oleh

Meneropong Panduan Pembelajaran Tatap Muka 2021

-Opini-1.270 views

Oleh: Muhammad Husen Db, M.Pd

Berbicara soal pendidikan bukan bicara soal untung rugi. Pendidikan adalah warisan yang harus dipelihara dan dijaga agar anak bangsa paham dan sadar bahwa dengan pendidikan kita bisa maju dan bersaing. Persaingan yang harus terus dijaga karena dengan pendidikan menghindarkan kita kembali terjajah karena kebodohan dan keterbelakangan. Saking pentingnya pendidikan, ketentuan peraturan hukum tertinggi kita memberikan perintah tegas dalam pembukaan UUD dengan membahasakan kalimat “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Bangsa harus cerdas dengan mempersiapkan generasi yang hebat dan tangguh.

Pembelajaran di masa pandemi telah terlewati hampir satu tahun. Ini waktu yang sangat lama. Waktu yang menyita energi banyak pihak, tidak terkecuali pemerintah. Siswa, Guru, Orangtua, Lingkungan, semua terkena dampak dari kondisi ini. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah telah memperlihatkan betapa potret pendidikan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Di satu sisi ada metode pendidikan baru yang bisa memudahkan pembelajaran di rumah, di sisi yang lain kualitas pembelajaran masih mengalami kendala yang sangat berarti khusus terkait dengan kesanggupan anak dalam menerima pelajaran dan mengerjakan tugas personal. Semua proses ini sebagai bukti bahwa perlu ada evaluasi yang komprehensif.

Dalam proses dan upaya menjaga kualitas pembelajaran yang lebih baik, pemerintah telah menentukan jadwal dan waktu pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021. Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Strategi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah adalah cara kerja kolektif yang diharapkan untuk bisa keluar dari cengkraman kondisi pandemi yang semua orang belum tahu kapan berkakhir. Meski demikian upaya untuk mengambil langkah pasti dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan harus terus dijalankan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan untuk mengambil sikap yang konstruktif dalam upaya persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sejak awal kebijakan pemerintah tentang belajar jarak jauh atau belajar dari rumah telah menghasilkan dan menyimpulkan banyak hal. Kondisi pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah tetap menjadi acuan dan terus dievaluasi agar kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tepat sesuai harapan semua pihak.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menerangkan bahwa pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan permintaan daerah. “Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. “Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.

Pertimbangan mendasar dari keputusan untuk pembelajaran tatap muka diantaranya soal ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja saat pandemi untuk membantu orangtua mencari nafkah. Kesenjangan capaian belajar diantaranya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda. Minimnya interaksi dengan guru, teman dan lingkungan membuat anak merasakan kejenuhan dan mengarah kepada stres. Kondisi ini akan semakin memburuk jika tidak diambil langkah taktis yang dapat menyelamatkan kondisi anak. Menyelamatkan kondisi anak adalah bukti menyelamatkan pendidikan bangsa. Titik muara ini, ujung ujungnya untuk kepentingan bangsa yang lebih bermartabat.

Dari semua faktor yang mempengaruhi kondisi ini maka, pemerintah pusat memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan tatap muka. Meski demikian pemerintah daerah wajib mentaati ketentuan protokol kesehatan dan ketentuan lain agar proses belajar mengajar dengan tatap muka bisa berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.

Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangah pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).

Selanjutnya, kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol Kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan Kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Sementara itu, satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol Kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Menghadapi pandemi Covid-19 terkait kebijakan pendidikan, iktiar setiap bangsa tentu berbeda beda, Indonesia punya pola sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Strategi penyelamatan yang dilakukan pemerintah pusat melalui keputusan empat menteri menjadi bukti bahwa harus ada kerja kolektif. Tidak sendiri sendiri. Kerja kolektif dalam upaya mendorong kualitas pendidikan Indonesia menjadi sangat penting. Pemerintah melalui keputusan empat menteri telah melakukan tugasnya, selanjutnya pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengikuti keputusan dan menyesuaikan kondisi yang dihadapi setiap daerah. Setelah pemerintah pusat, pemerintah daerah, maka upaya selanjutnya adalah sekolah, guru, siswa dan masyarakat harus lebih mampu menyesuaikan diri dengan menjaga protokol kesehatan dan menyesuaikan diri dengan lebih giat belajar untuk mengejar ketertinggalan.

Pandemi covid-19 adalah bencana yang kapan saja akan muncul dan akan terjangkit kepada siapa saja. Semua harus waspada dan berhati-hati. Hal penting yang harus dilihat dan diperhatikan serta diantisipasi adalah semua pihak menjaga imunitas tubuh. Semoga semua upaya baik ini menjadi solusi bagi perbaikan bangsa ini. Januari 2021 menjadi momentum untuk kembali belajar tatap muka dengan segenap harapan dan mimpi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

 

Penulis adalah Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI

Komentar

Jangan Lewatkan