oleh

Pandemi dan Dampak Terhadap Dunia Usaha NTT

-Opini-389 views

Oleh: Marthin Fernandes Sinaga, SST.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III/2020, Indonesia secara resmi telah masuk di dalam keadaan resesi ekonomi. Resesi merupakan suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran yang ditandai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negatif dalam dua kuartal secara berturut-turut.

Hal yang serupa terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana pada periode Juli-September 2020, pertumbuhan ekonomi NTT adalah sebesar -1,68 persen atau dalam artian pertumbuhan negatif jika dibandingkan periode serupa pada tahun 2019. Kondisi ini menjadi kali kedua secara berturut-turut setelah pada kuartal II/2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT turun sebesar 1,96 persen secara Year-on-Year.

Dampak terhadap Pelaku Usaha

Salah satu pihak yang terkena dampak dari kacaunya tatanan perekonomian akibat dari pandemi Covid-19 adalah para pelaku usaha. Untuk melihat bagaimana dampak tersebut, BPS melakukan Survei Dampak Covid-19 Terhadap  Pelaku Usaha yang bertujuan untuk menyediakan indikator terkini tentang pelaku usaha (usaha  atau perusahaan) yang terdampak pandemi Covid-19. Survei ini dilaksanakan selama bulan Juli 2020 yang mencakup seluruh lapangan usaha baik Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun Usaha Menengah Besar (UMB), kecuali pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja dan badan internasional.

Hasilnya, sebanyak 66,81 perusahaan menyatakan masih beroperasi seperti biasa. Namun, jika dilihat lebih rinci terdapat 6,77 persen perusahaan yang berhenti beroperasi sebagai imbas dari adanya pandemi. Kemudian, sebanyak 19,53 persen perusahaan tetap beroperasi namun terjadi perubahan dengan pengurangan kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja. Sisanya, beroperasi dengan penerapan Work From Home (WFH), baik itu untuk sebagian maupun seluruh pegawai.

Berbagai usaha juga dilakukan oleh untuk tetap bertahan di tengah situasi pandemi untuk menjaga efisiensi perusahaan. Ada berbagai upaya perusahaan untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak oleh pandemi. Keputusan untuk melakukan PHK cenderung merupakan langkah terakhir yang diambil terhadap tenaga kerjanya. Sebanyak 31,85 persen perusahaan mengambil kebijakan pengurangan jam kerja. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebanyak 12,99 persen perusahaan merumahkan pekerjanya dengan kondisi tidak dibayar dan 12,32 persen memberhentikan pekerja dalam waktu singkat. Bahkan terdapat 23,3 persen perusahaan yang memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja.

Penurunan pendapatan perusahaan pun terjadi sebagai efek domino dari rangkaian kondisi di atas, dimana sekitar 7 dari 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Sektor usaha yang paling terdampak jika dilihat dari sisi penurunan pendapatan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Terdapat 90 persen perusahaan yang beroperasi di sektor ini yang mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut tak lepas dari keberadaan sektor ini yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata yang mengalami tekanan besar, ketika orang-orang menahan diri untuk berwisata dan menginap di hotel maupun makan di restoran yang berada di tempat wisata. Sebanyak 88,67 persen dari perusahaan di sektor ini menyatakan bahwa terdapat penurunan permintaan/klien sebagai dampak dari adanya pandemi.

Melihat Situasi Pasca Pandemi

Berbagai efisiensi yang dilakukan perusahaan, khususnya dalam hal tenaga kerja, menyebabkan peningkatan angka pengangguran di NTT. Pada kondisi Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT adalah sebesar 4,28 persen. Jumlah itu mengalami kenaikan dari 2,8 persen pada Februari 2020, situasi sebelum ditetapkannya Covid-19 menjadi pandemi. Jika dilihat lebih rinci lagi, terdapat 373,22 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau sekitar 9,56 persen dari total penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (13,76 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 (4,98 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (16,50 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (337,98 orang).

Hal ketenagakerjaan tersebut menjadi catatan penting, yang apabila tidak segera diselesaikan, dapat berpotensi menjadi hal yang buruk di masa depan. Pelaku usaha di sini sebagai salah satu dari bagian penting dalam perekonomian juga seharusnya perlu memiliki sikap dan pandangan ke depan, utamanya pada saat situasi pandemi sudah mulai berangsur pulih dengan ditemukannya vaksin. Rencana pengembangan usaha pasca Covid-19 bisa jadi telah dipikirkan. Mitigasi rencana pengembangan bisa menjadi indikasi seberapa besar pelaku usaha relatif lebih siap menghadapi situasi krisis. Terdapat sekitar 43 dari setiap 100 pelaku usaha yang cenderung telah memiliki rencana meskipun baru 14 yang sudah menyiapkannya lebih baik (menuliskannya).

Memang kondisi pandemi belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Kembali pulihnya operasional perusahaan seperti pada masa sebelum Covid-19 belum dapat dipastikan. Setiap lembaga maupun stakeholder memiliki peran yang penting dalam mengambil kebijakan dalam mendukung terbentuknya iklim yang kondusif dan meningkatkan optimisme usaha. Jika melihat dari hasil survei ini, sebanyak 51,26 persen pelaku usaha mikro dan kecil menyatakan perlu bantuan modal usaha. Kemudian, 47,06 persen dari pelaku usaha menengah dan besar menyatakan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman menjadi hal yang paling mereka butuhkan.

Bersiap Ambil Peran

Situasi saat ini, meskipun dalam keadaan krisis, memang relatif terkendali apabila dibandingkan dengan krisis moneter 1998. Bantuan maupun stimulus pun sudah banyak digelontorkan oleh pemerintah baik yang sifatnya secara langsung maupun pihak terkait. Namun, sifat tidak puas dan ingin selalu berbuat lebih mestinya menjadi pegangan. Sinergi antara pemerintah dan lembaga dalam pengambilan, penerapan dan pengawasan setiap kebijakan sangat diperlukan, khususnya dalam menjaga perputaran ekonomi dalam dunia usaha. Jangan sampai semakin banyak usaha yang kolaps, pengangguran semakin meningkat, maupun gagal bayar pada lembaga keuangan yang mana kondisi ini akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan ekonomi. Apalagi mengingat rencana di masa depan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan di provinsi NTT.

Namun demikian, penurunan kinerja ekonomi yang juga terjadi secara global  ini dapat menjadi momentum  bagi NTT untuk melakukan pembenahan dan mengejar ketertinggalan. Sembari berharap kabar baik vaksin segera dapat didistribusikan secara massal, pembenahan perekonomian secara fundamental dengan melakukan transformasi, menjalankan strategi yang tepat untuk pulih dan kesiapsiagaan di masa depan pada kondisi krisis sejenis pada seluruh pelaku usaha, pemerintah, dan juga masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi kita.

 

Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur

Komentar

Jangan Lewatkan