh Paslon Misi. Apakah paslon Misi bersedia dan rela mengambil langkah semacam itu? Saya agak pesimis. Pesimisme itu bukan pertama-tama karena tidak percaya pada ‘kapasitas dan kapital’ yang dipunyai oleh paslon Misi, tetapi semata-mata karena langkah itu tak menuai keuntungan politik yang signifikan.

Paslon mana yang ‘rela’ mengeluarkan anggaran ekstra untuk mengurus perkara yang tidak ada untungnya secara politik. Atas dasar itu, saya kira upaya kasasi ke MA itu merupakan ‘episode terakhir’ perihal drama politik yang dibungkus dengan narasi penegakan hukum itu.

Terlepas dari hasil yang dicapai dan langkah apa yang bakal ditempuh oleh paslon Misi selanjutnya, saya berpikir mereka sudah memberikan contoh bagaimana ‘misi penegakan hukum’ itu diperjuangkan. Kendati perjuangan itu kandas dan nihil, nama mereka layak dicatat dengan dawat kencana dalam panggung sejarah politik Pilkada Mabar. Hanya paslon Misi yang merasa ‘terganggu’ atau tidak nyaman dengan keputusan KPUD yang menetapkan paslon yang bermasalah dari sisi hukum menjadi salah satu peserta pilkada.

Dalam dan melalui perjuangan paslon Misi itu, publik mendapat kepastian hukum yang tidak bisa digugat lagi. Kontribusi paslon Misi adalah ‘menolong publik’ untuk keluar dari terowongan perdebatan yang tiada ujung soal paslon yang pernah tersandung ‘perbuatan tercela (judi)’. Putusan MA adalah referensi yang otoritatif perihal kepastian aturan tentang pencalonan Edi-Weng.

Mungkin saja ada pihak yang tidak puas dengan putusan MA itu. Tetapi, sebagai pribadi yang menghargai dan menghormati supremasi hukum, kita mesti menerimanya sebagai ‘kebenaran yuridis-formal’. Kalah dan menang dalam sebuah perkara hukum itu biasa. Tetapi, komitmen, kemauan, dedikasi dan perjuangan untuk mendapatkan kepastian hukum itu, merupakan hal yang istimewa yang patut diteladani. (*)

Komentar

Jangan Lewatkan