oleh

Membongkar Budaya Patriarki di Indonesia

-Opini-335 views

Oleh: Irfan Bau

Sadar atau tidak, fenomena budaya patriarki sampai saat ini terus berkembang di Indonesia. Budaya ini turut memengaruhi sendi-sendi kehidupan kita misalnya, munculnya masalah sosial yang membelenggu seperti pelecehan seksual (sexual harassement). Tak dapat dimungkiri bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan yang cukup serius terjadi belakangan ini. Kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (CATAHU) 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai (75 persen, 11.105 kasus). Komnas perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi dan percobaan pemerkosaan.

Namun, pada tulisan ini penulis mengkaji kasus pemerkosaan remaja di Tangerang yang dialami oleh gadis berinisial OR (16 tahun) di kawasan Cihuni, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada April 2020. Remaja yang berinisial OR itu akhirnya meninggal dunia setelah mengalami sakit usai peristiwa pemerkosaan tersebut. Namun, sampai saat ini sudah terbukti ada “7 orang tersangka penyelidikan, dan sudah ada 6 orang pelaku yang terungkap”, ujar Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharram Wibisno, Rabu (17/06/2020) dalam (Kompas, diakses pada 20/06/2020).

Pelecehan seksual yang terjadi pada gadis yang berinisial OR, ternyata mendapat sorotan dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa pelecehan seksual dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak normal. Pelecehan seksual terhadap gadis yang berinisial OR, menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak. Ada sebagian pihak menyalahkan perempuan yang dianggap tidak mampu melindungi tubuh dan keselamatan dirinya, dan sebagian yang lain menyalahkan pihak laki-laki atau (pelaku), dan ada juga yang menaruh perhatian pada tanggungjawab pemerintah yang dinilai belum mampu menciptakan aturan yang dapat melindungi perempuan.

Iris Marion Young, filsuf feminis kontemporer asal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa persoalan ‘diskriminasi sosial’ dan penepian kelompok-kelompok tertentu tidak cukup diatasi secara formal lewat reformasi hukum, tetapi membutuhkan revolusi kebudayaan yang menukik hingga mekanisme-mekanisme ketidakadilan dan prasangka-prasangka sosial keluar dari jalur diskriminasi yang saat ini berakar secara kultural.

Defisit Cita Rasa Kemanusiaan

Ideal tentang kehidupan pada umumnya mengandaikan kesanggupan manusia untuk menilai secara kritis pelbagai pilihan, tindakan, keyakinan dan praksis kehidupan (Baghi, 2014: 87). Artinya bahwa kehidupan seyogyanya memberikan tuntutan kepada manusia untuk berpikir, bertindak, berargumentasi dan menafsir akan eksistensi dirinya. Persoalan tentang defisit cita rasa kemanusian kembali berdampak pada peristiwa pemerkosaan gadis berinisial OR. Peristiwa ini sebagai akibat dari perbuatan manusia. Manusia menerjemahkan ‘ruang geraknya’ menjadi semakin sempit, sehingga tindakannya itu tidak berkenaan dengan ihwal kemanusiaan (cita rasa, simpati, empati, solidaritas terhadap sesama). Peristiwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak terpuji. Hal ini dikarenakan terjadinya defisit cita rasa kemanusiaan dan masih adanya konstruksi dan pola pikir yang berkaitan erat dengan budaya patriarkat.

Konsep tentang budaya patriarkat sesungguhnya menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tuggal, sentral dan segalanya. Sistem patriarkat yang mendominasi tentunya memberikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini berkaitan erat dengan ego maskulinitas sementara feminitas sendiri diabaikan dan dianggap lemah. Anggapan seperti inilah yang membuat perempuan terbelenggu dan mendapat perlakuan diskriminasi.

