oleh

Mengkritisi Pemahaman Ideologi Pancasila

-Opini-780 views

Oleh: Mel Benu

Konsep ideologi menjadi problem dalam menata hidup berbangsa dan bernegara. Berideologi di Indonesia harus dipahami bahwa sebagai keseimbangan antara ideologi-ideologi yang berkembang secara meluas. Hanya sampai sekarang saja Indonesia merasa bahwa ideologi pancasila selalu terombang-ambing dalam tekat membangun jati dirinya, akan tetapi ideologi yang mesti dipahami dalam konteks Indonesia belum mampu dipertahankan secara proporsional. Secara individu nilai ideologi lebih mendukung paham kapitalime namun difilter dengan asumsi paham liberal yang mengutamakan kepentingan individu. Akan tetapi paham liberal juga selalu berkembang lebih cepat dari pada paham yang lain sebab keutuhan nilai individu dalam paham liberal telah mendukung keutuhan nilai-nilai individualis.

Sementara nilai sosial dalam ideologi sosialisme berkembang lebih kencang oleh karena difilter juga oleh paham komunis. Tentu paham komunis berupaya menjaga keutuhan nilai sosial yang lebih beradab. Paham komunis didasarkan pada kemampuan mendobrak keutuhan nilai sosial yang sebelumnya menjadi pejuang kepentingan individu, sebab hakikat utama sosialisme harus bersandar pada kebersamaan dan persatuan. Sebaliknya paham komunis menjalar dalam lingkup kepentingan individu dalam mendobrak kemauan sistem yang dibangun atas dasar sosialisme dalam mendukung kepentingan idividu, oleh karenanya wajib didukung bahwa paham komunis sebaiknya menjadi target dalam menyaring kepentingan individu dalam menetapkan kepentingan kebersamaan.

Bagaimana keutuhan nilai ideologi Pancasila

Sudah menjadi konsensus bersama sejak semula, bahwa bangsa dan negara Indonesia menjadikan pancasila sebagai falsafah negara, tentu ada polemik tersediri sebab belum pernah ada tatanan nilai ideologi yang dibangun dalam memfilter pancasila sebagai ideologi misalnya manusia Indonesia dipandang sebagai makluk individu dan makluk sosial sebagaimana negara yang menghendaki berkembangnya paham kapitalisme dan paham sosialis yang memiliki peradaban dalam membangun manusianya sesuai ideologinya. Sekalipun Indonesia menjadikan keutuhan nilai ideologi pancasila sebagai miliknya namun menjadi pertanyaan besar dalam dirinya pancasila yakni sejauhmana Indonesia memilki keutuhan ideologi pancasila sementara perkembangannya belum mampu bersaing dan bertahan dalam gejolak paham kapitalisme dan paham sosialisme.

Sekalipun ideologi pancasila berdiri dalam dirinya namun belum bertahan dalam gejolak keutuhan nilai dalam menjawab kepentingan individu dan kepentingan sosial sepanjang paham kapitalisme dan paham sosialime lebih mengakar dalam diri manusia Indonesia. Kendatipun demikian halnya, kejengkelan bangsa dan negara Indonesia menjadi luka yang mendalam sepanjang generasi akibat adanya bangsa penjajah yang telah meletakan dasar kapitalis dan sosialis.

Pertama, keutuhan nilai sila ketuhanan yang maha esa, negara Indonesia memiliki nilai dalam membangun sila ketuhanan yang maha esa dengan melembagakan cara berkeyakinan demi menjamin nilai-nilai dalam berketuhanan yang maha esa yakni ada agama, ada materi yang diajarkan pada lembaga pendidikan secara formal, non formal dan informal. Hal ini menjadi etikat baik dalam membangun negara dalam konsep bahwa Indonesia bukan negara ateis.

Kedua, keutuhan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, negara Indonesia memiliki tekat bahwa hal yang paling mendasar dalam hidup bernegara dan berbangsa yakni manusia yang adil dan beradab. Tentu manusia Indonesia memiliki hakekat dalam membina kehidupannya secara individu dan secara sosial. Tentu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki keutuhan nilai yakni menjadikan manusia Indonesia sebagai makluk individu dan juga sebagai makluk sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya secara adil dan beradab, sehingga kemanusian yang adil menunjukan bahwa meniadakan konsep “homo homini lupus” (manusia bukan menjadi serigala bagi manusia yang lain) sementara kemanusiaan yang beradab menujukan target persaingan dalam menjawab keutuhan harkat dan martabat manusia Indonesia ketika berhadapkan dengan perkembangan ideologi lain.

Silang Pendapat Ideologi Pancasila

Usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) beserta naskah akademiknya telah menyita perhatian publik tentang penempatan pancasila pada level yang lebih rendah dari sebelumnya dipahami sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Kendatipun demikian, klaim tentang sila-sila Pancasila sebagai keutuhan nilai dalam siklus pencapaian arah berbangsa dan bernegara Indonesia sebab sudah menjadi konsensus bersama bahwa Pancasila sebagai jati dirinya bangsa dan negara Indonesia.

