oleh

Menjaga Indonesia dari Resesi

-Opini-283 views

Oleh: Yasintus E. Darman

Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, bahwa eksistensi Covid-19 menjadi wabah yang telah merebak dan merusak tatanan kehidupan Negara Indonesia. Sistem sosial sepertinya layu di bawah genggaman Covid-19 tersebut. Hal tersebut, mengakibatkan terjadinya Caos (kekacauan) terhadap seluruh elemen kehidupan Negara dan Masyarakat. Kita bisa lihat bahwa, Ekonomi, Politik, Budaya, Agama dan lain sebagainya menjadi objek Covid-19 tersebut. Ahirnya, beberapa aspek itu kemudian mengalami gangguan pada fungsinya. Fenomena tersebut membuat semua Pemerintah dan Masyarakat berada dalam hiruk pikuk penanganan Covid-19.

Kekacauan aspek di atas, bisa berpengaruh pada berantainya kasus. Ada dua aspek yang menjadi sangat urgen dalam konteks efektivitas kehidupan Negara. Ekonomi dan Politik menjadi lahan orientasi. Di mana, kekacauan Ekonomi sangatlah bisa menimbulkan kekacauan politik sebuah Negara. Ini bisa mengancam efektifitas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menggapai Negara yang progresif.  Peristiwa tersebut telah mewarnai setiap diskurus tentang Eksistensi sekaligus dampak covid yang menjadi sorotan semua kalangan, baik akdemisi, para politisi dan lain sebagainya.

Ketahanan Pangan

Berbicara pangan tentu menjadi satu cakupan dalam wilayah Ekonomi. Artinya, berbicara pangan tidak terlepas dari berbicara Ekonomi sebagai aspek yang lebih luas. Surplus dan defisit pangan berpengaruh besar terhadap ekonomi sebuah Negara. Maka, menjaga keutuhan pangan menjadi salah satu prioritas Pemerintah untuk menjaga keutuhan Ekonomi Negara.

Pada bulan Maret lalu, FAO menginformasikan peringatan bahwa akan terjadi krisis pangan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Menyikapi krisis pangan seperti yang diberitakan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) di atas, Indonesia tengah mempersiapkan langkah dan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap dampak pandemi tersebut. Katadata.co.id, menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo terbang menuju Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Kamis (9/7). Kehadirannya  untuk meninjau lokasi lumbung pangan di desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup. Presiden mengatakan untuk Tahun ini akan diselesaikan total lahan seluas 30 ribuh hektare. Presiden juga berpendapat Indonesia memerlukan lumbung pangan baru sebagai cadangan logistik untuk mengantisipasi krisis Pangan.

Hemat saya, krisis pangan menjadi ancaman serius terhadap Negara, akan pula menjadi suatu ketakutan besar bagi semua Masyarakat. Maka, proyek lumbung pangan adalah langkah tepat dari Pemerintah dan perlu mendapat apresiasi untuk mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Sebab, dengan cara tersebut mampu membatalkan seluruh kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kenapa demikian? karena, Krisis pangan kemudian bisa berdampak pada krisis Ekonomi yang besar. Sebab, berbicara tentang pangan adalah kebutuhan dasar Masyarakat. Kalau kebutuhan dasar tersebut tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan suatu polemik besar yang akan timbul sebagai akibat dari krisis ekonomi.

Ketakuatan pada rawan Ekonomi dialami oleh semua orang. Berbicara tentang resesi tersebut, membuat Masyarakat merasa kehadiran Negara menjadi tidak urgen. Sebab, kebutuhan Masyarakat tidak bisa  dipenuhi oleh Negara, terutama kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan dasar. Fenomena tersebut akan menimbulkan rawan politik yang hebat.

Krisis Politik tersebut berupa: Pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa. Kedua, Terjadi demonstrasi besar-besaran. Ketiga, bisa membuat Indonesia terfragmentasi. Tentu, dari beberapa krisis Politik yang dijelaskan tadi, sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Karena, dari krisis Politik tersebut bisa berpengaruh pada ekonomi, dari krisis Ekonomi kembali lagi ke krisis Politik, begitupun selunjutnya akan selalu berputar pada dua roda krisis itu. Hal ini bisa membuat Indonesia selalu berada dalam krisis dan tidak mampu berkompetisi dengan secara baik dengan Negara lain sekaligus memiliki potensi pecahnya sebuah Negara. Jadinya, harapan dan niat Negara untuk mencapai Negara yang progresif tersandung dalam batu sandungan yang sama.

Selain krisi di atas, terdapat juga krisis demokrasi atau kedaruratan domokrasi dan terjadiya kontaminasi nilai-nilai Pancasiala sebagai akibat lansung dari krisi Politik dan ekonomi.

Hal penting lainnya ialah perlunya berkaca pada history kekacauan ekonomi pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di mana, selama dekade 1950-an sampai pertengahan Tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak Politik dalam Negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah Daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya, selama Pemerintahan Orde Lama, Perekonomian Indonesia sangat buruk: walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7 persen selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahunnya 1,9 persen atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-66 (Tambunan, 2018).

Maka, menjadi suatu hal yang sangat penting bahwa ketahanan pangan membantu ketahanan Ekonomi sehingga mencegah polemik Politik yang bisa bermuara pada konflik, kontaminasi dan perpecahan dalam sebuah Negara. Fenomena tersebut sangat diperlukan untuk efetivitas sebuah Negara. Proyek lumbung pangan adalah stimulus terhadap Masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan semangat bertani terutama dalam upaya pencegahan krisis pangan yang di informasikan oleh FAO. Masyarakat harus memiliki rasa yang sama untuk menyadari krisis ini sebagai krisis besar yang akan terjadi. Semangat dan antusias Masyarakat dalam bertani akan mampu mengatasi krisis pangan tersebut dengan cara meningkatkan produksi pangan sebagai langkah antisipasi dan menjaga NKRI agar tetap utuh.

Komunikasi Politik yang Efektif

Komunikasi politik menjadi unsur yang sangat penting dalam konteks resesi baik Ekonomi maupun Politik. Keterlibatan semua pihak dalam resesi tersebut menjadi satu harapan besar. Memang berbicara soal komunikasi politik manjadi tugas semua pihak tetapi, dalam konteks kehidupan Negara, Pemerintah yang adalah instrumen Negara memilki peran yang besar dalam mengatasi fenomena resesi tersebut. Dengan Struktur dalam Lembaga Pemerintahan, mesti menyadari bahwa Komunikasi Politik yang efektif harus dimiliki agar mampu mencegah seluruh kemungkinan buruk yang akan terjadi. Fungsi Komunikasi Politik menjadi penting untuk diimplementasi agar menjaga keutuhan Negara.

Menurut Sumarno AP, fungsi Komunikasi Politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi Politik yang ada pada struktur pemerintah (Suprastruktur Politik) atau disebut pula dengan istilah the govermental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.  Kedua, fungsi yang berada pada struktur Masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai komunikasi yang berlansung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap Pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, hemat saya ialah baik Pemerintah dan Masyarakat memiliki peran yang saling mendukung dalam upaya membuat kebijakan untuk mencapai tujuan. Komunikasi politik dua pihak di atas sangat diharapkan untuk bahu-membahu atau secara saksama membuat kebijakan terutama dalam konteks resesi ini. Agar, baik Pemerintah maupun Masyarakat sama-sama menjaga Ekonomi dan Politik melalui Komunikasi Politik yang efektif.

 

(Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang)

Komentar

Jangan Lewatkan