Kekerasan seksual pada gadis berinisial OR, digolongkan sebagai bentuk percabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun”. Gadis yang berinisial OR yang menjadi korban atas tindakan kekerasan yang disertai dengan perbuatan cabul, sepatutnya mendapat perlindungan atas dalil hukum. Tindakan ini dianggap tidak senonoh dikarenakan bertentangan dengan KUHP dalam Pasal 289. Kasus percabulan yang dilakukan terhadap gadis yang berinisial OR, dianggap sebagai bentuk kekerasan dikarenakan gadis yang berinisial OR berusia 16 tahun yang sepatutnya mendapatkan hak perlindungan anak yang terbukti dalam Pasal 76D UU 35/2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Oleh karena itu, persoalan seputar kekerasan seksual dan pemerkosaan berdampak pada distribusi Hak Asasi Manusia. Persoalan ini masih membelenggu dikarenakan masalah klasik tentang konsep patriarkat yang dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih lemah dalam menangani kasus ketidakadilan gender. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan belum mencapai titik final, meskipun kita lihat bentuk keprihatinan pemerintah dalam menjamin keselamatan bagi setiap orang lewat dalil hukum yang telah ditetapakan. Pemerintah bertanggung jawab dengan menetapkan sanksi bagi pihak tersangka sesuai dengan dalil hukum sampai sekarang belum menuntaskan permasalahan. Pada hemat saya, yang menjadi titik persoalannya di sini bukan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hukum, melainkan bagaimana cara membongkar seluruh konsep tentang dominasi pihak laki-laki terhadap perempuan.

Membongkar Stigma

“Tempora mutantur et nos mutamur in illis” (waktu terus berubah dan manusia pun berubah di dalamnya). Paradigma berpikir tentang perempuan dan pengabdiannya tak lepas dari imbas perubahan. Ia yang kita kagumi, agungkan, sayangi ternyata menyimpan bilur lama dalam sejarah pengabdian manusia. Perempuan telah lama dan sering dipandang sebagai the second class, dipandang rendah dan tak berarti dihadapan budayanya sendiri, dalam dunianya tempat anak-anaknya dilahirkan berdiam. Kaum perempuan terlena dalam pengabdiannya sampai-sampai ia tak sanggup bicara tentang dirinya. Mereka terbuai angin tradisi. Tanpa disadari perempuan telah terperangkap dalam arus spiral pembodohan oleh pembungkaman yang melingkupi dirinya. Dari kekeliruan ini lahirlah kekerasan demi kekerasan terhadapnya (Lilijawa, 2010: 44-45).

Gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini telah menjadi sebuah tradisi. Kekerasan terhadap perempuan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa perempuan sebagai ‘kaum lemah’. Anggapan ini tentunya mengkhianati harga diri perempuan serta martabatnya sebagai manusia, sehingga tidak heran sampai saat ini penindasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Lantas, apa yang perlu dalakukan untuk membongkar stigma yang kini telah menjadi tradisi di dalam kehidupan ini? Pertama: mengubah cara pandang. Artinya bahwa kasus pelecehan seksual sebagai bentuk manifestasi dari suatu cara pandang patriakat bahwa laki-laki ditempatkan pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Cara pandang ini telah menjadi suatu budaya yang hidup dalam pikiran masyarakat. Kedua: reformasi pengabdian. Lilijawa, menawarkan solusinya terhadap kaum perempuan untuk berbicara dan berperang melawan laki-laki, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membangkitkan suatu masyarakat yang tanpa dominasi dan eksploitasi jenis kelamin. Di tengah budaya patriarkat yang semakin mendominasi, berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Ketiga: melakukan sosialisasi. Artinya bahwa sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang terkait dengan kasus pencegahan pelecehan seksual secara berkala kepada masyarakat, guna membuka wawasan serta upaya untuk menghinari terjadinya kekerasan yang sama. Keempat: revitalisasi nilai budaya. Artinya bahwa dengan adanya revitalisasi nilai budaya serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan merupakan salah satu bentuk nilai untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Akhirnya, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan seksual terhadap seseorang. Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan yang mengungkapkan ketakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki. Penindasan ini menjadi bukti masifnya kasus pelecehan seksual. Pada hemat saya, untuk menghindari kasus pelecehan seksual yang masif terjadi maka dibutuhkan perubahan cara pandang (dominasi budaya patriarkat) yang telah menjadi sebuah tradisi, reformasi pengabdian dan dibutuhkan partisipasi dari pihak terkait untuk melakukan sosialiasi dan merevitalisasi nilai budaya sebagai upaya membongkar budaya patriarki di Indonesia.

 

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero

Komentar