Rujukan adanya RUU HIP apabila dilihat secara positif, maka sekalipun Tap MPR No. 25/1966 melarang segala bentuk aktivitas bangsa dan negara baik secara individu maupun secara kelompok yang nuansanya keluar dari arah tujuan nilai-nilai Pancasila perlu dihentikan dengan haluan ideologi Pancasila. Kendatipun demikian, belum tentu menjadi tujuan utama dari penempatan sila-sila Pancasila pada level yang setara dengan rujukan penegakan peraturan perundang-undangan. Sementara yang pro terhadap penempatan pancasila selaku ideologi memandang Pancasila sebagai bagian dari pola perilaku yang wajib dihentikan sesuai hati dan nurani dalam berbangsa dan bernegara.

Secara normatif dapat dicontohkan bahwa berkaitan berkumpul dan berserikat sekalipun menjadi hak setiap orang namun apabila secara nurani terukur bahwa dalam perkumpulan itu berpotensi keluar dari hati nurani dan berperilaku dengan lebih mengutamakan kepentingan individu atau mengatasnamakan kebersamaan untuk mencapai tujuan kepentingan individu harus dan wajib dengan etikat yang luhur harus menolak bukan tergiur dan menginginkan modalnya patut dikembalikan dengan target komunisme. Namun belum juga terukur dari hidupnya tentang hak berpolitik untuk menentukan pilihan secara nurani, tentu harus berani menyatakan tidak ingin berkumpul dalam konteks berpolitik sekalipun telah merugi sebelumnya untuk siap bertarung secara politik.

Tentu dari pembahasan normatif ini bisa dilihat dari tumbuh dan suburnya partai politik sekalipun hanya satu atau dua kursi yang ditentukan dalam perolehan kursi di lembaga perwakilan, dan ingin menjadikan sebagai ruang utama berpolitik belum tentu menghapus kemauan secara komunis, pada hal itu akan berdampak secara signifikan dalam pengambilan keputusan, memang relnya merupakan ketentuan perundang-undangan namun sekalipun akan berkumpul dengan mereka-mereka yang belum sepaham dengan kepentingan umum dan selalu membiarkan perkumpulan itu menjadi tujuan yang tertunda dan menikmatinya secara patut hanya karena kepentingan individu semata. Hal itu akan menimbulkan pertanyaan mengapa ada Tap MPR No. 25/1966 sementara perilaku itu dinikmati secara patut sebagai bagian dari keuntungan membangun partai politik yang menolak ideologi sosialis komunis bahkan menikmatinya secara ideologi kapitalis dengan konsep liberalis? Dimana letak filternya ideologi Pancasila? Kapan baru ideologi Pancasila dianggap mengena dalam hati nurani rakyat secara individu dan secara sosial?

Pertanyaan lain berkaiatan dengan penegakan hukum yang terus menerus menjadi bagian dari prestasi yang negatif, ideologi Pancasila belum dipahaminya secara patut dalam hal membiarkan lembaga penegak hukum untuk menikmati penindakan hukum yang terus-menerus pada kasus-kasus yang serupa. Semestinya apabila dipandang bahwa ada tujuan keadilan sosial maka perlu ada target, misalnya kapan Indonesia bebas dari korupsi, kapan Indonesia bebas dari pelanggaran HAM, kapan Indonesia bebas dari pencurian, bebas dari pemerkosa, dll yang berkaitan dengan kebebasan dari berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan secara individu dan secara sosial, termasuk bebas dari intimidasi mayoritas terhadap minoritas, bahkan bebas dari ketidakadilan dalam hal distribusi kewenangan, bebas dari tirani kekuasaan, bebas dari janji bohong, bebas dari kampanye bohong, bebas dari memfitnah dan berbagai bentuk perilaku sosial yang tidak tertulis sebagai aturan otonom.

Sekaligus penundaan pembahasan RUU HIP namun masih menjadi pertanyaan, apakah perlu UU HIP atau yang diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemana badan itu bertindak membina Pancasila dalam bingkai negara Indonesia yang menata hidup berbangsa dan bernegara dengan konsep ideologi kapitalis dan konsep ideologi sosialis. Banyak lembaga negara yang dipandang sebagai peninggalan bangsa penjajah, bahkan produk hukum atau tatanan ideologinya menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebut saja, beragama, harus diakui bahwa agama-agama yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia pun adalah hasil peninggalan bangsa lain yang pernah menata hidup berbagsa dan bernegara di Indonesia.

Tentu hal ini belum tentu menghapus tindakan terselubung yang mengakar dalam jati dirinya bangsa dan negara Indonesia. Contoh lain, dalam perkara batas negara dan batas tanah hak milik, pengadilan lebih menggunakan batas yang telah ada sejak semula, artinya kalau dipahami sejak semula hanya batas yang dibuat oleh bangsa lain yang pernah menata bangsa dan negara Indonesia dan rumit untuk diakui semata oleh pemerintahan Indonesia.

 

(Penulis adalah Pengajar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undana)

Komentar

Jangan Lewatkan